Pemkab Nagekeo Alokasi Rp21,2 Miliar untuk Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Mbay, Ekorantt.com – Pemerintah Kabupaten Nagekeo, NTT mengalokasikan Rp21,2 miliar yang diperuntukkan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).

“Ada 1.060 unit yang dibangun tahun ini. Kalau realisasi keuangan sudah Rp12,8 miliar (60 persen) sedangkan fisik sampai saat ini sebatas pendropingan,” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Nagekeo Antonius Lori, Kamis siang.

Ia menyebutkan sebanyak 643 sudah terinput ke sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Kabupaten Nagekeo dari 1.060 unit. Artinya, jumlah itu sudah terealisasi 100 persen dari pagu anggaran.

Sedangkan sebanyak 417 unit atau masih sisa Rp8,3 miliar lebih belum terealisasi, kata Antonius.

Bantuan tersebut sebagai stimulan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Nagekeo. Masing-masing penerima akan dialokasikan sebesar Rp20 juta.

Antonius menerangkan pemerintah dapat memberi bantuan stimulan sebesar itu bila penerima membangun fondasi secara swadaya. Hal ini berdasarkan ketentuan peraturan bupati serta kesepakatan bersama antara pemerintah dan para penerima.

Berdasarkan data DPKP Nagekeo, progres pembangunan fondasi swadaya sudah mencapai 843 unit, sisanya sebanyak 217 unit.

“Dengan demikian pemerintah terus mendorong agar penerima segera membangun fondasi. Kalau sudah fondasi pemerintah akan menyalurkan material,” katanya.

Antonius menambahkan 1.060 unit rumah tersebar di 97 desa dan kelurahan di tujuh kecamatan. Rincian ialah Kecamatan Aesesa 285 unit, Kecamatan Nangaroro 161 unit, Kecamatan Aesesa Selatan 7 (tujuh) unit dan Kecamatan Boawae 279 unit.

Selanjutnya, Kecamatan Mauponggo 162 unit, Kecamatan Keo Tengah 79 unit dan Kecamatan Wolowae sebanyak 87 unit.

Ia menyatakan kendala yang dihadapi setelah pemerintah melakukan verifikasi dan validasi (verivalid), banyak penerima belum siap serta lahan pembangunan rumah masih bermasalah.

“Jadi, bantuan ini diberi diutamakan ialah kesiapan swadaya penerima. Dan yang paling penting ialah sertifikat hak milik tanah. Nah, ini yang kami alami bagi 417 unit rumah yang belum terealisasi,” ujar Antonius.

spot_img
TERKINI
BACA JUGA