Kupang, Ekorantt.com – Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Ana Waha Kolin meminta pemerintah mengevaluasi penerapan program sekolah rakyat agar tidak tumpang tindih dengan sekolah yang sudah ada.
Ana menilai program tersebut perlu diawali dengan kajian menyeluruh dan pilot project sebelum diterapkan secara luas di setiap kabupaten.
Menurutnya, evaluasi tidak hanya menyangkut pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga ketersediaan guru serta pembiayaan untuk tenaga pendidik, khususnya guru honorer.
Ana menyoroti pembangunan dan penerapan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kupang. Kehadiran sekolah rakyat membuat siswa yang sebelumnya terdaftar di SMA Negeri Tilong telah direkrut untuk masuk sekolah rakyat.
Kondisi tersebut, menurut dia, berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam penyelenggaraan pendidikan.
“Kenapa tidak men-support saja sekolah yang sudah ada daripada bangun sekolah baru lagi. Menurut saya overlapping di dunia pendidikan,” ujar Ana di Kupang pada Senin, 14 September 2026
Ia berkata, penerapan program strategis nasional perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah karena tidak semua wilayah memiliki kebutuhan dan persoalan pendidikan yang sama.
Menurutnya, sekolah rakyat harus dibuat di daerah yang belum memiliki sekolah guna menjadi solusi bagi masyarakat yang butuh akses pendidikan.
“Harus disurvei lebih baik, merujuk pada situasi dan kondisi yang ada di lapangan,” katanya.
Ana berharap pembangunan lanjutan sekolah rakyat terlebih dahulu pelaksanaannya dievaluasi sebelum program dilanjutkan ke seluruh kabupaten.
“Tanpa perencanaan berbasis kebutuhan, pembangunan sekolah baru berisiko menjadi pemborosan anggaran sekaligus mengurangi jumlah siswa pada sekolah yang sudah lebih dahulu beroperasi,” tandasnya.
