Maumere, Ekorantt.com – Konferensi Republik, sebuah forum bagi masyarakat sipil (Akademisi, Aktivis, Jurnalis) untuk berkumpul dan berbicara tentang persoalan di Republik Indonesia, akan hadir di Maumere, Kabupaten Sikka pada 30-31 Oktober 2026.
Kampus Universitas Nusa Nipa (UNIPA) dan Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero menjadi tempat berlangsungnya event yang akan menghadirkan 39 tokoh intelektual lokal dan nasional sebagai narasumber.
Forum ini sebelumnya telah dilaksanakan di banyak tempat, yakni di Yogyakarta, Jakarta, dan Padang. Maumere jadi tempat keempat, dengan target peserta sebanyak 3 ribu orang.
Rektor IFTK Ledalero, Otto Gusti N. Madung menyebut, kehadiran forum ini sebagai perwujudan kedaulatan rakyat seturut amanat konstitusi.
“Kalau kita merujuk pada konstitusi kita, di sana dikatakan bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya secara konstitusional,” kata Otto Gusti kepada Ekora NTT pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Konferensi republik, kata dia, merupakan kesempatan bagi rakyat untuk mewujudkan atau mengaktualisasikan kedaulatan itu. “Kita bertanya, apakah seluruh kebijakan negara selama ini sudah merujuk pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat itu, lalu apakah rakyat punya akses untuk mengontrol perjalanan kekuasaan,” lanjut Otto Gusti, menjelaskan alasan di balik penyelenggaraan konferensi republik.
Menurut Otto Gusti, situasi negara sekarang ini – mengutip tesis Sudirman Said, sedang mengalami situasi “declining trust atau penurunan kepercayaan publik terhadap kekuasaan.”
“Kenapa terjadi penurunan kepercayaan tersebut, padahal pemerintah sekarang memiliki kekuasaan yang sangat besar didukung oleh mayoritas partai, ada konsentrasi kekuasaan, konsentrasi kebijakan finansial, terjadi resentralisasi kekuasaan. Trust itu tidak dibangun di atas kekuasaan semata, tapi dibangun di atas legitimasi,” jelas dia.
Legitimasi, lanjut dia, mesti berbasis pada kapabilitas, yang mana kebijakan mesti diambil berdasarkan riset atau basis intelektual, lalu basis moralitas dengan tekanan pada pengambilan kebijakan yang berdasar pada suara rakyat. Ketiadaan trust terjadi karena pemerintah mengabaikan basis-basis legitimasi tersebut.
“Konferensi Republik ingin mengingatkan publik bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, karena itu harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kita mengajak rakyat semua untuk menjalankan kedaulatan itu,” kata Otto Gusti.
Menurut Otto Gusti, forum ini secara akademik akan menghasilkan prosiding, sebuah “rumusan tertulis berisi kebijakan yang kita akan sampaikan kepada para pengambil keputusan.”
Ditemui secara terpisah, Rektor Univesitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere, Jonas Klemens Gregorius Dori Gobang mengatakan Konferensi Republik akan berisi sejumlah pembahasan intelektual yang mempertemukan akademisi, aktivis dan jurnalis yang membahas situasi bangsa terkini, termasuk budaya di dalamnya.
“Bagi kami kebudayaan itu berupa akar yang harus dirawat, dijaga, sehingga akar itu tidak tercerabut sehingga kemudian pohon sejarah itu musnah. Pohon sejarah itu harus terawat, entah itu sejarah peradaban, etnis, atau bangsa agar tidak tercerabut,” kata Gery Gobang, sapaannya. Bagi dia, merawat budaya merupakan cara untuk merawat peradaban.
Bagi dia, kehadiran forum ini sangat penting untuk menghadirkan rekomendasi bagi pemerintah dari level daerah hingga pusat untuk dapat membangun negara ini dengan baik ke depannya.
“Ruang ini merupakan ruang perjumpaan di mana kita bisa saling bertukar pikiran, bertukar ide, bertukar gagasan, bertukar pengalaman. Itu menjadi pengalaman yang sangat bagus. Karena itu kita menyambut mereka dengan bangga dengan identitas budaya kita,” kata dia.
Untuk diketahui, Konferensi Republik terbuka untuk umum dan dilaksanakan secara langsung (luring) di dua kampus serta daring. Peserta dapat mendaftar melalui tautan yang tertera berikut ini: s.id/daftarkonferensirepublik untuk event tanggal 31 di Ledalero serta tautan berikut https://bit.ly/PendaftaranKonferensiRepublikUNIPA untuk event tanggal 30 di UNIPA Maumere.













