Kupang, Ekorantt.com – Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT Catur Ariyanto Widodo menggambarkan ekonomi nasional saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024 kepada pimpinan satuan kerja kementerian/lembaga dan bupati/wali kota pada 9 Desember 2023 lalu.
Ia menjelaskan, APBN menjadi instrumen yang diandalkan dalam menghadapi kondisi global yang penuh dinamika.
APBN juga menjadi instrumen untuk memulihkan ekonomi dan melindungi masyarakat.
Menurut dia, Indonesia cukup berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran angka 5 persen selama 8 kuartal.
Meski memang diterpa badai masalah yakni, kondisi perekonomian global yang masih penuh dengan ketidakpastian dan geopolitik yang memanas, volatilitas harga komoditas, inflasi dan kenaikan suku bunga negara maju, tekanan arus modal dan nilai tukar, serta terjadinya El Nino yang memengaruhi harga pangan.
Di samping itu, lanjut Ariyanto, keseimbangan eksternal juga terjaga dengan kinerja neraca perdagangan surplus 42 bulan dan transaksi berjalan yang terjaga.
“Oleh karena itu, APBN 2024 disusun dengan asumsi indikator makro yang optimistis, namun tetap waspada terhadap dinamika yang akan terjadi,” jelas Ariyanto dikutip dalam rilis yang diterima awak media, Selasa, 12 Desember 2023.
Pada tahun 2024, ungkap dia, target pendapatan negara secara nasional sebesar Rp2.802,3 triliun.
Target tersebut didukung dengan upaya optimalisasi dan menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global.
“Sektor perpajakan diharapkan terus didorong oleh kinerja ekonomi yang membaik, implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, insentif fiskal yang terarah dan terukur, dan basis perpajakan dan tingkat kepatuhan yang semakin baik,” kata Ariyanto.
Di sisi yang lain, menurut dia, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dilakukan dengan menjaga kualitas layanan publik, kelestarian lingkungan, serta mendorong perbaikan tata kelola.
Dari sisi belanja, pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa belanja negara tahun 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun, meningkat 8,6 persen dari tahun lalu.
Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp857,6 triliun.
Ariyanto menegaskan, belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk berbagai kegiatan produktif, yaitu perbaikan kualitas SDM, penuntasan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan aparatur negara, serta pelaksanaan Pemilu dan dukungan Pilkada.
“TKD dialokasikan sebesar Rp857,6 triliun, meningkat 5,3 persen dibandingkan APBN 2023,” imbuh Ariyanto.
Peningkatan tersebut, tambah dia, antara lain untuk mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah terutama guru dan tenaga kesehatan, meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan, serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting.
