Tiga Keunikan yang Wajib Anda Ketahui Tentang Pulau Koja Doi

Maumere, Ekorantt.com – Salah satu destinasi pariwisata di Kabupaten Sikka adalah Teluk Maumere. Perairan di sisi utara Kota Maumere ini terkenal dengan wisata baharinya. Bagi para pencinta wisata bahari, sejumlah spot penyelaman di Teluk Maumere menawarkan sejuta keindahan.

Wajar saja, Teluk Maumere mendapatkan penghargaan sebagai The Most Popular Diving Spot pada 2017 silam. Teluk Maumere pun disebut-sebut sebagai salah satu spot menyelam terbaik di Indonesia.

Sensasi lain yang ditawarkan adalah pulau-pulau kecil yang mengitarinya. Salah satunya adalah Pulau Koja Doi. Pulau yang secara administratif masuk dalam wilayah Desa Koja Doi ini memiliki kekayaan alam dan budaya yang unik sekaligus memesona.

Small is beatifull“. Pepatah ini cocok disematkan kepada pulau yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan. Pulau ini kecil tapi jangan remehkan pesonanya.

Berikut tiga fakta unik yang wajib Anda ketahui tentang Pulau Koja Doi;

1. Bukit Batu Purba

Perkampungan di Pulau Koja Doi diapiti oleh dua bukit batu di sisi utara dan sisi selatan. Bukit batu di sisi utara diberi nama Bukit Batu Purba.

Sejak tahun 2017, Bukit Batu Purba dikembangkan menjadi spot pariwisata di pulau ini. Untuk sampai ke atas bukit, pengunjung bisa menaiki anak tangga yang terbuat dari semen.

Sesampainya di atas bukit, batu dengan berbagai ukuran terhampar begitu saja di semua area bukit. Uniknya beberapa pohon tumbuh dan berakar di sela-sela bebatuan.

Dari atas bukit, perkampungan Koja Doi dan perairan Teluk Maumere terlihat jelas. Indahnya laut di sekitar pulau bikin mata tidak berkedip.

Bagi pengunjung, ada beberapa titik di Bukit Batu Purba yang telah disiapkan untuk berswafoto. Dijamin hasilnya sangat instragramable.

Salah satu momen terbaik di Bukit Purba adalah pada pagi hari. Pengujung bisa menikmati momen matahari terbit di balik gunung di ufuk timur.

2. Jembatan Batu

Selain Bukit Batu Purba, salah satu ikon pariwisata Koja Doi yang sudah lama terkenal adalah Jembatan Batu sepanjang 680 meter yang menghubungkan Pulau Koja Doi dan Pulau Besar di bagian utara.

Jembatan Batu ini merupakan karya monumental yang mulai dikerjakan sejak tahun 1979. Saat itu masyarakat bersama TNI gotong royong membangun jembatan.

Pekerjaan jembatan dilanjutkan pada tahun 1983. Dengan bantuan program padat karya pemerintah pusat, masyarakat urunan menimbun batu.

Kemudian, Pemkab Sikka memberikan bantuan untuk pembangunan jembatan unik ini pada tahun 2014.

Dari atas Bukit Batu Purba, jembatan batu ini terlihat melengkung. Menariknya, saat air laut pasang, orang yang menyeberang seperti berjalan di atas air karena jembatan tertutup air laut.

3. Bentuk Pulau Mirip Janin Bayi

Keunikan lain Pulau Koja Doi adalah bentuknya yang menyerupai janin bayi. Pemandangan ini bisa dilihat dari jalur pendakian di Pulau Besar.

Bagi pengunjung yang memiliki hobi trekking, beberapa anak muda Desa Koja Doi siap memandu untuk mendaki ke lereng gunung di Pulau Besar.

Sekitar dua jam pendakian, pengujung bisa menikmati pemandangan pulau mirip janin bayi dengan jembatan batu sebagai tali pusarnya.

Kalau dilihat jelas pulau ini juga mirip biji kenari. Konon, nama Koja Doi diberikan oleh Raja Sikka yang berarti kenari kecil.

Nama Koja Doi dapat menggambarkan kehidupan di pulau ini. Kelihatan keras dari luar, tapi penerimaan masyarakatnya bikin pengunjung betah.

Penasaran dengan pulau janin bayi, ayo kita ke Pulau Koja Doi yuk!

Sidang Perdana DPRD Sikka Batal, Ada Apa?

0

Maumere, Ekorantt.com – Sidang Perdana DPRD Kabupaten Sikka masa bakti 2019-2024 dengan agenda tunggal Pembahasan Tata Tertib Dewan yang berlangsung di gedung Kula Babong Jalan El Tari Maumere, Senin (2/9) dibatalkan.

Pembatalan itu terjadi karena surat undangan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Dewan dianggap ilegal  sebab tanda tangan pimpinan sementara DPRD Sikka discan.

Perbedaan bentuk tanda tangan pimpinan sementara DPRD Sikka itu dipersoalkan oleh sejumlah anggota DPRD yang berujung pada dibatalkannya rapat perdana ini.

Mereka menilai, surat undangan itu ilegal. Oleh karena itu sidang tersebut harus dibatalkan.

Bahkan ada pula anggota dewan yang mengancam keluar dari ruang sidang seandainya rapat tersebut tetap dipaksakan untuk dilangsungkan.

Ide pembatalan rapat itu bermula dari politisi Parta Gerindra, Fabianus Toa yang melihat ada perbedaan pada tanda tangan Donatus David sebagai pimpinan sementara DPRD Kabupaten Sikka.

“Ini pejabat publik. Jangan main-main dengan tanda tangan berbeda. Dampak hukumnya luas,” kata Fabi Toa.

“Ini tidak boleh terjadi. Kedepanya bisa-bisa saja mereka lakukan dan akan berdampak buruk terhadap kinerja dewan,” tambahya.

Senada dengan Fabi Toa, anggota DPRD dari partai Perindo, Bernadus Kardiman mengatakan, eloknya rapat dibatalkan dan dijadwalkan kembali dalam waktu yang dekat. Ini penting karena waktu efektif dewan bekerja telah molor seminggu terhitung sejak tanggal pelantikan 26 Agustus lalu.

Kardiman juga menyoal tentang dukungan Sekretariat Dewan terkait persiapan seluruh berkas administrasi yang diperlukan oleh anggota dewan.

Contoh kecilnya, daftar hadir anggota DPRD mestinya disediakan dari awal dan diletakkan pada tempat yang sudah ditentukan agar setiap anggota dewan yang datang langsung membubuhkan tanda tangannya.

Selain itu, lanjut Kardiman, draf tata tertib harus diberikan kepada anggota dewan bersamaan dengan diserahkanya surat undangan sehingga anggota dewan sudah membaca sejak dari rumah.

Donatus David, yang ditemui usai menutup rapat itu membenarkan bahwa surat undangan itu tidak ditandatangani secara langsung olehnya. Surat undangan itu dikeluarkan oleh Sekretaris Dewan saat dirinya sedang berada di Jakarta.

Sementara itu, Sekretaris DPDR Sikka, Chrispinus Angelo ketika dikonfirmasi media membantah bila tanda tangan pimpinan sementara dewan itu dipalsukan.

“Kami tidak palsukan. Kami menggunakan alat scan, tetapi atas persetujuan pimpinaan dewan,” jelas Chrispinus.

Ritual “Teing Hang” Awali Prosesi Ubah Nama Dua Kecamatan di Matim

0

Borong, Ekorantt.com – Ritual teing hang atau pemberian sesajen kepada leluhur mengawali keseluruhan prosesi ubah nama dua kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur. Upacara tersebut dilakukan pada Jumat, (30/08/2019) di Kantor Camat Lamba Leda.

Dua kecamatan yang namanya hendak diubah yakni Kecamatan Poco Ranaka dan Kecamatan Poco Ranaka Timur. Nama keduanya masing-masing diubah menjadi Kecamatan Lambaleda Selatan dan Lamba Leda Timur. Wacana tentang pengubahan nama kecamatan tersebut telah lama bergulir di kalangan masyarakat, khususnya para tetua adat setempat.

Upacara teing hang sendiri adalah pemberian makan kepada para leluhur yang telah meninggal, dengan maksud memohon restu dan berkat untuk seluruh aktivitas yang berkaitan dengan proses pengubahan nama kedua kecamatan tersebut. Leluhur yang diberi makan adalah pendahulu sekaligus pencetus dan pelaku sejarah asal usul kampung Lamba Leda, yang kini berkembang menjadi kecamatan. Leluhur tersebut dikenal dengan nama Dalu Lamba Leda.

Pengubahan nama kecamatan ini dimaksudkan agar ada kesesuaian antara wilayah administrasi modern dengan sejarah tanah dan batas wilayah yang telah lama dikenal oleh komunitas adat setempat. Menurut banyak tetua adat, wilayah Poco Ranaka dan Poco Ranaka Timur sebenarnya masih menjadi bagian dari kesatuan ulayat Lamba Leda. Sesuai catatan sejarah leluhur sendiri, Lamba Leda berbatasan antara lain Selatan dengan Hutan Poco Ranaka, Utara dengan Laut Flores, Timur dengan Sambi Rampas dan Barat dengan Kali Wae Naong.

Ritual teing hang ini dihadiri oleh Bupati Manggarai Timur dan sejumlah Pimpinan OPD lingkup Pemda Manggarai Timur. Acara diawali dengan prosesi penjemputan Bupati Matim dan rombongan, serta utusan Kecamatan Poco Ranaka dan Poco Ranaka Timur di Kantor Kecamatan Lamba Leda.

Selanjutnya, oleh juru bicara keturunan Dalu Lamba Leda, Nanu Mose, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas didaulat menjadi sulung keturunan Dalu Lamba Leda lewat ritual kepok manuk kapu atau penyerahan ayam putih. 

Hal ini dilakukan menimbang jasa sang Bupati sebagai inisiator upaya pengembalian nama Kecamatan Poco Ranaka dan Kecamatan Poco Ranaka Timur seturut basis wilayah ulayatnya, menjadi Kecamatan Lamba Leda Selatan dan Lamba Leda Timur.

Selanjutnya, dari kantor Kecamatan Lamba Leda, Bupati Matim Agas Andreas bersama rombongan dan utusan Kecamatan Poco Ranaka dan Poco Ranaka Timur menuju mbaru belek (rumah Dalu Lamba Leda) untuk mohon doa restu bagi leluhur dan keturunan Dalu Lamba Leda serta berziarah ke kuburan Dalu Lamba Leda.

Usai mendapatkan restu dari keturunan dan leluhur Dalu Lamba Leda, Bupati Matim dan rombongan kembali menuju Kantor Camat Lamba Leda untuk melakukan ritual teing hang.

Salah satu keturunan Dalu Lamba Leda, Marianus Mas Mose, menyambut baik upaya pengubahan nama Kecamatan Poco Ranaka dan Poco Ranaka Timur menjadi Lamba Leda.

“Kami sangat senang dengan upaya pengembalian nama Poco Ranaka dan Poco Ranaka Timur ke Lamba Leda. Entah nanti Lamba Leda apa namanya terserah pemerintah. Hal ini sejalan dengan sejarah bahwa Lamba Leda berbatasan dengan, Len Poco Pene, Laun Tacik, Awon Sambi Rampas, Salen Wae Naong”, terang Mose.

Mulia Donan

Hanya Sebulan Turun Kelas, RSUD Ende Kembali ke Kelas C

0

Ende, Ekorantt.com – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kembali mengumumkan hasil rewiew 615 kelas rumah sakit di seluruh Indonesia. Hasilnya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ende yang sebelumnya turun kelas dari kelas C ke kelas D, kini kembali ke kelas C.

Satu bulan lalu, tepatnya 15 Juli 2019, pihak Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Ende turun kelas menjadi Rumah Sakit kelas D.

Mendapat informasi demikian, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ende pun melakukan sanggahan dan melalui proses yang rumit, sanggahan yang diajukan diterima oleh tim kementerian kesehatan.

Direktur Rumah Sakit Umum Ende dr. Aries Dwi Lestari yang dikonfirmasi Ekora NTT di ruang kerjanya beberapa hari lalu membenarkan hal itu. Ia menuturkan, pengumuman hasil review ulang, kembali menempatkan Rumah Sakit Umum Daerah Ende pada kelas C.

“Saya bersyukur atas kinerja rekan-rekan staf, manajemen dan semua pihak yang sudah berjuang membenahi seluruh data yang diminta baik data SDM, sarana prasarana maupun data alat kesehatan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam sanggahan ke Kementerian Kesehatan. Akhirnya tanggal 28 Agustus 2019, kita mendapat hasil kembali ke kelas C,” ungkap dr. Aries.

“Memang agak rumit kita bereskan data itu karena semua harus dionlinekan. Terutama data Alkes yang kita miliki harus diinput semua baik merek, nomor seri, sampai harganya. Kita selesaikan dan bersyukur kerja keras manajemen bisa mendapat hasil yang baik,” tambah dr. Aries yang baru bertugas 4 bulan sebagai Direktur RSUD Ende.

Direktur RSUD Ende, dr. Aries Dwi Lestari

Penetapan kelas rumah sakit ini tertuang dalam surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dr. Bambang Wibowo dengan nomor: yr. 05.01/III/3787/2019 tertanggal 28 agustus 2019.

Atas keputusan ini, kata dr. Aries, pihaknya telah melakukan pembenahan terutama akses pelayanan di IGD, pendaftaran maupun loket apotik di IGD yang dibuat terpisah dengan poliklinik sehingga pasien IGD tidak kesulitan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pasien dalam mengurus administrasi di rumah sakit.

“Kita siapkan loket daftar, ruang kasir dan loket apotik khusus untuk pelayanan pasien di IGD sehingga pasien tidak bolak balik ke Poliklinik,” ungkapnya

Saat ini, menurut dr. Aries, pihaknya membuat beberapa kebijakan untuk menciptakan pelayanan prima bagi kenyamanan pasien di rumah sakit.

Diantaranya; penerapan jam kunjungan dan pembatasan jumlah anggota keluarga yang menjaga pasien, pembenahan infrastruktur air bersih dan interior seluruh ruangan, penambahan jumlah Satpam, pemasangan CCTV di seluruh kawasan rumah sakit hingga menciptakan pelayanan yang humanis kepada pasien.

“Memang ini tidak mudah tapi komitmen saya ini semua harus jalan untuk perubahan dan pelayanan fasilitas kesehatan yang nyaman bagi masyarakat,” tandasnya.

Dirinya mengimbau kepada masyarakat terutama keluarga pasien agar bersama-sama menciptakan kenyamanan, kebersihan serta mematuhi aturan yang ada di RSUD Ende untuk memberi rasa aman bagi pasien.

Bupati Sikka: PKK Bukan “Perempuan Kurang Kerja-an”

0

Maumere, Ekorantt.com – Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sikka merupakan mitra kerja sekaligus ujung tombak pemerintah dalam membangun dan memberdayakan masyarakat. PKK bukanlah kumpulan perempuan kurang kerja-an.

“Tadi, Ibu Ketua PKK dalam sambutannya mengatakan PKK sangat membutuhkan pemerintah. Padahal, pemerintah sangat membutuhkan peran PKK sehingga pemerintah juga mendukung PKK. Jadi, ini adalah mitra yang baik,” ungkap Bupati Sikka Fransiskus Robertus Diogo Idong pada acara pelantikan enam Ketua TP PKK Kecamatan di Aula Rujab Bupati Sikka Selasa, (27/8//19).

Bupati Idong mengatakan, Presiden Jokowi sudah memberikan perhatian besar bagi PKK melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang PKK.

Menurutnya, kalau dikaitkan dengan visi dan misi pemerintah berdasarkan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, maka PKK adalah ujung tombak pemenuhan hak-hak dasar menuju Sikka Bahagia 2023.

“Kalau kita menyanyikan lagu PKK, itu semua masalah-masalah bisa teratasi. Saya suka lagu itu. Kalau dengar lagu itu, rasanya kebahagiaan dan kesejahteraan itu sudah dekat. Ini merupakan pengkristalan dari semua program pemerintah. Dia ada di sepuluh program pokok PKK,” katanya.

Robby mengatakan, selama ini, PKK hanya dijadikan pelengkap pemerintahan saja. Padahal, keberhasilan PKK merupakan tolak ukur keberhasilan bupati. Demikian pun, keberhasilan PKK di tingkat kecamatan merupakan tolok ukur keberhasilan camat.

“Oleh karena itu, penanganan langsung ke dasawisma, bukan sekedar wacana,” ucapnya.

Bupati Robby mengimbau agar semua pihak mendukung gerakan PKK. Dukungan itu diberikan terutama oleh unsur penyelenggara gerakan PKK di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan di tingkat desa.

“Nanti, sebentar lagi, saya akan rapat koordinasi dengan BUMN dan BUMD yang ada di Kabupaten Sikka supaya CSA-CSA itu urus PKK saja. Sebab, hal itu menyentuh langsung ke dasawisma. Saya tidak main-main. Saya akan undang coffee morning di Rujab. Saya akan arahkan semua CSA 2020 total untuk PKK untuk mempercepat kesejahteraan dewan,” ungkapnya.

Bupati Sikka memaparkan, Gubernur NTT Viktor Laiskodat sudah menetapkan target pertumbuhan ekonomi NTT dari 5 persen menjadi 10 persen. Menurut dia, saat ini, pertumbuhan ekonomi NTT naik dari 5 persen menjadi 6 persen. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi NTT diharapkan bisa mencapai 10 persen. 

Oleh karena itu, menurut Bupati Robby, peran PKK sangat dibutuhkan. Sebab, kesejahteraan beakar dari keluarga.

Dia berharap, para Ketua PKK yang baru dilantik bekerja keras dengan percaya diri. Sebab, kerja-kerja mereka didukung oleh gubernur, bupati, camat, lurah, dan kepala desa.

“Ibu-ibu harus bersuara. Maksudnya harus menjadi provokator bagi suami. Melakukan advokasi. Jangan sampai PKK ini dianggap perempuan kurang kerjaan,” ucapnya.

Menurut Bupati Robby, PKK tidak boleh hanya sekadar menjadi sebuah organisasi yang diisi dengan kegiatan seremonial belaka. Sebaliknya, PKK harus memiliki program kerja yang selaras dengan program pemerintah.

Dia menegaskan, setiap bulan, mesti ada pertemuan PKK di kantor yang baru. Demikian pula, mesti ada pertemuan bulanan di level kecamatan. PKK akan dianggarkan pada tahun 2020 agar bisa membantu bupati.

“Misalnya, di bidang pendidikan, kita bisa mendapatkan data-data dasawisma dari PKK. Keluarga mana yang anaknya pantas untuk mendapatkan beasiswa. Kita bisa cross check di PKK kecamatan,” ujarnya.

Bupati Robby menginformasikan bahwa total APBD Kabupaten Sikka tahun 2019 adalah Rp1,2 Triliun. Dari Rp1.002 Miliar itu, pemerintah mengalokasikan dana Rp20 Miliar membantu keluarga miskin agar dapat menyekolahkan anak-anaknya di jenjang kuliah.

Nuansa Tenun Ikat pada Pembukaan T.A 2019-2020, UNIKA St. Paulus Ruteng

Ruteng, Ekorantt.com – Universitas Katolik Indonesia St. Paulus-Ruteng, membuka Tahun Akademik (2019-2020) dengan upacara bendera bersama di Lapangan Sepak Bola UNIKA St. Paulus Ruteng, pada Senin (2/9/2019).

Upacara Bendera dipimpin langsung oleh Rektor UNIKA, Dr. Yohanes Servatius Lon, M.A.

Upacara itu berlangsung dalam nuansa kebudayaan. Semua peserta upacara mengenakan busana daerah masing-masing. Aneka desain tenun ikat menjadi tampilan yang paling umum dilihat dan membangkitkan suasana yang khas dalam upacara ini.

Mahasiswa baru (tingkat satu) mengenakan baju putih dengan kain tenun daerah masing-masing. Sementara itu, mahasiswa tingkat dua sampai tingkat empat mengenakan jas almamater dengan kain tenun dari berbagai daerah di NTT. Sedangkan para dosen, tenaga pendidik, dan karyawan-karyawati mengenakan seragam berwarna biru bertuliskan sawah lodok. Beberapa menggunakan jas berbahan dasar tenun ikat. 

Upacara bendera tersebut dihadiri mahasiswa dari 10 Program Studi (Prodi). Kesepuluh  Prodi itu antara lain Prodi Pendidikan Teologi, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI), Prodi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI), Prodi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Prodi Pendidikan Matematika, Prodi Keperawatan, Prodi Kebidanan, Prodi Agronomi, dan Prodi Sosial Ekonomi Pertanian. 

Dalam amanat pembukaan T.A 2019/2020, Rm Dr. Yohanes S. Lon, M.A selaku Rektor Unika St. Paulus menekankan pentingnya komitmen, kerjasama, dan kedisiplinan setiap unsur civitas akademika UNIKA St. Paulus dalam menjalankan fungsi dan tugas pelayanan di lembaga.

“Kekompakan dan kerjasama menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita dalam mengawali tahun akademik yang baru ini. Komitmen dan kedisiplinan juga menjadi spirit utama kita.  Semuanya ini dapat menciptakan persatuan dan kesatuan. Neho nakeng ca wae ipung ca tiwu“, katanya.

Turut hadir dalam upacara itu Dekan FKIP UNIKA Dr. Maksimus Regus, S.Fil., M.Si., Dekan Fakultas Kesehatan dan Pertanian David Jerubu, M.A., Wakil Rektor I Dr. Fransiska Widyawati, M.Hum., Wakil Rektor II, Dr. Marselus Ruben Payong, M.Pd. dan Wakil Rektor III Dr. Inosensius Sutam.

Adeputra Moses

Aliansi Demokrasi untuk Papua: Hentikan Siklus Kekerasan, Negara Segera Bangun Dialog Inklusif

0

Jayapura, Ekorantt.com – Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP) Yayasan Kerjasama untuk Demokrasi dan Keadilan, menyesalkan, prihatin dan sangat berduka atas peristiwa yang terjadi di Papua dalam 2 minggu terakhir ini, secara khusus terkait dengan aksi pada hari Kamis, 29 Agustus 2019 dan hari Jumat, 30 Agustus 2019 serta peristiwa yang terjadi setelahnya.

Kami menyadari bahwa sejak awal penanganan yang tidak dilakukan dengan tepat terhadap beberapa permasalahan mendasar di Papua menyebabkan menguatnya  konflik antara negara dan orang Papua dan pada situasi tertentu dapat beralih atau berpotensi menjadi konflik horizontal sebagaimana yang terjadi dalam beberapa waktu ini.

Bahwa aksi massa yang terjadi pada Kamis 29 Agustus 2019 telah menimbulkan praktek anarkis khususnya terhadap unit-unit usaha warga perorangan, sehingga menimbulkan kerugian, penderitaan dan korban jiwa.

Bahwa aksi tersebut telah menimbulkan reaksi spontan dari warga atau masyarakat korban. Bahwa reaksi yang dilakukan oleh kelompok warga atau masyarakat korban telah pula melampaui batas-batas kewajaran hingga jatuhnya korban jiwa.

Kami menyadari situasi ini merupakan ujian terberat kita sebagai warga ketika negara gagal hadir untuk memberikan keadilan dan perlindungan.

Bahwa aksi ataupun reaksi yang ditimbulkan dari peristiwa-peristiwa tersebut telah melukai kemanusiaan kita. Nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas yang kita bangun selama ini sebagai warga Papua khususnya kota Jayapura menjadi retak.

Kita mengabaikan hubungan yang saling membutuhkan, Padahal hanya dengan cara itu, kita bisa membangun kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.

Sesungguhnya kita tidak menghendaki Papua menjadi medan pertarungan diantara warga penduduknya ataupun menjadi ruang perebutan sumber daya politik atau identitas kelompok yang melahirkan siklus kekerasan.

Peristiwa-peristiwa tersebut jika tidak ditangani dengan tepat maka akan mewariskan luka diantara para korban, kekecewaan dan kemarahan makin meluas, isu dan aktor-aktor yang terlibat makin banyak sehingga penanganan pun akan menjadi lebih rumit.

Berdasarkan informasi yang diperoleh EKORA NTT, AIDP menyerutkan agar:

  1. Berbagai pihak dapat menahan diri, menghindari perilaku diluar batas kemanusian dalam berekspresi ataupun merespon berbagai hal yang terjadi.  Membangun komunikasi yang konstruktif di internal komunitas masing-masing dengan senantiasa melakukan klarifikasi atas semua informasi yang didapat dan berkembang guna menghindari provokasi dan peristiwa kekerasan yang lebih besar dan meluas;
  2. Para tokoh komunitas berbagai etnis dan agama mengambil peran aktif untuk membangun komunikasi di komunitas masing-masing dan membangun koordinasi dengan berbagai lintas etnis dan agama untuk membangun suasana yang lebih tenang;
  3. Pemerintah menghindari pendekatan kekuasaan dan mengedepankan  penegakan hukum yang tegas dan tidak memihak kepada siapapun sebagai pelaku aksi kekerasan. Serta mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga terlibat, memprovokasi atau menjadi aktor utama dibalik peristiwa-peristwa tersebut;
  4. Pemerintah setempat turut hadir dan berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan membangun komunikasi yang inklusif dengan berbagai komunitas di Papua khususnya Jayapura serta memberikan kompensasi terhadap para korban dari peristiwa-peristiwa tersebut;
  5. Pemerintah agar mengambil langkah konkrit untuk pemenuhan HAM dan persamaan dimuka hukum agar rakyat bebas dari rasisme dan anarkis serta membuka dialog yang inklusif untuk menyelesaikan permasalahan- permasalahan mendasar guna membangun perdamaian di tanah Papua.

Juru Bicara Free-West Papua yang Ditangkap Polisi Mestinya Dibebaskan

0

Jakarta, Ekorantt.com – Hari Sabtu, 31 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 WIB, Surya Anta Ginting, Juru Bicara Free-West Papua, ditangkap oleh 2 orang polisi yang berpakaian preman di Plaza Indonesia. Ia kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Saat penangkapan, polisi menjelaskan pasal yang disangkakan adalah makar terkait Papua.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh EKORA NTT dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, penangkapan Surya Anta adalah kejadian keempat. Peristiwa pertama adalah penangkapan 2 orang mahasiswa Papua pada tanggal 30 Agustus 2019 di sebuah asrama di Depok. Penangkapan ini dilakukan dengan mendobrak pintu dan menodongkan pistol.

Penangkapan kedua dilakukan saat aksi solidaritas untuk Papua di depan Polda Metro Jaya pada Sabtu (31/8) sore. Sedang penangkapan ketiga dilakukan oleh aparat gabungan (TNI dan Polri) terhadap 3 orang perempuan pada tanggal yang sama di kontrakan mahasiswa asal Kabupaten Nduga di Jakarta.

Penangkapan dilakukan tanpa surat izin penangkapan dari polisi. Aparat gabungan juga mengancam tidak boleh ambil video atau gambar, sementara mereka boleh mengambil gambar ataupun video dan aparat gabungan sempat memukul salah satu perempuan saat meronta.

Sejauh ini 8 orang ditangkap dan ditahan. Berikut adalah nama-nama mereka: Carles Kossay, Dano Tabuni, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, Naliana Wasiangge, Arina Elopere, Norince Kogoya, dan Surya Anta

Saat rilis berita ini ditulis, semua yang ditangkap telah dipindahkan ke Mako Brimob di Kelapa Dua. Selain penangkapan, polisi juga mulai mendatangi asrama-asrama Papua untuk melakukan sweeping tanpa alasan yang jelas.

Peristiwa-peristiwa di atas menunjukkan adanya upaya menjadikan orang Papua sebagai target, khususnya mahasiswa Papua. Hal ini jelas berbahaya bagi demokrasi. Selain dapat mengarah pada diskriminasi etnis, hal ini juga dapat meningkatkan tensi yang akan berujung membahayakan keselamatan warga sipil.

Berdasarkan hal-hal tersebut Koalisi Masyarakat untuk Demokrasi menyatakan beberapa hal, di antaranya:

1. Menghentikan penyisiran/sweeping atau hal-hal sejenis ini kepada asrama-asrama mahasiswa Papua.

2. Menghentikan penangkapan secara sewenang – wenang dan mengambil inisiatif dialog yang berkelanjutan sebagai upaya menyelesaikan konflik di Papua secara damai.

3. Mendesak aparat keamanan khususnya kepolisian dapat bertindak profesional dengan mengedepankan prinsip-prinsip HAM dalam menyikapi peristiwa yang terjadi. Kami menghkhawatirkan upaya berlebihan yang dilakukan kepolisian yang dapat memperburuk masalah terkait Papua yang yang tengah terjadi.

Di Nunukae, Lelaki 21 Tahun Tewas Gantung Diri

0

Boawae, Ekorantt.com – Di Nagekeo, kasus bunuh diri kembali terjadi. Pada Jumat, (30/8/2019), seorang warga Nunukae, Desa Leguderu, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo dilaporkan tewas mengenaskan dengan cara menggantung diri di sebuah pohon sawo, di belakang rumahnya.

Kapolsek Boawae, Ipda A.A.GD. Ngurah Sumadi dalam keterangannya membenarkan bahwa ada laporan penemuan mayat  dalam keadaan tergantung, di sebuah pohon sawo di salah satu kintal rumah warga di desa Leguderu, Boawae. Mayat itu berhasil diidentifikasi, yaitu seorang berjenis kelamin laki-laki, atas nama Sebastianus Ceme, 21 tahun, Agama Katolik, bekerja sebagai petani, beralamat di Kampung Nunukae, Desa Leguderu, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo. Mayat tersebut pertama kali ditemukan pada 06.30 pagi WITA.

“Kami sudah membuat laporan dan langsung bergerak ke TKP untuk melakukan olah TKP, melakukan pemeriksaan saksi-saksi, mengamankan barang bukti serta menghubungi petugas medis setempat”, terang Sumadi.

“Pada saat kami tiba di TKP, TKP-nya sudah tidak asli lagi karena pihak keluarga dan banyak warga masyarakat sekitar sudah mengelilingi mayat korban. Sampai saat ini, proses penyelidikan dan penyidikan sedang dilakukan oleh anggota Reskrim Polsek Boawae,” tuturnya.

Anggota Reskrim telah melakukan olah TKP serta pemeriksaan saksi-saksi yang ada di sekitar TKP.  Salah satu saksi yang diperiksa dan dimintai keterangan yaitu Marselina Baru (50), selaku ibu korban.

Kepada penyelidik Marselina mengatakan, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 06.30 WITA korban pergi ke rumah milik saudara Arnoldus Jansen Mite dengan tujuan bekerja memetik cengkeh dengan upah harian. Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WITA, korban pulang ke rumah. Pada saat korban masuk rumah, ia berada dalam kamar bersama bapak korban. Ia lantas menyuruh korban untuk beristirahat/tidur dan melarangnya pergi ke pesta.

“Saya larang dia pergi ke pesta dan dia mengiayakannya. Pada pagi, Jumat sekitar pukul 06.30 saya hendak menyiram tanaman lombok  di belakang dapur. Saat itu saya melihat dan mendapati anak saya dalam keadaan kaku, gantung diri. Saya langsung berteriak memanggil saudara kembar korban, tetangga, dan bapak korban yang sedang dalam perjalanan ke kebun,” tutur Marselina.

Sementara itu, saksi lain atas nama Oktafianus Botha (21), selaku saudara kembar korban mengatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 WITA, korban masuk kamar dan tidak langsung beristirahat/tidur. Korban meminjam HP/telepon genggam miliknya  dengan maksud melihat dan membaca inbox pada aplikasi facebook, menggunakan akun milik korban.

“Pada hari Jumat sekitar pukul 06.30 WITA, saya mendengar suara ibu saya berteriak dan saya langsung menuju tempat saudara kembar saya (korban) meninggal dalam keadaan kaku tergantung”, tuturnya.

Sampai berita ini diturunkan, belum diperoleh informasi mengenai motif tindakan bunuh diri tersebut.

Adeputra Moses

Desa Nanga Pu’un-Matim Adakan Musrembangdes 2020

0

Borong, Ekorantt.com – Desa Nanga Pu’un kembali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tahun 2020 di Kantor Desa Nanga Pu’un, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Nanga Pu’un, Marselinus Raja dan dihadiri Camat Elar Selatan, Stephanus Lamar. Kegiatan berlangsung pada Kamis, (29/8/2019). 

Dalam sambutannya, Marselinus Raja menyatakan kebahagiaannya karena Musrenbangdes kali ini dihadiri Bapak Camat Elar Selatan. 

“Ini merupakan kunjungan perdana Camat Elar Selatan di Desa Nanga Pu’un”, kata Marselinus.

Ia juga berharap, dalam forum Musrenbangdes tahun 2020 yang dilaksanakan itu, semua elemen masyarakat bisa menyampaikan usulan demi pencapaian penyusunan RKPDES dan penetapan APBDES ke depan. 

“Di usia desa yang ke-9 tahun, kita masih membutuhkan banyak pengorbanan untuk disumbangkan ke desa ini, tidak terkecuali dari dukungan moril dan spiritual yang diharapkan membawa perubahan bagi desa ke arah yang lebih baik”, ujarnya. 

Dikatakan Marselinus, hingga semester pertama tahun 2019 ini desa yang dipimpinnya masih masuk dalam kategori desa sangat tertinggal, berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM). 

“Dalam kondisi seperti itu, kita butuh banyak hal dan ide yang baik dalam membangun desa ini”, imbuhnya.

Marselinus mengakui masih banyak hal yang kurang dimaksimalkan dalam pembangunan desanya, termasuk partisipasi aktif warga masyarakat. Karena itu pada kesempatan Musrembangdes tersebut, ia juga mendorong segenap masyarakat untuk bahu-membahu mengusahakan pembangunan desa.

Sementara itu, Camat Elar Selatan, Stephanus Lamar dalam sambutannya mengakui bahwa kehadirannya pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 2020 itu merupakan kunjungan perdananya ke Desa Nanga Pu’un. 

“Saya hadir sebagai camat dan merasa forum Musrenbangdes ini sangat penting untuk  dikawal mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahap evaluasi”, katanya. 

Stephanus berharap forum ini tetap mengedepankan etika, baik dalam penyampaian usulan, saran, maupun pendapat. 

“Kita sama-sama jaga forum Musrenbangdes ini agar bisa menghasilkan hal-hal yang baik demi kemajuan Desa Nanga Pu’un”, tutupnya.

Beberapa usulan diakomodasi dalam Musrenbangdes Tahun 2020 Desa Nanga Pu’un. Usul-usul tersebut bisa diklasifikasi ke dalam beberapa sup bidang, di antaranya pengembangan infrastruktur dan kapasitas desa, usulan di bidang pertanian, kesehatan, serta pendidikan dan humaniora.

Di bidang pengembangan infrastruktur serta penguatan kapasitas desa antara lain, usulan lanjutan pengerjaan lapen, lanjutan pembangunan telford, rabat di perkampungan, pembangunan embung mini, perehaban air minum bersih, pembukaan jalan baru Landonanga-Nanga Waru, pembangunan rumah layak huni, pelebaran jalur jalan, pembangunan sarana dan prasarana olahraga, pengadaan sertifikat tanah, pembangunan PLTS, seta kerja sama antar desa membangun cross way.

Di bidang pertanian antara lain usulan pengembangan sekolah lapang dan pengendalian hama terpadu, bantuan benih sayur-sayuran, pengadaan benih untuk kelompok tani, pembangunan irigasi,  dan sarana produksi untuk kelompok tani. 

Di bidang kesehatan, antara lain pengadaan usulan sarana dan prasarana Posyandu multifungsi, insentif tenaga kesehatan sukarela, pembangunan jamban sehat, dan perehaban Polindes Desa Nanga Pu’un. 

Di bidang pendidikan dan pengembangan humaniora, di antaranya usulan pengadaan sarana dan prasarana SDN Nanga Waru, rabat lokasi SDN Nanga Waru, pengadaan seragam PAUD, pembangunan Kapela Nanga Waru, pembangunan rumah adat dan hiasan adat, penguatan kapasitas menjahit, serta pelatihan penganyaman rombeng rasong dan tikar.

Untuk diketahui, kegiatan ini diawali dengan acara penjemputan Rombongan Camat Elar Selatan oleh warga dan masyarakat Desa Nanga Pu’un di depan halaman kantor desa. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Camat Elar Selatan, Kepala Puskesmas Runus, serta perwakilan warga dan masyarakat dari tiap dusun di Desa Nanga Pu’un. Kegiatan ini berlangsung aman dan lancar.

Adeputra Moses