Kupang, Ekorantt.com – Tim Peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang merilis hasil Survei Kepuasan Publik atas Kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang Tahun 2025.
Survei tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan baru Kota Kupang dinilai publik sebagai kepemimpinan yang diterima, dipercaya, dan membawa arah pembangunan yang lebih jelas.
Peneliti FISIP Undana, I Putu Yoga mengatakan, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota mencapai nilai 80,10 atau kategori Baik/Memuaskan sesuai standar PermenPANRB.
“Kota Kupang hari ini memasuki fase penting dalam sejarah pembangunan daerahnya,” jelas Yoga melalui rilis yang diterima media ini pada Sabtu, 6 Desember 2025.
Survei tersebut menegaskan, dalam waktu relatif singkat Pemerintah Kota Kupang berhasil memulihkan dan memperkuat kepercayaan publik, terutama pada aspek pelayanan dasar dan komunikasi pemerintahan.
“Angka ini bukan sekadar statistik, ia adalah indikator arah perubahan, sinyal bahwa warga merasakan pergerakan, bukan stagnasi,” ungkapnya.
Secara nasional, Kota Kupang menembus angka kepuasan di atas 80, sebuah capaian yang dinilai jarang diraih kota dengan tekanan urbanisasi, ketimpangan infrastruktur, serta keterbatasan fiskal. Banyak kota lain masih berada pada rentang 76–78.
Kupang dianggap menunjukkan trajectory positif, terutama dalam konsolidasi kepemimpinan dan pelayanan publik.
“Penting dicatat, capaian ini diraih tidak dari posisi dasar yang ideal, tetapi di tengah persoalan yang diwariskan, mulai dari sistem persampahan, krisis air bersih, hingga lemahnya koordinasi lintas-OPD di masa lalu,” terangnya.
Survei juga menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan mencapai skor 84 di sejumlah kecamatan dan stabil pada rentang 79–83 di seluruh wilayah.
Kepercayaan publik tersebut didorong oleh komunikasi pemerintah yang lebih terbuka (skor 81,65), respons cepat terhadap persoalan kota (80,48), konsistensi pemimpin hadir di kelurahan, serta penataan birokrasi yang dinilai lebih akuntabel.
“Kota Kupang menunjukkan bahwa legitimasi publik dapat tumbuh bahkan dalam kondisi fiskal yang terbatas, ketika pemerintah menunjukkan transparansi, kehadiran, dan komitmen,” ujar Yoga.
Pada tahun pertama pemerintahan, Kupang dinilai memasuki fase stabilisasi yang menggeser pola kerja menuju tata kelola terukur.
Pemerintah disebut melakukan langkah awal pembenahan melalui perbaikan SOP, digitalisasi layanan, redesain rute persampahan, penguatan armada, hingga peningkatan transparansi informasi publik.
“Yang paling mencolok, 65,28 persen responden tidak menyebutkan kelemahan spesifik kepemimpinan. Ini bukan angka biasa. Ia menunjukkan collective psychological signal, warga merasakan pemerintah yang hadir, bekerja, dan bergerak bersama mereka,” ungkapnya.
Yoga menambahkan, Kupang menonjol dalam tiga aspek utama yakni, tingginya kepercayaan publik meski fiskal terbatas, komunikasi pemimpin yang konsisten, serta pemerataan persepsi layanan antar-kecamatan.
“Narasi ini mempertegas bahwa kepemimpinan adaptif, bukan hanya kapasitas fiskal—dapat menggerakkan birokrasi menuju perbaikan berkelanjutan,” jelasnya.
Survei dilakukan dengan metodologi ilmiah menggunakan 576 responden di enam kecamatan melalui teknik multistage cluster random sampling, instrumen resmi SKM PermenPANRB, serta analisis kuantitatif dan kualitatif.
Hasilnya menunjukkan Kota Kupang mulai memasuki fase governance berbasis bukti (evidence-based policy).
Jika tahun pertama menjadi fase stabilitas, maka tahun kedua dan ketiga disebut akan menjadi momentum percepatan dengan fokus pada modernisasi sistem persampahan, layanan air bersih, penguatan layanan kesehatan primer, percepatan infrastruktur jalan dan penerangan, digitalisasi total layanan publik, serta peningkatan kapasitas ASN.
Dari hasil survei dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Kota Kupang membangun kepercayaan, sementara data menjadi dasar pergerakan kebijakan.
Survei ini tidak mengklaim Kupang telah bebas dari persoalan, namun menunjukkan arah baru pembangunan kota. Masyarakat disebut merasakan perbedaan, melihat kerja nyata, dan memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk melangkah lebih cepat.
“Kupang tidak berubah dengan keajaiban, tetapi dengan momentum, hasil dari kepemimpinan yang mendengar, bekerja, dan bergerak bersama rakyatnya,” tandas Yoga. (Patrick Padeng/ Adv)
