GMNI Ende Demo Tuntut Reformasi Pelayanan Dukcapil

Ende, Ekorantt.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ende melakukan aksi demonstrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, di Jalan El Tari Ende, Jumat (5/72019). 

Dalam orasi yang disampaikan, aktivis GMNI Cabang Ende memberikan penilaian soal buruknya pelayanan dalam lingkup dinas termaksud.

Penilaian ini disampaikan berdasarkan keluhan masyarakat terkait lambatnya pengurusan berbagai administrasi kependudukan. 

Ketua GMNI cabang Ende, Matheus Hubert Bheri, mengatakan, pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Ende semestinya efisien dan efektif serta tidak berlarut-larut karena data kependudukan sangat berkaitan erat dengan urusan masyarakat.

Ia juga tekankan ihwal reformasi total di tubuh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ende. Yang berkaitan dengan buruknya tata krama pelayanan, jangka waktu pengurusan administrasi yang berlarut-larut, serta sosialisasi yang tak maksimal kepada masyarakat.

iklan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ende harus rutin membangun koordinasi yang terintegrasi dengan pemerintahan desa terkait validasi data sehingga pengurusan di kantor tersebut tidak berlarut-larut serta tidak memakan biaya yang tinggi, tambah Marianus.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, Muhamad Saleh Thamrin, saat menerima aktivis GMNI dalam audiens, mengakui beberapa kendala yang dihadapi pihaknya.

“Kami akui ada beberapa hal yang mesti dibenahi dalam pelayanan kepengurusan administrasi kependudukan.”

Beberapa kendala yang dihadapi saat ini antara lain tersebabkan oleh meninggalnya 4 orang pegawai dan 4 lainnya pensiun.

Selain itu, faktor lainnya tampak dalam kondisi infrastruktur yang tidak memadai, baik gedung maupun infrastrukrur penunjang lainnya, serta keterbatasan sarana sosialisasi, seperti mobil pelayanan. 

Kadis Thamrin mengungkapkan, untuk persoalan pelayanan administrasi KTP, dari total 201 ribu warga wajib KTP, masih tersisa 13 ribu orang yang belum melakukan perekaman.

Mereka adalah generasi milenial yang rata-rata berusia 17 tahun. 

Pada kesempatan itu, dirinya mengimbau agar warga masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan segera melengkapi data di desa, sehingga pengurusan di kabupaten tidak memakan waktu yang lama.

Adapun Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Ende, Yulius Cesar Nonga, yang  dimintai komentarnya terkait tutuntan GMNI Ende, kepada Ekora NTT, mengatakan, sudah semestinya pemerintah merencanakan pembangunan gedung baru untuk Dukcapil Ende.

Kantor yang ada sudah tidak representatif untuk pelayanan on time kepada masyarakat.

“Melayani masyarakat di tenda darurat, berkas yang tidak diarsip secara baik termasuk sumber daya yang tidak memadai itu masalah dan masyarakat sering mengeluh, DPRD tidak masalah dan kita akan setujui jika itu diusulkan pemerintah,” ungkapnya.

Menurut Nonga, masalah kekurangan tenaga mesti direspons cepat oleh pemerintah.

Dia pun minta agar kekosongan sebagaimana “curhat” dari kepala Dukcapil Ende tadi segera diisi tenaga ASN agar terkendala pelayanan bagi masyarakat tidak terkendala.

Namun, pada saat yang sama, Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ende, Oktavianus Moa Mesi, juga mengeritik pihak Ducapil.

Menurutnya, gedung bukan menjadi faktor utama penyebab lambatnya pelayanan administrasi.

Dia berpandangan, yang penting itu integrasi pelayanan antara pemerintah desa dan pihak Dukcapil.

Verifikasi itu harus di desa sehingga ketika masyarakat ke ducapil. itu tidak bertele-tele. “Kalau soal pembangunan gedung baru,  kita sudah pikirkan dan minta pemerintah merencanakan,” ungkapnya.

spot_img
spot_img
TERKINI
BACA JUGA