Oleh: Maria Silvana Mariabel Carcia
Perubahan zaman selalu membawa perubahan cara manusia memandang kepemimpinan. Namun, di era Generasi Z (Gen Z), perubahan itu terasa jauh lebih cepat dan mendasar. Di tengah dunia yang semakin terbuka, digital, dan transparan, gaya kepemimpinan yang bersifat hierarkis, feodal, penuh instruksi sepihak, dan sering kali dibalut dengan kepentingan politis mulai menghadapi tantangan serius.
Model kepemimpinan yang selama bertahun-tahun dianggap lazim di mana atasan memiliki otoritas penuh, keputusan diambil secara tertutup, dan loyalitas dibangun melalui kedekatan politik kini tidak lagi mudah diterima oleh generasi muda. Gen Z hadir dengan cara pandang baru: mereka mempertanyakan struktur kekuasaan, menuntut transparansi, dan menginginkan pemimpin yang hadir sebagai pembimbing, bukan penguasa.
Di Indonesia, dinamika perubahan gaya kepemimpinan juga dapat dilihat dari figur Sherly Tjoanda, yang muncul sebagai salah satu contoh pemimpin perempuan di tengah perubahan ekspektasi publik terhadap pemimpin daerah. Kepemimpinannya menjadi sorotan karena dinilai membawa pendekatan yang lebih komunikatif dan dekat dengan masyarakat, terutama di tengah tuntutan transparansi dan pelayanan publik yang semakin tinggi.
Kehadiran Sherly menunjukkan bahwa legitimasi seorang pemimpin pada era sekarang tidak hanya bertumpu pada struktur hierarkis atau kekuatan politik semata, melainkan juga pada kemampuan membangun kepercayaan publik, mendengar aspirasi masyarakat, dan menghadirkan kebijakan yang terasa nyata manfaatnya bagi warga.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, semakin kritis dalam menilai pemimpin, bukan sekadar dari posisi kekuasaan, tetapi dari cara seorang pemimpin hadir dan bekerja untuk rakyat.
Pertanyaannya kemudian menjadi relevan: apakah gaya kepemimpinan lama masih efektif di era Gen Z?
Kepemimpinan Hierarkis: Warisan Lama yang Mulai Goyah
Di banyak institusi baik pemerintahan, organisasi, kampus, maupun dunia kerja gaya kepemimpinan hierarkis masih menjadi pola dominan. Sistem ini menempatkan pemimpin di posisi tertinggi dengan kekuasaan besar untuk menentukan arah, sementara bawahan diposisikan sebagai pelaksana keputusan.
Dalam praktiknya, komunikasi sering berjalan satu arah: pemimpin memberi instruksi, bawahan menjalankan. Kritik terkadang dianggap bentuk pembangkangan, sedangkan loyalitas lebih dihargai dibanding gagasan.
Model seperti ini pernah dianggap efektif karena mampu menciptakan ketertiban dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Namun, di era keterbukaan informasi, pola tersebut mulai menunjukkan keterbatasannya. Gen Z tumbuh dalam lingkungan digital yang membuat akses terhadap pengetahuan menjadi tanpa batas.
Mereka terbiasa berdiskusi, membandingkan informasi, dan menyuarakan opini. Ketika masuk ke dalam lingkungan yang terlalu kaku dan menutup ruang dialog, benturan generasi menjadi sulit dihindari.
Bagi sebagian Gen Z, struktur hierarkis yang terlalu kuat justru dipersepsikan sebagai penghambat kreativitas. Mereka tidak ingin sekadar “menjalankan perintah,” tetapi ingin memahami alasan di balik keputusan serta memiliki kesempatan untuk terlibat.
Salah satu ciri utama kepemimpinan lama adalah budaya instruksi. Pemimpin diposisikan sebagai sumber kebenaran, sedangkan anggota diharapkan patuh tanpa banyak pertanyaan. Dalam situasi tertentu, pola ini memang dibutuhkan, terutama saat menghadapi krisis atau keputusan mendesak.
Namun, ketika diterapkan secara terus-menerus, dampaknya dapat menimbulkan persoalan serius.
Budaya instruksi cenderung mematikan inisiatif. Anggota menjadi terbiasa menunggu arahan dibanding berpikir kreatif mencari solusi. Dalam jangka panjang, organisasi berisiko kehilangan inovasi karena individu tidak merasa aman untuk menyampaikan ide berbeda.
Bagi Gen Z, pendekatan seperti ini sering menimbulkan jarak emosional dengan pemimpin. Mereka tidak hanya menilai hasil kerja, tetapi juga cara pemimpin memperlakukan anggota tim.
Lebih jauh lagi, komunikasi satu arah dapat melahirkan krisis kepercayaan. Ketika keputusan diambil tanpa keterbukaan, muncul ruang spekulasi, ketidakpuasan, bahkan resistensi diam-diam.
Di era media sosial, ketidakpercayaan tersebut mudah menyebar dan membentuk opini publik secara cepat. Tidak sedikit organisasi yang kehilangan talenta muda hanya karena gagal membangun komunikasi yang sehat. Pemimpin mungkin merasa otoritasnya masih berjalan, tetapi sebenarnya loyalitas anggota mulai terkikis.
Kepemimpinan untuk Publik?
Di era kepemimpinan saat ini, masyarakat semakin mudah merasakan ketika kebijakan pemerintah terlihat lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding kepentingan publik secara luas.
Fenomena ini tampak dalam berbagai kasus yang ramai diperbincangkan media, mulai dari praktik pengangkatan pejabat berdasarkan kedekatan politik, distribusi proyek pembangunan yang dianggap tidak merata, hingga kebijakan yang dinilai lebih responsif terhadap elite dibanding suara masyarakat bawah.
Tidak sedikit warga mulai mempertanyakan: apakah keputusan dibuat untuk kepentingan bersama, atau hanya demi mempertahankan jaringan kekuasaan tertentu?
Salah satu contoh konkret yang sering memunculkan kritik publik adalah ketika proses pengisian jabatan strategis di lembaga pemerintahan atau birokrasi dianggap lebih menonjolkan faktor loyalitas dibanding kompetensi. Dalam berbagai pemberitaan nasional, masyarakat kerap menyaksikan figur yang memiliki kedekatan politik memperoleh posisi penting, sementara individu yang memiliki kapasitas profesional justru tersisih.
Kondisi ini menimbulkan persepsi ketidakadilan sosial, terutama di kalangan generasi muda yang tumbuh dengan nilai meritokrasi—bahwa kesempatan seharusnya diberikan berdasarkan kemampuan, bukan koneksi.
Ketidakadilan juga dirasakan ketika pembangunan terlihat tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Di sejumlah daerah, misalnya, masyarakat mengeluhkan infrastruktur dasar, akses pendidikan, dan layanan kesehatan yang belum memadai, sementara anggaran besar justru diarahkan pada proyek-proyek yang dianggap lebih politis atau simbolik.
Dalam perspektif publik, keadaan semacam ini menciptakan kesan bahwa kebijakan lebih diarahkan untuk membangun citra politik dibanding menyelesaikan persoalan nyata warga. Ketika masyarakat melihat kesenjangan antara janji kepemimpinan dan kenyataan di lapangan, kepercayaan terhadap pemimpin perlahan mengalami erosi.
Di sisi lain, ruang kritik masyarakat juga terkadang menghadapi tantangan. Tidak sedikit warga atau aparatur yang merasa khawatir menyampaikan pandangan berbeda karena takut dianggap tidak mendukung kepemimpinan tertentu.
Budaya semacam ini dapat menciptakan jarak antara pemimpin dan rakyat.
Kritik yang seharusnya menjadi sumber evaluasi justru dipersepsikan sebagai ancaman politik. Padahal, dalam tata kelola modern, kepemimpinan yang sehat justru ditandai oleh kemampuan menerima perbedaan pandangan dan menjadikannya dasar perbaikan kebijakan.
Bagi Generasi Z, kondisi seperti ini menjadi persoalan serius. Mereka tumbuh di era digital yang membuat informasi terbuka dan mudah diverifikasi. Ketika melihat adanya ketimpangan, nepotisme, atau kebijakan yang terasa tidak adil, mereka cenderung lebih cepat bersuara melalui media sosial maupun ruang publik.
Generasi ini tidak lagi menerima begitu saja legitimasi kekuasaan berdasarkan jabatan formal. Mereka mengukur kualitas pemimpin dari integritas, transparansi, keberpihakan pada kepentingan publik, serta keberanian mengambil keputusan yang adil meskipun tidak populer secara politik.
Pada akhirnya, tantangan kepemimpinan di era sekarang bukan hanya soal bagaimana mempertahankan kekuasaan, tetapi bagaimana membangun kepercayaan. Sebab masyarakat hari ini, terutama generasi muda, semakin mampu membedakan antara kepemimpinan yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat dengan kepemimpinan yang hanya bergerak dalam lingkaran kepentingan kelompok tertentu. Ketika rasa keadilan hilang, maka yang melemah bukan hanya legitimasi pemimpin, melainkan juga kepercayaan sosial terhadap institusi itu sendiri.
Salah satu karakter kuat Gen Z adalah keinginan terhadap kesetaraan dalam relasi sosial. Mereka tetap menghormati pemimpin, tetapi bukan dalam pola hubungan feodal yang menuntut kepatuhan mutlak. Generasi ini lebih tertarik pada pemimpin yang terbuka menerima kritik, bersedia berdialog, dan memiliki kemampuan mendengar. Mereka menghargai ketegasan, tetapi menolak dominasi.
Di era Gen Z, legitimasi pemimpin tidak hanya berasal dari jabatan formal, melainkan dari kualitas personal dan integritas. Pemimpin yang dianggap tidak adil atau terlalu politis berisiko kehilangan pengaruh moral, meskipun secara struktural masih memiliki kekuasaan.
Karena itu, pola kepemimpinan lama perlu dievaluasi. Pemimpin masa kini harus mulai memahami bahwa loyalitas tidak bisa dipaksakan melalui struktur kekuasaan semata. Loyalitas dibangun melalui kepercayaan.
Membangun Kepemimpinan yang Relevan
Transformasi kepemimpinan menjadi kebutuhan yang sulit dihindari. Ini bukan berarti struktur organisasi harus dihapus atau disiplin tidak lagi penting. Hierarki tetap dibutuhkan sebagai sistem koordinasi. Namun, hierarki perlu dijalankan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan terbuka.
Pemimpin tetap dapat memberi arahan, tetapi harus disertai penjelasan dan ruang dialog. Ketegasan tetap penting, tetapi tidak boleh berubah menjadi otoritarianisme. Pengambilan keputusan tetap memerlukan kepemimpinan kuat, namun harus bebas dari kepentingan politik sempit.
Di era Gen Z, pemimpin yang relevan adalah mereka yang mampu membangun budaya meritokrasi, membuka ruang partisipasi, dan menjadikan transparansi sebagai nilai utama.
Masa depan organisasi tidak hanya bergantung pada kuatnya sistem, tetapi juga pada kemampuan pemimpin membaca perubahan generasi. Sebab, ketika generasi muda merasa tidak dipercaya, tidak dihargai, dan hanya dijadikan objek instruksi, mereka tidak akan melawan secara terbuka—mereka hanya akan memilih pergi. Dan di situlah sesungguhnya krisis kepemimpinan dimulai.
Pada akhirnya, transformasi kepemimpinan di era Gen Z bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Dunia telah berubah, cara manusia bekerja telah berubah, bahkan cara masyarakat memberi kepercayaan kepada pemimpin pun ikut berubah.
Jabatan dan kekuasaan mungkin masih mampu menciptakan kepatuhan, tetapi tidak selalu mampu melahirkan penghormatan. Di tengah masyarakat yang semakin kritis, transparan, dan terkoneksi secara digital, kepemimpinan yang dibangun di atas hierarki kaku, politisasi, dan kepentingan kelompok perlahan mulai kehilangan relevansinya.
Pertanyaan besar yang kini muncul adalah: apakah para pemimpin hari ini benar-benar menyadari bahwa generasi baru tidak lagi sekadar ingin dipimpin, tetapi ingin didengar?
Ketika masyarakat semakin peka terhadap ketidakadilan dan makin berani mempertanyakan keputusan publik, pola kepemimpinan lama akan terus diuji oleh perubahan zaman. Sebab sesungguhnya, krisis kepemimpinan tidak selalu ditandai oleh demonstrasi besar atau konflik terbuka—kadang ia dimulai secara diam-diam, ketika masyarakat kehilangan harapan, ketika generasi muda berhenti percaya, dan ketika orang-orang terbaik memilih menjauh karena merasa suara mereka tak lagi berarti.
Lalu, ke mana arah kepemimpinan Indonesia akan bergerak? Apakah kita akan tetap bertahan pada pola lama yang sarat loyalitas sempit dan kepentingan kelompok, atau mulai membangun kepemimpinan yang lebih adil, terbuka, dan berpihak pada kualitas?
Jawabannya mungkin belum terlihat hari ini. Namun satu hal pasti: masa depan tidak sedang menunggu mereka yang sekadar ingin berkuasa masa depan sedang mencari mereka yang benar-benar siap memimpin. Dan mungkin, pertanyaan paling penting untuk direnungkan bersama adalah: ketika generasi baru akhirnya mengambil alih ruang kepemimpinan, nilai seperti apa yang akan mereka wariskan kepada bangsa ini?
*Maria Silvanva Mariabel Carcia, dosen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unipa Maumere
