Kinerja Belanja Daerah Kota Kupang Tinggi Ungguli Wilayah Bali-Nusra

Wali Kota Kupang, Christian Widodo menegaskan, Pemerintah Kota Kupang berkomitmen untuk menjaga kinerja positif sekaligus menindaklanjuti setiap catatan yang diberikan.

Kupang, Ekorantt.com – Realisasi belanja daerah dan penyaluran transfer ke daerah (TKD) Pemerintah Kota Kupang tercatat lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain di wilayah Bali-Nusra.

“Kota Kupang ini termasuk yang performanya baik. Realisasi belanjanya terjaga dan penyaluran TKD-nya relatif tinggi. Ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTT, Adi Setiawan di Kupang pada Senin, 21 April 2026.

Setiawan menjelaskan, capaian ini menempatkan Kota Kupang sebagai salah satu daerah yang dinilai mampu menjaga ritme belanja dan efektivitas penyaluran anggaran secara konsisten, sekaligus menjadi rujukan dalam pengelolaan fiskal daerah di tingkat regional.

Meski demikian, DJPb juga memberikan sejumlah catatan strategis yang perlu mendapat perhatian, di antaranya; percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik sektor kesehatan, serta optimalisasi realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang masih berada di bawah target.

Potensi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sumber daya alam juga dinilai masih belum maksimal, sehingga diperlukan percepatan pelaporan serta pemenuhan persyaratan administrasi agar tidak menghambat penyaluran anggaran.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Kupang, Christian Widodo menegaskan, Pemerintah Kota Kupang berkomitmen untuk menjaga kinerja positif sekaligus menindaklanjuti setiap catatan yang diberikan.

“Kita tidak boleh lengah. Capaian ini harus kita jaga, bahkan kita dorong lebih baik lagi. Setiap peluang pendapatan harus dioptimalkan, dan setiap kewajiban administrasi harus dipenuhi tepat waktu. Ini menyangkut kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, isu keselarasan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian penting. Christian menjelaskan, perbedaan angka yang sempat muncul di ruang publik disebabkan oleh perbedaan klasifikasi data, antara PAD yang dikelola Badan Pendapatan Daerah dan PAD secara keseluruhan.

“Data itu harus kita jaga bersama. Sekali ada selisih atau salah tafsir, dampaknya bisa luas. Karena itu, kita sepakat menggunakan data yang sudah tervalidasi,” jelasnya.

Christian mengungkapkan Pemkot berkomitmen menjaga stabilitas fiskal daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dorongan agar Kota Kupang menjadi “lighthouse” atau contoh praktik baik dalam pengelolaan keuangan daerah di kawasan Bali Nusra.

TERKINI
BACA JUGA