Jakarta, Ekorantt.com – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Yohanis Fransiskus Lema menyoroti kebijakan food estate dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pertanian (Kementan) terkait Rencana Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022 pada Senin 15 November 2021.
Politisi yang biasa disapa Ansy Lema ini mengatakan bahwa komisi IV DPR RI sejak awal kritis terhadap kebijakan food estate. Mulai dari perencanaannya hingga realisasi di lapangan.
“Sejak awal yang namanya food estate, komisi IV kritis, mulai dari perencanaan sudah kami pertanyakan. Di banyak tempat, termasuk di provinsi saya, di Sumba Tengah. Itu disebutkan panen bisa sampai 5-6 ton per hektare. Di bawah target pak. Kalau tidak salah anggaran 300 miliar rupiah,” jelas Ansy.
“Sejak awal kita sudah tanya perencanaannya. Bagaimana soal infrastruktur pendukungnya pelibatan petani rakyatnya seperti apa,” tambahnya.
Saat membuka data BPS, kata Ansy, dirinya mengecek pemeringkatan daerah miskin di NTT, Sumba Tengah paling miskin dengan angka 21,51%. Jumlah penduduk miskin ekstremnya 15.820 jiwa.
Padahal Presiden Joko Widodo bilang bahwa kebijakan food estate di Sumba Tengah bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan menyejahterakan petani.
“Saya usul konkret, Komisi IV harus buat Panja khusus mengenai food estate ini. Kami kecewa Pak, kalau bapak mereka kerja benar, saya apresiasi. Tetapi kalau tidak benar, kita koreksi, kita kritisi,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ansy menyampaikan terima kasih dari rakyat kepada Kementan yang telah memberikan alsintan pra dan pasca-panen untuk mendukung mekanisasi pertanian.
“Saya juga menyampaikan terima kasih atas bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) untuk mendukung kemandirian pupuk dan menjaga kesuburan tanah, juga atas bantuan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) untuk memanfaatkan pekarangan rumah,” ujarnya dalam rilis yang tersiar di halaman facebooknya.
Terkait alokasi anggaran Kementan sebesar 14 triliun rupiah, politisi muda ini menegaskan agar betul-betul menunjukkan keberpihakan, pemberdayaan petani, pelibatan partisipatif petani dalam bentuk padat karya dan potensi lokalitas.
“Saya juga menyoroti soal kemandirian dan kedaulatan benih. Kualitas produk pertanian ditentukan oleh benih yang unggul, berkualitas, dan sesuai konteks lokal,” tulisnya.
Ansy ingatkan jangan sampai petani hanya dimanfaatkan sebagai obyek dalam perdagangan benih oleh korporasi, tidak mampu menyediakan benih secara mandiri, dijadikan bergantung dan tidak berdaulat atas benih.
Selain itu, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) setiap daerah harus didukung melalui anggaran agar dapat melakukan inovasi, mengembangkan-melestarikan kekayaan benih lokal, dan langsung melakukan hilirisasi dan diseminasi (penyebaran) hasil inovasi benih ke lapangan/petani.
