Ruteng, Ekorantt.com – Warga Desa Paralando, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, menggelar demonstrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pada Selasa, 21 April 2026 sebelum ke kantor bupati.
Warga memprotes karena sebanyak 22 Kepala Keluarga Dusun Piso tidak mendapatkan bagian air minum bersih. Dalam komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kata mereka, penerima manfaat berjumlah 170 kepala keluarga. Namun hanya 148 kepala keluarga yang menerima manfaat.
Sementara beberapa rumah lainnya, sudah mendapatkannya dari Proyek Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering beranggaran Rp973.000.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun 2025.
“Jangan korbankan masyarakat Desa Paralando dengan proyek,” demikian tulisan pada salah satu poster yang dibawa oleh para demonstran.
Tulisan lainnya juga,” kami ini ibu-ibu rumah tangga tidak minta banyak, hanya air minum untuk anak-anak kami.”
Menariknya, beberapa para ibu-ibu turut membawa belasan jeriken kosong sambil memukulnya. Sebuah selang air minum sekitar sepuluh meter juga turut dibawa pedemo.
“DPR jangan duduk diam, jangan tunggu kampanye baru turun ke kampung,” kata Yohanes Gahor, salah satu orator.
Ia berkata, persoalan air minum di Paralando hendaknya diketahui juga oleh dewan sebagai representasi masyarakat.
Air minum bersih menjadi hak dan kebutuhan pokok masyarakat. Namun, kata dia, 22 Kepala Keluarga di desanya belum menikmati air bersih.
Maria Oktavia Ijim, seorang ibu yang ikut berdemo berkata, ia berani berdiri di situ dengan hati yang lelah, tapi bersuara. Ia mengaku setiap hari bangun pagi harus memasak, mencuci, dan mengurus anak-anak.
Tetapi hal yang paling menyakitkan Maria adalah “kesulitan mendapatkan air bersih.”
Sebagai masyarakat, ia berhak mendapatkan air yang layak. Proyek air minum bersumber dari DAK yang katanya untuk warga, namun justru membuat ia dan warga lain semakin menderita.
“Di mana hati nurani kalian wahai pemimpin? Pernahkah kalian rasakan berjalan jauh hanya untuk setetes air?” tuturnya.
Ia mengatakan, pihaknya tidak minta hal mewah, tetapi hanya minta air bersih untuk anak-anak mereka. Kedatangan warga di Kantor DPRD bukan untuk melawan, melainkan untuk mengetuk hati para pemimpin.
“Dengarkan kami. Jangan biarkan ibu-ibu di Paralando terus menangis. Air bersih adalah hak kami.”
Setelah beberapa menit berorasi, empat utusan warga menemui beberapa anggota dewan. Mereka diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Paulus Peos yang didampingi beberapa anggota lainnya Largus Nala, Ferdi Naur, Agnes Menot, dan Yohanes Hardum Nonto.
Yohanes Donboco, salah satu warga meminta DPRD segera memanggil pihak Dinas PUPR, pelaksana serta konsultan pengawas untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
“DPRD diminta segera melakukan peninjauan langsung ke desa untuk memastikan kondisi riil di lapangan,” katanya.
Merespons tuntutan warga, Agnes Menot bilang, pihaknya membutuhkan data secara langsung dari warga ihwal total kepala keluarga yang belum menerima air minum bersih. Demikian yang sudah dilayani.
“Sehingga kita nanti fokus ke depannya terkait yang belum apa yang kita diskusikan,” ujar Menot.
Sementara Paul Peos mendorong mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR).
Peos juga meminta hal yang sama kepada warga, data jumlah yang belum menerima maupun yang sudah. “Data-data itu nanti akan membantu kami ketika kami mendiskusikannya,” kata dia.
Beberapa warga yang menemui dewan pun menyepakatinya, lalu menyerahkan beberapa poin tuntutan mereka.
Namun, warga lain yang sedang menunggu di depan kantor merasa tidak puas karena tidak mendapatkan kepastian dan solusi dari tuntutan mereka. Dinas terkait, pihak pelaksana hingga konsultan pengawas seharusnya dipanggil dalam forum itu.
“Ini sangat tidak adil. Kami sangat tidak puas,” teriak pedemo yang berdiri di luar gerbang.
