RSUP Ben Mboi Kupang Komit Layani Warga Kurang Mampu

Kupang, Ekorantt.com – Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Ben Mboi Kupang berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat NTT termasuk warga kurang mampu yang membutuhkan penanganan medis.

Komitmen ini diperkuat melalui rencana kolaborasi dengan Pemerintah Kota Kupang untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi warga.

Direktur Utama RSUP dr. Ben Mboi Kupang, dr. Robinzon Fangidae mengaku telah berkomunikasi dengan Wali Kota Kupang,  Christian Widodo untuk membahas kerja sama dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan akses layanan kesehatan.

Menurut Robinzon, masyarakat tidak perlu menunda mencari pertolongan medis ketika mengalami kondisi gawat darurat hanya karena memikirkan persoalan biaya.

Penanganan pasien harus menjadi prioritas, sedangkan persoalan administrasi dan pembiayaan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau masyarakat mengalami kesulitan, apalagi dalam kondisi gawat darurat, kita harus mendahulukan pelayanan untuk menolong pasien. Persoalan lainnya bisa dikoordinasikan kemudian,” kata Robinzon kepada Ekora NTT di Kupang pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, RSUP dr. Ben Mboi menyediakan berbagai layanan kesehatan, mulai dari rawat jalan, rawat inap, operasi hingga kemoterapi. Pelayanan tersebut juga dapat diakses peserta BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai rumah sakit rujukan, RSUP dr. Ben Mboi menangani berbagai kasus medis yang membutuhkan perawatan lanjutan dari rumah sakit daerah. Karena itu, pihaknya terus berupaya memastikan pasien yang datang memperoleh pelayanan sesuai kondisi dan kebutuhan medisnya.

Robinzon mengakui, rumah sakit memiliki keterbatasan kapasitas dengan sekitar 220 tempat tidur. Pada saat jumlah pasien meningkat, penumpukan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) terkadang tidak dapat dihindari.

Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen mengatur pelayanan agar pasien mendapatkan penanganan dan penempatan ruang perawatan sesuai kebutuhan.

Untuk membantu masyarakat yang kesulitan datang ke rumah sakit, RSUP dr. Ben Mboi juga memiliki program penjemputan pasien yang telah berjalan hampir dua tahun.

Namun, layanan ini diprioritaskan bagi pasien yang mengalami keterbatasan mobilitas, seperti pasien stroke, tidak sadarkan diri, atau kondisi lain yang membuat pasien sulit dibawa ke rumah sakit secara mandiri.

Robinzon menjelaskan, keterbatasan armada membuat layanan penjemputan belum dapat diberikan kepada semua pasien. Karena itu, masyarakat perlu berkoordinasi dengan pihak rumah sakit agar kebutuhan pasien dapat dinilai sesuai kondisi yang dihadapi.

Ia berharap, melalui kerja sama dengan Pemkot Kupang, akses pelayanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan dapat semakin mudah, terutama bagi mereka yang mengalami kendala jarak dan keterbatasan ekonomi.

Selain pelayanan medis, RSUP dr. Ben Mboi juga berupaya meningkatkan kenyamanan keluarga yang mendampingi pasien selama menjalani perawatan.

Saat ini, rumah sakit sedang membangun ruang khusus bagi keluarga pasien yang dilengkapi fasilitas pendukung, termasuk kamar mandi. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi tempat yang lebih layak bagi keluarga yang selama ini terpaksa beristirahat di area rumah sakit.

Ke depan, pihak rumah sakit juga berencana berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk membangun rumah susun bagi keluarga pasien yang berasal dari luar Kota Kupang maupun pulau-pulau lain di NTT.

Menurut Robinzon, kebutuhan tempat tinggal sementara menjadi persoalan bagi keluarga pasien yang harus mendampingi anggota keluarganya menjalani pengobatan dalam waktu lama, termasuk pasien kanker yang menjalani kemoterapi.

“Yang datang berobat bukan hanya pasien yang perlu diperhatikan, tetapi juga keluarganya. Kami ingin mereka memiliki tempat yang layak selama mendampingi pasien,” ujarnya.

Robinzon berharap, kolaborasi dengan Pemkot Kupang dapat segera ditindaklanjuti dengan mekanisme kerja sama yang lebih jelas.

“Dengan upaya ini, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan, sementara warga kurang mampu yang menghadapi kendala pembiayaan dapat dikoordinasikan penanganannya dengan pemerintah sesuai ketentuan,” tandasnya.