Semakin Mengkhawatirkan

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, arah perubahan gerak oligarki pasca reformasi semakin hari semakin mengkhawatirkan. Penetrasi gerakan populis ke dalam percaturan politik bisa dilakukan dengan berbagai bentuk.

Menurut Hadiz, kebangkitan radikalisme Islam yang tak terhindarkan dalam politik Indonesia sangat berkaitan erat dengan kemampuan elite-elite oligarki untuk mengerahkan agen sosial politik Islam demi kepentingan mereka.

Ekspresi identitas Islam radikal yang sejalan dengan interpretasi yang kaku terhadap moralitas Islam yang diperjuangkan oleh FPI dan kelompok-kelompok garis keras lainnya pada dasarnya sengaja dipelihara dan diperbaharui dalam persyaratan politik oligarki saat ini.

Dengan memfasilitasi ekspresi frustrasi masyarakat luas melalui penggunaan leksikon politik yang didominasi agama, elite oligarki Indonesia memastikan bahwa politik Islam Indonesia akan semakin bergerak ke arah yang konservatif.

Lebih dari itu, kita melihat bahwa konservatisme sosial dan politik yang dihasilkan sedang diarusutamakan dengan bantuan elite oligarki yang biasanya tidak dianggap sebagai agen sosial politik Islam.

Kebangkitan ekstremisme agama seperti itu dapat menghadirkan ancaman langsung terhadap tatanan sosial pluralis Indonesia dan demokrasi yang dipuji secara internasional. Di satu sisi, ketakutan semacam itu mewakili kembali kekhawatiran yang lebih tua, yang diungkapkan selama tahun-tahun awal reformasi, bahwa demokrasi akan menghasilkan kekuasaan politik radikalisme Islam, yang seharusnya dapat dijinakkan.

Mengingat tidak adanya tradisi kiri sejak penghancuran Partai Komunis Indonesia (PKI) yang keras pada tahun 1960an hingga hari ini, telah menjadi semakin jelas bahwa benteng yang paling tahan lama melawan politik Islam garis keras nyaris tidak terlihat secara jelas dan tegas.

Masalah bagi demokrasi Indonesia adalah bahwa tekanan-tekanan ini biasanya terjalin dengan kepentingan sosial yang tertanam di dalam aparatus Negara, termasuk militer, yang secara historis lebih mementingkan kontrol sosial daripada perwakilan sosial.

Dalam hal kebijakan, reaksi utama yang dilakukan pemerintah untuk mencegah konservatisme dilakukan dengan mempromosikan simbol-simbol budaya yang terkait dengan nasionalisme Indonesia, yang pada akhirnya justru terjebak dalam gelombang hiper nasionalisme yang membahayakan.

Dinamika politik yang terjadi berkaitan erat dengan kapasitas oligarki Indonesia untuk berubah dalam situasi politik dari waktu ke waktu sebagai strategi adaptasi yang mumpuni. Karena oligarki Indonesia pada saat ini jauh lebih terdesentralisasi daripada pada masa puncak Orde Baru, persaingan di antara faksi-faksinya untuk merebut kekuasaan dan sumber daya telah terjadi lebih kuat melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang demokratis.

Keberadaan jaringan oligarki yang terdesentralisasi memungkinkan mereka langsung berdiri bersama akar rumput dalam menggulirkan sebuah isu sehingga mobilisasi agenda moralitas konservatif — baik Islam maupun nasionalis — dapat menjadi fitur yang lebih mengakar.

Bagaimanapun, hingga hari ini, isu moralitas, meskipun terlihat amat semu, tetap saja memiliki potensi yang kuat untuk menghubungkan para elite oligarki yang terpisah dengan basis dukungan sosial yang lebih luas. Glorafikasi moralitas dalam slogan-slogan populis dapat menjadi senjata yang efektif untuk menarik masa rakyat.

Agenda populis dengan basis konservatisme agama dan nasionalisme bukan tanpa masalah. Menurut Hadiz, banyak diskusi tentang kebangkitan populisme di Indonesia dalam Pemilu selalu berusaha untuk “menangguhkan” perbedaan, untuk membawa mereka ke belakang proyek politik tertentu.

Dengan kata lain, ada kecenderungan dalam populisme untuk mengedepankan homogenitas di hadapan heterogenitas sosial yang sebenarnya sedang bertumbuh.  Polarisasi yang terbentuk oleh isu-isu sektarian dan rasial selama masa pilpres 2019 menunjukkan hal itu secara gamblang.

Jargon kesamaan nasib akibat pengalaman marginalisasi sistemik sejak zaman kolonial dan “Islam sekarang ditekan” dapat membentuk dasar ideologi populisme, di mana orang-orang yang tertindas dan saleh disandingkan dengan elite yang rakus dan setiap tindakan memperkarakan ulama yang melanggar hukum diproyeksikan sebagai tindakan persekusi untuk menghabisi Islam.

Namun, mengingat ketidakmampuan gerakan populisme Islam di Indonesia dalam menggorganisasikan diri lebih kuat, misalnya, melalui penyediaan manfaat material melalui akses ke layanan sosial, seperti yang terjadi di beberapa bagian Timur Tengah, membuat gerakan ini tidak memiliki kelompok yang kuat dan loyal, sehingga, keberadaan kelompok ini tidak lebih dari sekadar alat untuk menciptakan gimik demi mengejar keuntungan politik yang lebih luas.

Apa yang mungkin kita saksikan secara efektif di Indonesia adalah fase yang lebih baru dari variasi konflik akibat merebaknya populisme agama dan nasionalis yang didukung oleh referensi moralitas Islam atau hiper-nasionalisme yang berkembang dari dominasi oligarki dan mekanisme persaingan intra-oligarki atas kekuasaan dan sumber daya dalam demokrasi Indonesia — sesuatu  yang sampai hari ini tidak memiliki obat institusional yang jelas, bahkan, sangat sulit menghadirkan platform politik yang bisa melepaskan diri dari cengkraman oligarki.

Masuknya Kelompok Baru

Kita tentu mengingat sesumbar Partai Solidaritas Indonesia — salah satu partai koalisi Jokowi — soal arah idealisme politik mereka yang ingin terlepas dari longkatan elite lama termasuk oligarki.

Pada akhirnya, kehadiran Sunny Tanuwidjaja dan Jeffrie Geovanie di dewan penasihat partai — keduanya terkait erat dengan aliansi oligarkis — tampaknya menunjukkan bahwa PSI sama seperti partai klientel lama. Mereka sama sekali tidak berbeda. 

Geovanie memainkan peran sentral dalam kegiatan PSI. Dia tidak hanya mendanai, tetapi juga “meminjamkan” ruang kantor. PSI mengklaim bahwa mereka bergantung pada sumbangan untuk mendanai operasinya dan telah berjanji untuk menerbitkan laporan keuangan. Namun, laporan seperti itu belum pernah dipublikasikan hingga hari ini.

Banyak kegiatan PSI yang tampaknya mustahil dilakukan hanya melalui crowdfunding. Kegiatan-kegiatan ini termasuk pendirian kantor-kantor baru di semua provinsi, penyelenggaraan pertemuan nasional di tempat-tempat mewah, dan iklan partai serta kader-kadernya di beberapa jenis media. PSI sudah tidak dapat dibedakan dari partai-partai politik Indonesia yang lebih tua. 

Target utama PSI adalah kaum milenial. Akan tetapi, arah politik yang mereka mainkan tampaknya hanya melayani kepentingan kelas menengah. Sementara itu, kaum milenial kelas bawah lebih memilih untuk terlibat dengan berbagai kelompok main hakim sendiri yang lebih langsung menangani kebutuhan subsistem mereka. 

PSI menargetkan segmen pemuda sebagai basis masa, tetapi justru dengan cara mempertahankan konservatisme dan main hakim sendiri — sebagai ciri permainan oligarki — melalui dukungan kelompok-kelompok seperti GP Ansor. Berharap bahwa PSI akan memberikan alternatif bagi perubahan arah demokrasi dengan melepaskan diri dari cengkraman oligarki tampaknya sangat naif.

Melawan Oligarki

Semua gambaran situasi yang ada menunjukkan bahwa keberadaan oligarki dalam sistem politik terlihat sulit untuk dilawan, tetapi bukan berarti kita dapat membiarkan mereka terus berurat akar dan mencengkram demokrasi. Setidaknya, ada beberapa langkah untuk membatasi arah laju oligarki.

Pertama, memperluas peraturan Pemilu dengan penambahan perspektif, apakah pendanaan partai dengan pembiayaan yang kecil dapat menjadi metode alternatif kontra-oligarki.

Kedua, meskipun dengan pengaruh dan peran yang sangat terbatas, diperlukan keterlibatan CSO, Serikat Buruh, dan aktivis hak asasi manusia dalam struktur politik yang langsung bermain dari dalam.

Ketiga, diperlukan organisasi advokasi berbiaya rendah yang dapat mengubah lanskap politik kontemporer, dengan menarik kegagalan pasar dan kegagalan tata kelola menjadi perhatian publik.

Terakhir, perlu ada upaya dari berbagai pihak untuk membangun kembali basis massa dalam masyarakat sipil dan dilanjutkan dengan merancang prosedur internal untuk memastikan pemilihan kandidat berdasarkan kapasitas, semangat, visi, dan dedikasi, bukan oleh patronasi dan modal keuangan.

• Artikel ini merupakan versi panjang dari naskah artikel Penulis berjudul “Oligarki dan Masalah yang Mengakar dalam Demokrasi Indonesia” yang menjadi salah satu pemenang lomba blog 74 Tahun Indonesia Merdeka di Indonesiana Tempo.
• Penulis adalah Pengajar Pada Prodi Keperawatan Universitas Citra Bangsa Kupang

Oleh

Petrus Kanisius Siga Tage*

Dalam sistem demokrasi modern, secara teori, partai politik bersifat inklusif, terbuka untuk semua warga Negara. Masing-masing orang memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing masuk dan urun rembuk ke dalam struktur partai. 

Namun, di Indonesia, pada kenyataannya, partai politik yang ada rentan disandera oleh berbagai kepentingan kelompok sehingga sifatnya berubah menjadi amat eksklusif, bahkan, cendrung feodal karena diwariskan secara turun temurun melalui patronasi kekeluargaan maupun kolega.

Partai politik yang ada terkesan lambat beradaptasi dengan sistem politik baru Indonesia yang dihembuskan oleh semangat reformasi pada dua dekade yang lalu

Kelompok Oligarki

Salah satu faktor penyebab melemahnya proses demokratisasi melalui partai politik adalah adanya cengkeraman yang kuat pada sistem partai oleh sekelompok orang. Orang-orang ini menggunakan kekuatan material untuk mendominasi struktur partai, mengendalikan arah politik, dan menghalangi setiap upaya perbaikan sejak dari akar rumput.

Dalam buku Republik, Plato menamai sekelompok orang ini dengan sebutan oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dilakukan oleh “orang-orang serakah” yang sangat mencintai uang sehingga “mereka enggan membayar pajak” untuk kebaikan bersama.

Meskipun dalam bahasa Yunani oligarki secara harfiah berarti pemerintahan oleh segelintir orang, Plato menggantikannya dengan sedikit orang kaya untuk membedakan oligarkidari timokrasi

Jeffrey Winters dalam bukunya Oligarchy menyebut oligarki, sebagai kelompok minoritas berbasis materi yang mengarahkan kekuatan materialnya secara politis untuk mempertahankan kekayaannya dari berbagai ancaman seperti Negara, oligarki lain, masa rakyat, atau kombinasi ketiganya. 

Ketika menghalau ancaman yang datang, para oligarki menempuhnya dengan beragam cara, dari menggunakan kekuatan perlindungan pribadi, instrumen koersif, supremasi hukum, hingga kesepakatan bersama untuk mempertahankan kekayaan mereka.

Winters berpendapat bahwa ada empat jenis oligarki, yang masing-masing berupaya menjaga kekayaannya melalui cara yang berbeda. Oligarki ini dikategorikan berdasarkan sifat (pribadi atau kolektif) dan bentuk pendekatan (paksaan atau kompromi)

Empat jenis oligarki tersebut adalah (1) oligarki yang berperang, seperti jendral perang. Mereka adalah oligarki yang memiliki milisi bersenjata. (2) Oligarki mafia yang bersifat kolektif yang juga bersenjata. (3) Oligarki berbentuk sultanistik yang bergerak melalui sistem koneksi pribadi. (4) Oligarki dalam pemerintahan yang bersifat kolektif dan dijalankan melalui supermasi hukum.

Di Indonesia, kelompok oligarki memiliki sejarah panjang dan hidup berkelindan dengan perubahan gerakan politik dari waktu ke waktu. Meski terus berganti rupa, namun, wataknya selalu sama. Reorgansiasai adalah kunci bagi oligarki bertahan dari setiap perubahan.

Menemukan Diri Kembali

Pasca reformasi, oligarki yang dipelihara Orde Baru menemukan kembali dirinya dengan menjajah institusi demokrasi Indonesia melalui partai dan parlemen. Mereka akhirnya dapat kembali eksis berkat disorganisasi masyarakat sipil yang endemik dan sistematis yang ditopang oleh puluhan tahun pemerintahan otoriter yang kaku dan seringkali brutal.

Konsekuensinya jelas, kekuatan sosial yang secara efektif mewakili bentuk alternatif politik liberal atau sosial demokrat hampir tidak terlihat setelah jatuhnya Soeharto. Hingga hari ini, yang kiri tentu akan selalu dibenci serentak akan dilenyapkan secara represif.

Secara garis besar, Robison dan Hadiz menjelaskan bahwa upaya reorganisasi oligarki di Indonesia dilakukan di bidang ekonomi dan politik. Kunci keberhasilan reorganisasi oligarki tersebut terletak pada kelenturan jaringan otoritas politik dan kepentingan ekonomi yang menopang dan mencirikan oligarki serta menjalar di dalam institusi Negara itu sendiri.

Masih menurut Robison dan Hadiz, salah satu upaya bertahan hidup, jaringan oligarki memanfaatkan ruang yang disediakan oleh proses desentralisasi. Dengan didukung kekayaan material yang berlimpah, jaringan oligarki lama ini berusaha tetap menjadi kekuatan dominan di tingkat lokal. Hal itu dilakukan dengan menguasai partai politik, memainkan politik uang dan suap, serta mengerahkan aparat kekerasan non-Negara untuk menghalau segala macam ancaman.

Dengan demikian, elemen-elemen oligarki tetap hidup dengan bentuk jaringan patronase baru yang bersifat desentralistik, lebih cair, dan saling bersaing satu sama lain dengan memanfaatkan berbagai perubahan institusi.

Selain itu, menurut Crouch, oligarki dewasa ini berevolusi melalui pengambil alihan peran masyarakat sipil– terutama kelas menengah yang memiliki kepedulian dan kesadaran politik untuk membangun tatanan politik yang berkeadilan, berkemanusiaan, dan sederajat (equal).

Namun, Berbeda dengan karakter kelas menengah penggerak demokrasi, oligarki lebih berorientasi pada pendekatan populisme untuk menopang kekuasaan yang lebih eksklusif, terutama dalam soal formulasi dan implementasi kebijakan pemerintah.

Mereka berusaha menciptakan wacana politik baru berikut “opsi-opsi solusi praktis” sebagi sikap politik publik yang diklaim sebagai “kepentingan umum” atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Slogan populisme yang dimunculkan, alih-alih digunakan sebagai kekuatan antagonis terhadap oligarki, justru gagal menjadi kekuatan perlawanan alternatif terhadap praktik-praktik demokrasi Indonesia yang telah dikooptasi secara sistemik oleh oligarki predator. 

Agenda populis semata-mata diarahkan untuk merealisasikan kepentingan pribadi termasuk mengamankan sumber daya ekonominya, sehingga dapat dipastikan berbagai jargon politik yang dikumandangkan orang-orang ini hanya bersifat superfisial, karena telah dikacaukan oleh agenda pribadi. Dalam kondisi seperti ini, nuansa dan atmosfir oligarki menghantui dinamika kehidupan politik riil.

Keterlibatan dalam Politik

Keterlibatan oligarki dalam politik hampir pasti dilatarbelakangi oleh upaya untuk menjaga kekayaan pribadi— apa yang disebut Winters sebagai “Industri Pertahanan Kekayaan”. Politik menjadi kanal potensial untuk menjalankan kekuasaan demi menjaga kekayaannya. Mereka dapat bebas memilih untuk mendukung, mensponsori, atau bahkan menjadi elit politik.

Penetrasi yang berujung pada kenaikan dan perluasan pengaruh oligarki ke dalam partai politik Indonesia dapat ditelusuri sejak pemilihan umum (Pemilu) langsung dilakukan pada tahun 2004. Pada saat itu, secara signifikan Pemilu mulai menelan banyak biaya untuk kampanye, konsultan, survey elektabiltas, dan iklan media. Diperkirakan biaya kampanye presiden meningkat 10 kali lebih banyak dengan adanya penerapan sistem pemilihan langsung.

Pemilu yang menekankan banyak biaya, memungkinkan oligarki masuk melalui sistem pendanaan kampanye, ruang ini selanjutnya dieksploitasi untuk menekan pimpinan partai melalui upaya memengaruhi keputusan politik partai yang bisa menguntungkan diri sendiri.

Ancaman kekuasaan oligarki di Indonesia sangat nyata, dan itu dapat dilihat melalui ketimpangan ekonomi antara orang kaya dan yang miskin. Kesenjangan kekuasaan material dalam masyarakat Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. 

Menurut Arif Budimanta, kekayaan nasional Indonesia masih dikuasai segelintir orang. 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 74,8% kekayaan nasional, dengan pertumbuhan dalam 10 tahun sebesar 317,1% atau 4 kali dibandingkan pertumbuhan nasional.

Dalam perkembangan dua dekade pasca reformasi, kelompok oligarki mengalami pasang surut keterikatan. Namun, mereka tidak pernah secara serius untuk berpisah. Semakin mudah mereka saling meninggalkan, semakin mudah pula mereka membentuk koalisi.

Kasus friksi dalam sejarah panjang Partai Golkar menggambarkan bagaimana perseteruan antara oligarki di satu waktu, tetapi dapat mesra di waktu yang lain. Mereka bisa memisahkan diri membentuk partai baru di satu sisi, pada sisi yang lain mereka bisa bersatu untuk memberikan dukungan politik.

Kasus Wiranto dan Surya Paloh adalah contohnya. Setelah gagal bersaing menjadi Ketua Umum Golkar pada tahun 2004 dengan Akbar Tanjung, Surya Paloh, Marwah Daud, Agung Laksono, Aburizal Bakrie, dan Jusuf Kalla, Wiranto akhirnya keluar dan  mendirikan Partai Hanura pada tahun 2006.

Sedangkan Surya Paloh, calon Ketua Umum Golkar dalam Munas 2009, setelah gagal bersaing dengan Aburizal Bakrie, Tommy Soeharto, dan Yuddy Chrisnandi, ia mendirikan ormas Nasional Demokrat (Nasdem) yang kemudian menjelma sebagai partai politik.

Pada akhirnya, Hanura di bawah pimpinan Wiranto dan Nasdem dibawah pimpinan Surya Paloh adalah partai yang berkoalisi sejak tahun 2014 untuk mendukung Jokowi di Pilpres dan menyokong pemerintahan.

Selain Wiranto dan Surya Paloh dari Golkar, situasi yang cukup unik juga terjadi pada Hary Tanoesoedibjo, pada tahun 2011, ia menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Pakar dan juga Wakil Ketua Majelis Nasional Partai Nasdem.

Setelah dua tahun berada di partai Nasdem, pada tahun 2013, ia bergabung dengan Partai Hanura dan menduduki posisi Ketua Dewan Pertimbangan. Bahkan, pada tahun 2014, ia menjadi Calon Wakil Presiden dari Hanura berpasangan dengan Wiranto.

Selanjutnya, pada tahun 2015, Hary Tanoesoedibjo mendeklarasikan Partai Politik baru, yaitu Partai Persatuan Indonesia, yang akhirnya pada Pemilu 2019 berkoalisi dengan Nasdem dan Hanura untuk mendukung Jokowi dalam Pilpres.

Pada perhelatan Pilpres tahun 2019 yang terjadi belum lama ini, kelompok oligarki terpecah dalam dua kelompok untuk mendukung dua pasang kandidat presiden. Menurut laporan JATAM bahwa sebanyak 86 persen dari biaya kampanye kedua kandidat adalah kontribusi oligarki pertambangan dari masing-masing kubu. 

Di kubu Jokowi, ada Surya Paloh yang memiliki dua tambang di Aceh, PT Emas Murni seluas 10 ribu hektar dan PT Bara Lestari seluas 4.629 hektar. Oesman Sapta Odang memiliki tambang di Riau dengan PT Karimun 4.087 hektar dan PT Mangan Industri seluas 27.609 hektar.

Lalu, ada Luhut Binsar Panjaitan yang mengendalikan tambang di Kalimantan dengan PT Toba Bara Sejahtera Tbk.  Tambang itu terletak di tiga lokasi berbeda seluas 7.087 hektar dan perkebunan kelapa sawit seluas 8.634,21 hektar di Kutai, Kalimantan Timur.

Selain itu, ada Hary Tanoesoedibjo yang menguasai 40.439 lahan dengan enam perusahaan pertambangan di Musi, Sumatera dan satu tambang 2.003 hektar di Samarinda. 

Sementara Erick Thohir dan saudaranya Garibaldi Thohir menguasai lahan seluas 482.171 hektar dengan perusahaan pertambangan yang tersebar di seluruh Kalimantan.

Selanjutnya, ada Sakti Wahyu Trenggono, bendahara Tim Nasional Widodo, yang memiliki luas 11.556,48 hektar di Banyuwangi, Jawa Timur. Kemudian Saleh Husin, Wakil Ketua Umum Partai Hanura, memiliki luas 81.276 hektar di Kalimantan Timur.

Sama seperti Jokowi, di pihak Prabowo, ada adiknya Hasyim Djojohadikusumo, yang memiliki sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, industri kertas, kehutanan, pertambangan, perikanan, dan jasa profesional. 

Luas lahan bisnis pertambangan dan perkebunan Prabowo yang tersebar di delapan titik di Kalimantan Timur adalah 264.683 hektar. Sementara di Aceh, Prabowo memiliki luas lahan sebesar 97.300 hektar.

Selanjutnya, ada Ferry Mursyidan Baldan yang memiliki perusahaan tambang di tiga lokasi di Kalimantan Timur dengan luas 5.368 hektar. 

Sedangkan, nama-nama seperti Sandiaga Salahuddin Uno, Tommy Soeharto, Maher Al Gadrie, Sudirman Said, dan Zulkifli Hasan dilaporkan menjadi pemain lama di sektor pertambangan dan energi, meskipun wilayah tersebut belum dirinci.

Bentuk dukungan para oligarki dalam Pilpres, selain melalui pendanaan dalam jumlah besar, juga dilakukan dalam bentuk kampanye melalui media, lagi-lagi melalui kehadiran Surya Paloh, Hary Tanoesoedibjo, dan Erick Thohir sebagai mogul media.

Dalam laporan Tempo dijabarkan bahwa Surya Paloh adalah pemilik kelompok usaha media massa bernama Media Group. Beberapa media cetak di dalam grup media Surya Paloh ini yaitu harian Media Indonesia, Lampung Post, dan Tabloid Prioritas. Di media elektronik, Surya Paloh juga memiliki stasiun televisi yaitu Metro TV. Sedangkan Media online Surya Paloh memiliki Medcom.id, MediaIndonesia.com, MetroTVNews.com, serta Lampost.co.

Hary Tanoesoedibjo dikenal sebagai pemilik usaha media massa bernama MNC Group berskala besar dari media cetak, media elektronik, hingga media daring. Dari usaha media eloktronik Hary Tanoesoedibjo memiliki empat stasiun televisi yaitu MNC TV, RCTI, GTV, dan iNews TV. Hary Tanoe juga mempunyai beberapa stasiun radio antara lain MNC Trijaya FM, Global Radio, dan V Radio.

Untuk media cetak, Hary Tanoe memiliki harian Koran Sindo dan majalah Sindo Weekly. Selain itu, ada beberapa majalah di dengan segmen tertentu di dalam MNC Group antara lain tabloid Genie, Mom & Kiddie, dan HighEnd Teen. Sedangkan pada segmen pasar media daring, Hary Tanoesoedibjo memiliki beberapa portal berita online seperti Okezone.com, Sindonews.com, dan iNews.id

Sama seperti Hary Tanoesoedibjo dan Surya Paloh, Eric Tohir juga dikenal sebagai pemilik Mahaka Group yang merupakan perusahaan induk yang berfokus di bisnis media massa dan hiburan. Bisnis media massanya adalah surat kabar nasional harian Republika, Harian Indonesia, Majalah a+, dan Majalah Golf Digest Indonesia.

Untuk media elektronik, Erick memiliki dua stasiun televisi yaitu Jak TV dan Alif TV.  Selain itu, Erick memiliki beberapa stasiun radio seperti Gen FM, Jak FM, Hot FM, Most FM, dan Kis FM. Di bidang media online, dia memiliki portal berita Republika Online dan Sportku.com.

Keberadaan oligarki di dalam Pilpres telah menuai kritik yang luas. Dikhawatirkan akan ada pemberitaan yang tidak berimbang soal Pilpres dan pada akhirnya dapat menawan agenda kerja dari presiden di kemudian hari.

Oligarki media memainkan peran penting dalam pembingkaian dan hasil pemilihan presiden. Kasus deklarasi kemenangan Prabowo yang disiarkan oleh TV One secara berulang pada 2014 yang lalu menunjukkan hal itu. Ini berlanjut selama kampanye pemilihan presiden 2014 ketika media arus utama semacam Metro TV berkontribusi terhadap kesuksesan Joko Widodo secara keseluruhan.

Metro TV dan TV One berada dalam posisi yang saling berhadap-hadapan, bukan karena ideologi tetapi lebih karena kepentingan politik pemilik yang berada pada posisi politik yang berseberangan, yakni Aburizal Bakrie dan Surya Paloh.

Perpaduan kontrol media dan kepemimpinan partai politik dalam kekuasaan oligarki juga membawa konsekuensi serius bagi kebebasan pers dan kualitas demokrasi secara umum. Ada bukti bahwa oligarki kadang-kadang menggunakan paksaan untuk menyinggung kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat.

Pada akhirnya, berbagai pemberitaan di kanal arus utamanya, tetap menjadi cerminan persaingan kaum oligarki media. Alih-alih mencerminkan kepentingan publik, keberagaman pemberitaan di media adalah wajah dari berbagai kepentingan aktor oligarki pemiliknya.

Pengalaman dari banyak Negara menunjukkan, ketika oligarki media menguat, para pemilik media masuk ke gelanggang politik dengan menggunakan medianya sebagai senjata utama untuk menggiring opini publik.

Para pemilik media masuk ke gelanggang politik tidak sekadar dalam kerangka politik elektoral. Ada kepentingan bisnis juga di sana. Masuk ke gelanggang politik memungkinkan pemilik media selangkah lebih maju dalam mempengaruhi regulasi agar menguntungkan bisnis media. Sulitnya merevisi Undang-Undang Penyiaran (yang sudah diajukan sejak 2009) menjadi salah satu contoh paling gamblang dari hal tersebut. (Bersambung)