Kupang, Ekorantt.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyiapkan transformasi sistem pangan berbasis potensi lokal dengan menjadikan hasil riset, pengetahuan masyarakat dan praktik pangan di daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan.
Kepala Bapperida NTT, Theresia M. Florensia Therisia berkata, pemerintah tidak ingin pembangunan pangan berhenti pada peningkatan produksi. Sistem pangan harus mencakup produksi, pengolahan, distribusi hingga akses masyarakat terhadap pangan.
“Bukan hanya sekadar memproduksi, tetapi bagaimana pangan dari proses produksi sampai bisa dijangkau atau diakses oleh seluruh masyarakat,” kata Theresia usai kegiatan Forum Simpul Pangan Nusantara yang diselenggarakan ECRAF Indonesia di Kupang pada Rabu, 16 September 2026.
Ia mengakui bahwa Pemprov NTT sedang menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAPG). Hasil kajian dan temuan penting dari berbagai pihak akan dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan pangan serta diintegrasikan ke dalam strategi perubahan RPJMD NTT.
Menurut Theresia, kebijakan tersebut penting karena struktur perekonomian NTT masih ditopang sektor pertanian. Pemerintah ingin memastikan pengembangan sektor tersebut memberikan manfaat bagi petani, nelayan dan peternak.
Salah satu agenda yang didorong adalah meningkatkan produksi sekaligus memperkuat hilirisasi pangan lokal.
Theresia mencontohkan komoditas perikanan yang produksinya melimpah pada musim tertentu, tetapi belum seluruhnya dapat diolah dan disimpan untuk memenuhi kebutuhan di luar musim.
“Minimal UMKM bisa diberdayakan untuk pengolahan skala kecil,” ujarnya.
Theresia mengatakan pengembangan pangan juga harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Pemerintah akan mendorong pengembangan komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan berdasarkan potensi masing-masing kawasan, termasuk dalam agenda pemulihan wilayah Flores pascagempa.
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana, Tomycho Oliviana mengatakan, perguruan tinggi siap menyediakan data dan hasil penelitian sebagai dasar penyusunan kebijakan pangan NTT.
“Kami bukan hanya melihat masalah, tetapi juga memberikan data kepada Bapperida untuk nanti bisa diselesaikan dengan baik terkait ketahanan pangan,” katanya.
Tomycho menilai kebijakan pangan perlu berbasis bukti ilmiah dan kondisi riil di lapangan. Ia juga mendorong pemanfaatan produk pertanian lokal untuk memenuhi kebutuhan program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Direktur Landscape Alliance Asia, Sonya Dewi menambahkan transformasi pangan perlu melihat keterkaitan antara pertanian, pangan, hutan dan tata kelola lahan.
Ia mendorong pendekatan agroforestri untuk mengembangkan pangan lokal sekaligus mempertahankan fungsi ekosistem.
Menurut Sonya, hasil pembelajaran dari tingkat komunitas perlu dihubungkan dengan dokumen perencanaan dan kebijakan daerah.
Sementara itu, Research Office Landscape Alliance, Balgies Devi Fortuna mengatakan Simpul Pangan Nusantara dibentuk sebagai ruang untuk menghimpun pengetahuan dan praktik pangan lokal yang selama ini tersebar di komunitas, perguruan tinggi, pemerintah dan organisasi masyarakat.
Di NTT, salah satu pembelajaran yang dapat menjadi bahan kebijakan berasal dari program Land4Lives yang dilaksanakan ICRAF bersama Pemprov NTT dan Pemkab Timor Tengah Selatan sejak 2021.
Program tersebut antara lain mengembangkan kebun pangan komunal dan kebun pekarangan, penguatan pangan lokal dan gizi, serta kurikulum muatan lokal “Pangan Lokal untuk Ketahanan Iklim” di TTS.
Balgies mengatakan berbagai pembelajaran tersebut perlu disandingkan dan dikaji lintas pihak agar dapat menjadi masukan bagi kebijakan pangan NTT.
“Arah kebijakan pangan NTT tidak hanya bertumpu pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan pangan lokal, hilirisasi, akses masyarakat, keberlanjutan lingkungan dan penggunaan bukti ilmiah dalam perencanaan pembangunan,” pungkasnya.
