Jumat, 29 Mei 2020

Ribuan Mahasiswa Turun ke Jalan: Mosi Tidak Percaya kepada DPR dan Elite Politik

- Advertisement -

Yogyakarta, Ekorantt.com – Tidak becusnya DPR dan Pemerintah Republik Indonesia saat ini dalam mencetuskan sejumlah kebijakan publik, terkini berkaitan dengan pembuatan produk hukum seperti revisi UU KPK dan RUU KUHP, memantik respons serius dari rakyat. Setelah mahasiswa di Jakarta dan sekitarnya melakukan unjuk rasa di Gedung DPR dan MPR di Senayan, Kamis (19/9/2019) lalu, di Yogyakarta gerakan mahasiswa melawan kebijakan publik terkait pun berlangsung pada Senin (23/9/2019).

Aksi di Yogyakarta ini dinamakan dengan #GejayanMemanggil dalam wadah Aliansi Rakyat Bergerak. Kegiatan ini merupakan gerakan yang dinisiasi oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Yogyakarta dan melibatkan berbagai elemen masyarakat secara kolektif atas dasar keresahan terhadap berbagai isu nasional saat ini, termaksud dua persoalan di atas.

Pantauan EKORA NTT, ribuan mahasiswa turun ke jalan dan melakukan long march dari beberapa titik kumpul, yakni di Bundaran Universitas Gadjah Mada, Gerbang Utama Universitas Sanata Dharma dan Pertigaan Revolusi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mereka menyanyikan lagu ataupun yel-yel menentang kebijakan, membawa spanduk dalam berbagai ukuran dan tulisan dan tak henti-hentinya berorasi sampaikan tuntutan. Titik kumpul terakhir mereka, yakni di Jalan Gejayan, sebuah tempat yang punya jejak historis ihwal perlawanan rakyat kepada negara.

Pada kesempatan itu, Aliansi Rakyat Bergerak pun mengajukan sejumlah pernyataan sikap. Bagi mereka, pengaruh besar elit politik dan jaringan oligarki terhadap arah kebijakan negara telah secara historis mempersempit ruang partisipasi masyarakat sipil. Rangkaian peristiwa politik dan lingkungan beberapa waktu terakhir merupakan ancaman serius bagi masa depan demokrasi di Indonesia.

Jangan Kembali ke Orba

Aliansi Rakyat Bergerak memberi peringatan keras bahwa situasi demokrasi belakangan ini jangan sampai membuat Indonesia kembali ke masa Orde Baru yang mana negara menjadi penguasa tunggal. 21 tahun lalu, kekuasaan rezim militer Soeharto telah runtuh setelah 32 tahun berkuasa. Peristiwa tersebut menandakan ada semangat memperjuangkan kembali demokrasi untuk rakyat.

Dalam gerakan tersebut, setidaknya terdapat beberapa poin penting yang menjadi landasan perjuangan reformasi. Pertama, narasi besar developmentalism rezim militer Soeharto yang telah berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan. Selanjutnya, ada semangat membebaskan masyarakat dari cengkraman ketidakpastian hukum, menghapuskan korupsi, penyelewengan kekuasaan, kenaikan harga, dan pengangguran.

Melalui latar belakang tersebut, gerakan reformasi menuntut lembaga penyalur pendapat masyarakat harus berperan serta menampung aspirasi pendapat masyarakat luas yang lebih partisipatif. Satu hal yang perlu dipahami bahwa negara adalah sebuah arena yang harus direbut. Negara tak pernah utuh- terpadu dan state bukanlah entitas yang homogen. State adalah arena pertarungan kelas yang bisa tarik- menarik, dan juga dikuasai kelas tertentu. Di Indonesia, memperlihatkan bahwa peta politik-ekonomi tidak ada perubahan secara radikal pasca reformasi. Di Indonesia, pasca reformasi, peta politik-ekonomi negara justru didominasi oleh borjuasi lokal. Hari ini oligarki membajak demokrasi salah satunya melalui pengendalian proses pembuatan kebijakan publik. Bahkan mereka masuk dan mengendalikan institusi demokrasi seperti partai politik dan media.

Massa berkumpul dan melakukan orasi sampaikan tuntutan atas sejumlah kebijakan publik yang tidak pro rakyat di Jalan Gejayan, Yogyakarta, Senin (23/9/2019).

Melalui pemahaman ini, konsep oligarki pada akhirnya juga berperan dalam proses perusakan lingkungan yang pada konteks Indonesia beberapa waktu terakhir termanifestasikan dalam kerusakan lahan. Sebab, undang-undang yang akan menguntungkan oligark digunakan untuk melakukan pertahanan kekuasaan (baik pertahanan kekayaan maupun pendapatan).

Hal ini penting untuk disadari, bahwa kadang kepentingan para oligark tersembunyi dalam pasal-pasal yang ada. Pardoks yang terjadi justru demokrasi mati melalui saluran demokrasi itu sendiri. Contoh nyata dominasi oligarki saat ini bisa dilihat dari berbagai kejadian akhir-akhir ini. Disahkannya UU KPK pada 17 September 2019 menjadi paradoks besar atas salah satu agenda reformasi untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Selain itu, supremasi hukum “ #RakyatBergerak #GejayanMemanggil sebagai salah satu agenda reformasi juga menemui jalan buntu. Banyaknya pasal yang mendapat kritik dari berbagai lapisan masyarakat seolah tidak menjadi bahan pertimbangan bagi legislatif.

Pasal-pasal ini meliputi aturan mengenai Makar, Kehormatan Presiden, Tindah Pidana Korupsi (Tipikor), Hukum yang Hidup di Masyarakat, dan beberapa pasal yang mengatur ranah privat masyarakat. Tidak berhenti sampai sana, saat ini juga muncul beberapa rancangan peraturan perundang-undangan yang terkesan hadir sebagai formalitas penyelesaian tugas legislatif.

Hadirnya RUU Pertanahan dan RUU Ketenagakerjaan, misalnya, terkesan terlalu mendadak dan dipaksakan. Sedangkan di sisi lain, terdapat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sempat menjadi bola panas menjelang pemilu, hingga saat ini justru belum mendapat kepastian pembahasan lebih lanjut. Di lain sisi, kebebasan demokrasi juga semakin diberangus melalui RKUHP dan juga praktek-praktek kriminalisasi aktivis di berbagai sektor.

Maka dari itu, Aliansi Rakyat Bergerak, sebagai salah satu medium gerakan masyarakat sipil, mengajukan beberapa tuntutan yang meliputi: 1. Mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP. 2. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 3. Menuntut Negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia. 4. Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja. 5. Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria. 6.Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. 7. Mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor.

Pantauan EKORA NTT, aksi ini berjalan dengan aman dan lancar, meskipun beberapa ruas jalan harus dialihkan oleh aparat keamanan demi keberlangsungan kegiatan.

TERKINI

Di Tengah Covid-19, Kadis Peridag Flotim Minta Warga Manfaatkan Pasar Oka

Larantuka, Ekorantt.com - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Peridag) Kabupaten Flores Timur, Siprianus Sina Ritan meminta warga Larantuka, terutama warga yang menetap di bagian...

Menengok Kiprah Dosen IKTL Waibalun Kala Pandemi Covid-19

Larantuka, Ekorantt.com - Covid-19 yang tengah mengancam peradaban manusia hingga ke pelosok-pelosok desa menggerakkan civitas akademika IKTL Waibalun untuk terjun ke masyarakat. Mereka memberikan...

Hingga Bulan Mei, Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga

Jakarta, Ekorantt.com - Otoritas Jasa Keuangan memperhatikan dampak pandemi Covid-19 yang relatif mulai memberikan tekanan terhadap sektor jasa keuangan, meskipun dari berbagai indikator dan...

Launching BLT DD, Bupati Djafar: Jangan Pakai untuk ‘Wuru Mana’

Ende, Ekorantt.com – Bupati Ende, H. Djafar H Achmad melaunching pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahun anggaran 2020 di Desa Nanganesa,...

BACA JUGA

Desa Aewora-Ende Terapkan Karantina Terpusat bagi Warga yang Datang dari Zona Merah

Ende, Ekorantt.com - Pemerintah Desa Aewora, Kecamatan Maurole Kabupaten Ende menerapkan karantina terpusat bagi pelaku perjalanan yang datang dari wilayah zona merah penyebaran Covid-19. Penerapan...

BKH Bantu APD kepada Rumah Sakit dan Puskesmas di Manggarai

Ruteng, Ekorantt.com - Anggota DPR RI, Benny Kabur Harman (BKH) memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) di dua Rumah Sakit dan dua Puskesmas di...

Julie Laiskodat Bagi Sembako di Flotim, Katarina: Terima Kasih

Larantuka, Ekorantt.com - Sebagai bentuk kepedulian di tengah Covid-19, anggota Anggota DPR RI dari Partai NasDem, Julie Sutrisno Laiskodat memberikan sumbangan paket Sembako kepada...

Tekan Angka Stunting, Desa Langkas Produksi Susu Kedelai

Ruteng, Ekorantt.com – Dalam rangka menekan angka stunting,  Pemerintah Desa Langkas, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) bekerja sama dengan Yayasan Ayo...

Mo’at Ege Mate Loning W’ate Blara Nora PDIP

Maumere, Ekorantt.com – "Mo'at EP Dagomez, gahu blarang nora wulang rua telu lose du epang, nimu newang li'ar tutur babong nora a'u. Naruk gawang,...

Dana Covid-19 di NTT, Leo Lelo: Rp810 Miliar Lebih Itu Bersumber Dari Mana Saja

Kupang, Ekorantt.com - Pemerintah Provinsi NTT telah merampungkan recofusing, realokasi, dan rasionalisasi anggaran penanganan Covid-19 di wilayah NTT. Dana Rp810 milliar yang bersumber dari...

BNI dan Pelindo Bagi Sembako dan APD untuk Warga Ende

Ende, Ekorantt.com - PT Bank Negara Indonesia Cabang Ende dan PT Pelindo Cabang Ende memberikan bantuan Sembako dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi warga...

Alumni SMAK Setia Bakti Sumbang Masker untuk Pedagang di Kota Ruteng

Ruteng, Ekorantt.com - Alumni SMAK Setia Bakti Ruteng angkatan tahun 2015 membagikan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker kepada para pedagang di Pasar Inpres...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here