Larantuka, Ekorantt.com – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata mendominasi penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Larantuka wilayah pelayanan Flores Timur dan Lembata.
Penghargaan tersebut diperoleh pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 dan Pemberian Bumi Nagi Awards Keuangan Negara yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Larantuka, Rabu (26/11/2019).
Dari seluruh kategori yang disediakan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur menyabet dua penghargaan prestisius yakni Juara I Pengelolaan Anggaran Terbaik tahun 2019 dan Juara I Laporan Pertanggungjawaban Bendahara tahun 2019.
Selain Satker Induk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, MAN 1 Flores Timur juga mendapatkan penghargaan sebagai pengelolaan anggaran terbaik.
Sementara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata memperoleh predikat sebagai Pengelolaan Rekening Negara Terbaik tahun 2019 dan Satker MTs.N 1 Lembata memperoleh predikat sebagai pengelola anggaran terbaik ke dua tahun 2019.
Para peraih penghargaan tersebut mendapatkan piagam penghargaan dari Kantor KPPN Larantuka yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Flores Timur, Antonius Gege Hajon dan disaksikan oleh Kepala KPPN Larantuka, Nur Aida.
Atas prestasi tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Martinus Tupen Payon usai menerima DIPA Tahun 2019 menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kantor KPPN Larantuka atas segala bentuk dukungannya dalam rangka peningkatan dan perbaikan pengelolaan anggaran oleh setiap satuan kerja Kementerian/lembaga di Kabupaten Flores Timur.
Baginya, prestasi yang diraih oleh instansinya merupakan sebuah bentuk motivasi agar selalu memperhatikan tata cara pengelolaan anggaran pemerintah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara baik.
“Terima kasih untuk semua bentuk dukungan yang diberikan oleh KPPN kepada Kementerian Agama dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dan laporan pertanggungjawaban keuangan negara,” ungkapnya.
Martinus Tupen juga mengakui bahwa kualitas pengelolaan keuangan negara sudah menjadi tuntutan bagi Kementerian Agama secara berjenjang, karena komitmen bersama seluruh jajaran Kementerian Agama dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang selama tiga tahun secara berturut diraih oleh Kementerian Agama.
Sebelumnya, Bupati Flores Timur dalam sambutannya pada acara penyerahan DIPA tersebut mengatakan DIPA akan menjadi dasar pengeluaran dan pencairan dana, dengan semangat APBN kita adalah sehat dan mandiri.
“Untuk itu gunakan alokasi dana itu dengan baik dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan,” ujar Bupati Anton Hadjon.
Ia berharap setiap satker dapat mempersiapkan dengan baik program kegiatan untuk tahun 2020, sehingga dapat berjalan efektif sejak awal Januari 2020. Selanjutnya penggunaan anggaran harus berfokus pada dampak nyata yang dapat dirasakan, bukan sekadar apa yang dikerjakan dan harus betul-betul dominan untuk kegiatan utama, bukan habis untuk kegiatan-kegiatan pendukung .
“Saya ingatkan kepada pengguna DIPA tahun 2020 untuk berhati-hati dalam menggunakan dana tersebut karena aturan semakin ketat. Semoga penyerapan anggaran tahun 2020 bisa berjalan dengan baik,” tegasnya
Jawab Tantangan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabuapaten Flores Timur, Martinus Tupen Payon usai menerima penghargaan mengungkapkan, pihaknya telah menjawabi tantangan yang pernah diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT, Drs. Sarman Marselinus beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, pada Kegiatan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Para Operator Keuangan Madrasah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sikka, Flores Timur dan Lembata pada 13 September 2019 lalu di Hotel Gelekat Nara-Larantuka, Kakanwil Kemenag Provinsi NTT, Sarman Marselinus memberi tantangan kepada seluruh Satker di lingkungan Kementerian Agama NTT agar dapat memberikan sertifikat/piagam kepadanya.
Sertifikat dimaksud yakni sertifikat/piagam penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan melalui Kantor Perbendaharaan Negara wilayah kerjanya masing-masing di NTT.
“Sekali lagi saya mohon, tolong beri saya sertifikat,” kata Kakanwil NTT saat itu.
