Oleh: Said Abdullah*
Beberapa waktu lalu saya menulis di media ini tentang Ketty, petani muda di Desa Wae Lolos. Setiap pagi ia berangkat ke kebun sebelum matahari meninggi. Di sanalah ia menanam sawi, cabai, kangkung, dan berbagai sayuran yang kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari kebun yang sederhana itu pula sebagian pangan mengalir menuju Labuan Bajo, kota wisata yang terus tumbuh.
Ketty pernah bercerita kepada saya bahwa bertani kini semakin sulit. Musim tanam tidak lagi mudah diprediksi, biaya produksi terus meningkat, sementara harga hasil panen sering kali tidak cukup menutup seluruh ongkos yang telah dikeluarkan. Namun ia tetap bertani. Bukan karena pekerjaan itu mudah, tetapi karena itulah kehidupan yang ia miliki.
Beberapa hari setelah tulisan itu terbit, saya menghadiri sebuah diskusi mengenai penyelamatan dan pengelolaan limbah pangan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang didukung proyek InFlores dan program Urban Futures di Labuan Bajo.
Saat kegiatan memasuki tengah hari, semua peserta, termasuk saya, menyantap makan siang yang disediakan panitia. Selesai makan, perhatian saya justru tertuju pada beberapa piring yang sedang dibereskan oleh petugas. Piring-piring tersebut tak menyisakan makanan. Para peserta sepertinya sudah memiliki kesadaran untuk tidak menyisakan makanan.
Situasi itu tentu saja kontras dengan berbagai kegiatan lain atau bahkan hajatan yang biasanya di piring masih banyak sisa nasi, sayur, ikan dan beberapa jenis makanan lainnya. Menyisakan makanan tentu bukan lagi hal yang aneh bahkan telah menjadi kenormalan. Hampir setiap hari kita menjumpainya di pesta keluarga, rapat, restoran, kapal wisata, bahkan di rumah sendiri.
Kejadian makan siang itu tentu berbanding terbalik dengan kejadian umumnya. Bahkan mungkin malah dianggap sebagai bentuk ketidaknormalan dari yang harusnya normal. Atas apa yang saya lihat di ruang makan itu membawa ingatan saya kembali kepada Ketty.
Saya membayangkan perjalanan panjang makanan yang ditanam Ketty yang tersaji di atas piring. Ada tanah yang menjaganya tetap subur, air yang menghidupinya, petani yang merawatnya sejak benih ditanam, nelayan yang melaut sebelum fajar, hingga pedagang yang membawanya dari desa menuju pasar, restoran, atau hotel.
Ketika makanan di piring tak dibuang, sesungguhnya bukan hanya menjaga makanan tak hilang. Yang ikut terjaga adalah kerja keras manusia dan jasa alam yang membuat pangan sampai di hadapan kita.
Perasaan itu semakin kuat ketika melihat hasil kajian WRI Indonesia pada Program Urban Futures. Setiap tahun Labuan Bajo menghasilkan sekitar 4.836 ton sisa pangan dan sampah makanan. Yang mengejutkan, lebih dari separuhnya atau sekitar 51,5 persen, berasal dari sektor non-rumah tangga, seperti hotel, restoran, kafe, pasar, dan kapal wisata. Temuan ini berbeda dengan banyak daerah lain di Indonesia, di mana rumah tangga biasanya menjadi penyumbang terbesar limbah pangan.
Bagi saya, angka itu bukan sekadar statistik. Ia menghubungkan dua tempat yang beberapa hari sebelumnya saya datangi: kebun Ketty di Wae Lolos dan meja makan di Labuan Bajo. Di satu tempat, petani bekerja semakin keras agar pangan dapat tumbuh. Di tempat lain, sebagian pangan yang telah melewati perjalanan panjang itu justru berakhir sebagai sampah.
Lalu saya bertanya kepada diri sendiri: jika menghasilkan pangan membutuhkan begitu banyak tenaga, waktu, dan pengorbanan, mengapa membuangnya terasa begitu mudah?
Pertanyaan itu membawa saya pada kenyataan lain yang tidak kalah ironis. Sebab di tengah banyaknya pangan yang terbuang, persoalan gizi di Manggarai Barat belum benar-benar selesai. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Prevalence of Undernourishment atau proporsi penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan energi minimumnya masih mencapai 11,30 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Sementara itu, Survei Status Gizi Indonesia 2024 mencatat prevalensi stunting di kabupaten ini masih berada pada angka 31,1 persen.
Paradoksnya menjadi jelas. Sebagian pangan kehilangan manfaatnya sebagai makanan, sementara sebagian masyarakat masih kesulitan memperoleh pangan bergizi secara memadai.
Tentu persoalannya bukan berarti makanan yang tersisa di restoran dapat begitu saja dibagikan kepada masyarakat. Ada aspek keamanan pangan dan kualitas yang harus diperhatikan. Namun besarnya jumlah pangan yang hilang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang belum bekerja dengan baik.
Saya teringat pada pemikiran ekonom Amartya Sen yang mengatakan bahwa kelaparan tidak selalu terjadi karena pangan kurang diproduksi, melainkan karena akses terhadap pangan tidak berjalan secara adil. Cara pandang itu terasa relevan untuk membaca situasi Manggarai Barat. Persoalannya bukan semata-mata produksi, tetapi bagaimana pangan dikelola, dimanfaatkan, dan didistribusikan.
Karena itu, saya semakin yakin bahwa yang sedang kita hadapi bukan sekadar persoalan limbah makanan. Yang sedang kita hadapi adalah kegagalan sistem pangan.
Sistem yang belum sepenuhnya menghargai pangan sebagai hasil kerja petani, nelayan, tanah, air, dan alam. Sistem yang memisahkan orang yang menanam dengan orang yang mengonsumsinya sehingga makanan kehilangan makna. Sistem yang membiarkan manfaat ekonomi terkonsentrasi di hilir, sementara risiko tetap ditanggung produsen. Dan sistem yang belum mampu memastikan bahwa pangan yang sudah diproduksi memenuhi ha katas pangan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi manusia serta lingkungan.
Titik Perubahan
Lalu, dari mana perubahan harus dimulai? Menurut saya, jawabannya bukan hanya dari tempat pengolahan sampah, melainkan jauh sebelum makanan itu dibuang. Ia dimulai dari diri, piring dan meja makan kita.
Mengambil makanan secukupnya, menghabiskan apa yang telah diambil, dan menghargai setiap bahan pangan mungkin terdengar sederhana. Namun dari kebiasaan kecil itulah penghargaan terhadap pangan dibangun.
Bagi Labuan Bajo sebagai destinasi wisata, tanggung jawabnya tentu lebih besar. Hotel, restoran, kafe, kapal wisata, hingga penyelenggara berbagai kegiatan perlu menjadikan upaya pencegahan dan pengurangan limbah pangan sebagai bagian dari standar pelayanan, bukan sekadar program sesaat. Pangan yang masih layak konsumsi juga perlu diselamatkan dan dimanfaatkan kembali melalui mekanisme yang aman, sehingga tidak langsung berakhir sebagai sampah.
Di sisi lain, pemerintah daerah perlu melihat isu ini sebagai bagian dari pembangunan, bukan semata-mata persoalan persampahan. Pencegahan, penyelamatan, dan pengelolaan limbah pangan harus terintegrasi dalam kebijakan pangan, pariwisata, pertanian, kesehatan, hingga pengelolaan lingkungan. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari meningkatnya jumlah wisatawan atau investasi, tetapi juga dari semakin sedikit pangan yang terbuang, semakin banyak pangan yang terselamatkan, dan semakin kuat sistem pangan lokal yang mampu memberi manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan.
Selain itu, yang tidak kalah penting adalah mengembalikan hubungan antara mereka yang menghasilkan pangan dan mereka yang mengonsumsinya. Produsen dan konsumen perlu menjadi bagian dari pembangunan pariwisata berkelanjutan. Hotel dan restoran dapat lebih banyak bermitra dengan petani dan nelayan lokal. Wisatawan bisa diajak mengenal dari mana pangan yang mereka nikmati berasal. Ketika rantai pangan menjadi lebih pendek dan lebih transparan, nilai ekonomi lebih banyak tinggal di desa, jejak karbon distribusi dapat ditekan, dan penghargaan terhadap pangan tumbuh bukan karena imbauan, melainkan karena masyarakat memahami cerita di balik setiap hidangan.
Besok pagi, Ketty mungkin akan kembali ke kebunnya di Wae Lolos. Ia akan menyiram tanaman, membersihkan gulma, dan berharap cuaca bersahabat hingga masa panen tiba. Ketty mungkin tidak pernah tahu ke mana sayuran yang dipanennya akan berakhir, di dapur rumah tangga, restoran, kapal wisata atau hotel yang melayani wisatawan dari berbagai penjuru dunia.
Namun satu hal yang pasti, setiap panen selalu membawa harapan agar dapat memberi makan orang lain. Karena itu, menghargai pangan bukan semata-mata tentang mengurangi sampah. Itu adalah cara kita menghargai kerja keras petani, menjaga alam yang menopang kehidupan, sekaligus membangun sistem pangan yang lebih adil.
Sebab pada akhirnya, kota wisata yang benar-benar berkelanjutan bukan hanya kota yang mampu mendatangkan wisatawan, tetapi juga kota yang tahu cara menghargai setiap butir pangan yang telah susah payah dihasilkan.
*Penulis merupakan pegiat kedaulatan dan sistem pangan di Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
