Kefamenanu, Ekorantt.com – Mahasiswa asal Desa Noebaun yang tergabung dalam perhimpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Desa Noebaun (PPMDN) menggelar aksi menuntut aparat Desa Noebaun penerima PKH dicopot.
Mereka menduga ada ketidakadilan dalam pemberian PKH.
PKH diberikan kepada keluarga yang tidak mampu. Namun, di Desa Noebaun penerima PKH lebih diutamakan kepada aparat desa.
Aksi damai tersebut digelar mahasiswa dengan berjalan kaki dari depan SDN Nunhala hingga Kantor Desa Noebaun, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Sepanjang malam, massa terus berorasi. Aksi damai tersebut dilakukan pada Jumat, (22/11/2019).
Tiga aparat Desa Noebaun yang diduga terima PKH berulang kali antara lain Orsalina Naioes, Maria Fatima Koa, dan Yakobus Knaofmone. Dari data yang berhasil dihimpun, di Desa Noebaun ada 129 keluarga penerima PKH.
Koordinator lapangan aksi demonstrasi tersebut, Valentinus Ninu saat diwawancarai EKORA NTT mengatakan, pihaknya sebagai bagian dari masyarakat Desa Noebaun tentu saja punya peranan terhadap kontrol pembangunan bagi desa tersebut.
Dia mengatakan, pihaknya hadir dengan tujuan mendesak pemerintah Desa Noebaun agar segera menginstruksikan pendamping PKH mencabut nama-nama aparatur desa yang telah disebutkan karena diduga bukan termasuk dalam penanganan fakir miskin.
Selain itu banyak program yang dibiarkan terbengkalai serta progres dari program-program seperti BUMDES, pendapatan Asli Desa (PADes), dan Penyediaan Air Minum juga Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) tidak dipertanggungjawabkan secara transparan.
Dalam aksi tersebut, pihaknya ingin mendengarkan laporan pertanggungjawaban jangka menengah pemerintah Desa (LPJMDes) tahun 2017 dan tahun 2018. Diduga, sampai hari ini laporan yang dimaksud belum juga dikerjakan.
Sebelumnya, Kepala Desa Noebaun Magdalena Berkanis mengatakan dalam pengelolaan PAMSIMAS tidak ada koordinasi antar pihak pengelola PAMSIMAS dengan Kaur Pemberdayaan sesuai data yang diperoleh Ketua Tim Pengelola PAMSIMAS, Petrus Anin.
Diduga, program dengan dana sebesar Rp 234.883.691 menjadi mubazir.
“Semestinya harus dilaksanakan. Jangan sampai laporan tidak dibuat karena ada indikasi setiap program di Desa Noebaun dikorupsi. Kami datang untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Desa,” tegasnya.
Saat aksi tersebut berlangsung, Kepala Desa Noebaun, Magdalena Berkelanis tidak ada di tempat karena masih menghadiri kegiatan bersama Bupati TTU di Desa Bijeli.
Sekretaris Desa Noebaun, Agus Qustino To ketika diwawancarai EKORA NTT secara terpisah mengatakan, sebenarnya pihaknya telah mencoret nama-nama aparatur desa penerima PKH. Namun, berdasarkan data dari pusat, nama mereka masih muncul sebagai penerima PKH.
Aparat penerima PKH, di antaranya dua kepala dusun yaitu Orsalina Naioes, Maria Fatima Koa sedang Yakobus Knaofnome sebagai salah satu Kaur.
“Mereka memang masuk penerima PKH tetapi itu data lama dan itu juga melalui suami mereka yang petani bukan aparaturnya. Kalau yang Yakobus Knaofnome itu yang perangkat langsung, termasuk penerima PKH. Ada beberapa yang kami upayakan untuk coret tetapi ketika data keluar, nama mereka tetap muncul,” tuturnya.
Agus menjelaskan, pihaknya juga tidak mau jika masyarakat menderita. Yang dilakukan pihaknya sudah maksimal.
Santos
