Larantuka, Ekorantt.com – Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) 4.5 Balai Pelaksana Jalan Nasional NTT melayangkan surat peringatan kepada penyedia terkait dugaan penggunaan BBM bersubsidi dalam proyek jalan ke hunian tetap (Huntap) penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Kabupaten Flores Timur.
“Saya buat surat peringatan internal, supaya sesuai dengan harga (BBM) industri,” ujar Viktor Nalle di Larantuka, Selasa, 3 Maret 2026.
Viktor menyarankan penyedia menjalin kerja sama dengan SPBU terdekat untuk membeli BBM sesuai harga industri.
“Kalau boleh dikantongi surat, supaya tidak ada kecurigaan bahwa kita sedang menimbun (BBM),” tuturnya.
Proyek jalan tersebut mendapatkan banyak sorotan lantaran diduga menggunakan BBM bersubsidi untuk kelancaran operasionalnya.
Informasi yang dihimpun bahwa BBM jenis solar datang dari sejumlah penyalur lalu dijual lagi ke penyedia. Bahkan ada dugaan campur tangan pihak keamanan agar praktik senyap itu tetap berjalan lancar. Harga BBM dijual ke penyedia sebesar Rp11 ribu per liter.
Warga sekitar lokasi proyek heran lantaran stok BBM subsidi terpantau lancar untuk operasional sejumlah alat berat, sementara masyarakat kecil justru semakin sulit.
Mereka juga menyinggung penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum-oknum mobil tangki. Cara ilegal ini biasanya terpantau di depan mata, mulai dari perbatasan Sikka dan Flores Timur.
Warga pun curiga bahwa BBM dengan istilah ‘kencing minyak di jalan’ oleh mobil tangki juga turut terdistribusi lewat sejumlah penyalur ke proyek yang dikerjakan PT Dewi Graha Indah dengan kontrak Rp38, 5 miliar itu.
Namun, mereka menduga, pekerjaan besar seperti proyek jalan yang membutuhkan banyak BBM tak mungkin datang dari mobil tangki. Hal ini menambah kekhawatiran bahwa sudah ada sarang mafia BBM yang terstruktur.
“Ini pasti dibekingi, ada mafianya. Kita kecewa, ini tidak adil, BBM subsidi itu kan seharusnya buat masyarakat kecil,” kata salah satu warga, meminta identitasnya tak disebutkan.
Kepala Bagian (Kabag) Sumber Daya Alam (SDA) Setda Flores Timur, Tarsisius Kopong bilang, BBM subsidi tidak diperbolehkan untuk kegiatan proyek.
Ia menduga sedang ada para mafia BBM yang mencari keuntungan besar. Praktik itu perlu mendapat tindakan sesuai dengan aturan.
“Kalau kerja proyek, pakai BBM non subsidi. Tidak boleh seperti itu, subsidi hanya untuk masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kontraktor PT Dewi Graha Indah, Rizal, mengaku kebutuhan BBM untuk alat berat mencapai 500 liter per hari.
Rizal membantah dugaan pembelian BBM subsidi dalam proyek yang mereka kerjakan. Segala operasional alat berat menggunakan non subsidi.
“Saya pakai solar dexlite, pak. Ada teman yang siapkan dan kirim ke lokasi,” katanya saat dikonfirmasi.
Adapun proyek multiyears yang bersumber dari APBN sebesar Rp 38,5 miliar itu dimulai dari Desa Pululera di Kecamatan Wulanggitang. Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK), proyek itu dimulai pada 15 Desember 2025, namun pekerjaan fisiknya baru berjalan pada 1 Januari 2026.
Proyek jalan dengan volume mencapai 8,35 kilometer itu tidak sampai ke Kuhe, lokasi yang nantinya dibangun hunian tetap bagi penyintas Lewotobi Laki-laki. Butuh sekitar 1,9 kilometer lagi untuk sampai ke titik tujuan.
Paul Kabelen
