Ruteng, Ekorantt.com– Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kosmas Damianus Lana, menyebut standar pelayanan minimal di bidang pendidikan di NTT masih rendah.
“Salah satu hal yang menyebabkan ini adalah kurangnya atau bahkan tidak adanya laporan dari kita,” kata Kosmas dalam sambutannya saat acara Kemitraan untuk Pembelajaran yang ke-5 Nusa Tenggara Timur di Hotel Aston Kupang, Senin, 9 Oktober 2023.
Dalam kegiatan yang mengangkat tema “Merayakan Keberhasilan Kemitraan dalam Pendidikan di Bumi Flobamorata” itu, Kosmas menggarisbawahi perlunya menyiapkan tenaga monitoring dan evaluasi yang terampil agar bisa menyampaikan data perkembangan pelayanan pendidikan kepada pemerintah pusat.
Pemprov NTT sendiri menurut dia, sudah memiliki master plan pendidikan. Ada grand design dan roadmap pendidikan dan kebudayaan.
Meski begitu, baik Pemkab maupun Pemprov tentu saja punya batasan wewenang. Sebab itu, melalui acara kemitraan untuk pembelajaran yang ke-5 Nusa Tenggara Timur, perlu membahas dan membangun komitmen bersama untuk menuntaskannya.
“Fokus kita sekarang adalah membangun pola kemitraan yang lebih baik dan mengembangkannya ke seluruh kabupaten dan kota, yang sangat diharapkan oleh tingkat kabupaten/kota untuk mendapatkan inovasi dari pusat dan provinsi,” kata Kosmas.
Sementara itu, Sekretaris Badan Standar, Kurikulum, dan Assesment Pendidikan (BSKAP), Kemendikbudristek, Suhadi, mengapresiasi peran Pemerintah Provinsi NTT yang telah menghadirkan ekosistem pendidikan, termasuk perwakilan kementerian agama, DFAT, pemerintah kabupaten/kota, LSM, perguruan tinggi, pengawas, kepala sekolah, guru, dan peserta didik.
“Kami mengapresiasi upaya program inovasi dan mitra non-pemerintah dalam mencari solusi lokal untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar di NTT. Kolaborasi ini adalah contoh nyata bagaimana prinsip Merdeka Belajar dapat diimplementasikan dalam konteks daerah dengan tantangan unik,” kata Suhadi.
Menurutnya, kolaborasi ini semakin dirasakan manfaatnya saat pandemi Covid-19. Situasi darurat mendorong semua pihak untuk memperkuat gotong royong. Kolaborasi yang baik antara kementerian, provinsi, daerah, universitas, dan komunitas pada akhirnya mempercepat pemulihan pembelajaran.
Hasil studi bersama yang dilakukan Kemendikbudristek dan Inovasi selama tiga tahun, menunjukkan bahwa kurikulum yang fleksibel mendorong pemulihan pembelajaran dua kali lebih cepat dibanding kurikulum 2013.
Metode pembelajaran yang menggunakan assesment diagnostik, pembelajaran berdiferensiasi, dan penyederhanaan kurikulum yang menitikberatkan pada kemampuan dasar esensial seperti literasi dan numerasi berkontribusi kepada pemulihan pembelajaran.
Yang menggembirakan, faktor-faktor kunci ini menjadi karakteristik dan prinsip utama dalam Kurikulum Merdeka. Temuan tersebut dipublikasikan dalam buku “Bangkit Lebih Kuat: Studi Kesenjangan Pembelajaran” yang diluncurkan pada Selasa (26/9) di Kemendikbudristek, Jakarta.
Counsellor for Human Development, Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Hannah Derwent, mengatakan, keberhasilan ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi yang terjalin antar berbagai pihak.
Ia optimistis kemajuan ini akan berlanjut dan mendorong semua pihak untuk terus bekerja sama demi pendidikan berkualitas bagi semua anak di NTT.
