Bajawa, Ekorantt.com – Fraksi PAN DPRD Ngada mengkritis sejumlah kebijakan yang menimbulkan persoalan jelang satu tahun kepemimpinan Bupati Ngada, Andreas Paru dan Wakil Bupati Raymundus Bena.
Hal tersebut terungkap melalui juru bicaranya Yohanes Don Bosco Ponong pada sidang menanggapi penyampaian nota keuangan dan pembahasan RAPBD Ngada Tahun 2020 pada Kamis, [25/11/2022] lalu.
Menurutnya dalam rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri], Kabupaten Ngada menjadi menjadi salah satu dari 55 kabupaten se-Indonesia yang serapan anggarannya paling rendah sehingga berdampak pada pemotongan dana transfer dari Pemerintah Pusat untuk tahun berikutnya.
“Ini menunjukan kegagalan pemerintah daerah dalam melakukan konsolidasi dan singkronisasi anggaran pemerintah terhadap sejumlah kegiatan yang telah dibahas bersama lembaga DPRD Ngada,” ujar mantan aktivis PMKRI Ende tersebut.
Dikatakan Bosco, pandemi Covid-19 sudah terjadi sejak pelaksanaan Pilkada Ngada lalu, sehingga pemimpin yang terpilih seharusnya sudah mengetahui konsekuensi logis ketika terpilih pada saat daerah mengalami force majeure sebagai akibat dari pandemi Covid-19.
Sekertaris Fraksi PAN ini juga mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk tidak menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan permanen gagal mengurus masyarakat selama setahun ini.
“Permohonan maaf di atas panggung politik dihadapan masyarakat tidak cukup untuk memulihkan batin masyarakat yang saat ini menunggu realisasi Tante Nela Paris,” ujarnya.
Bosco menambahkan, Fraksi PAN menyayangkan sikap pemerintah yang saat ini terkesan ekslusif, lambat merespon persoalan masyarakat, belum ada formasi pemerintah yang jelas dan mengabaikan masukan dan saran lembaga DPRD.
“Fraksi PAN sangat berharap agar hampir satu tahun memimpin ini sudah menunjukan geliar pembangunan sebagai implementasi program Tante Nela Paris seperti yang termuat dalam dokumen RPJMD Ngada tahun 2021-2026,” tandasnya.
Belmin Radho
