Jakarta, Ekorantt.com – Masa depan pemberantasan korupsi terancam. Belum lagi selesai dengan proses pemilihan Pimpinan KPK yang menyisakan banyak persoalan, kali ini lembaga anti korupsi itu mesti dihadapkan dengan ancaman legislasi oleh DPR, yakni revisi UU KPK.

Hal yang patut untuk disesalkan adalah sikap dari Presiden Joko Widodo terkait revisi UU KPK. Seperti yang sudah diketahui bahwa pada Rabu 11 September 2019 Presiden telah secara resmi mengirimkan surat kepada DPR yang menyebutkan bahwa Presiden sepakat untuk membahas ketentuan revisi UU KPK bersama DPR. Tentu ini menunjukkan ketidakberpihakan Presiden pada penguatan KPK dan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan siaran pers yang diperoleh EKORA NTT, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 4 (empat) hal penting dalam menanggapi persoalan ini.

Pertama, Presiden terlihat tergesa-gesa dalam mengirimkan SurPres ke DPR tanpa adanya pertimbangan yang matang. Pasal 49 ayat (2) UU No 12 tahun 2011 secara tegas memberikan tenggat waktu 60 hari kepada Presiden sebelum menyepakati usulan UU dari DPR. Harusnya waktu itu dapat digunakan oleh Presiden untuk menimbang usulan DPR yang sebenarnya justru melemahlan KPK.

Kedua, Presiden abai dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Sudah berbagai elemen masyarakat, organisasi, dan tokoh yang menentang revisi UU KPK. Bahkan lebih dari 100 guru besar dari berbagai universitas menentang pelemahan KPK dari jalur legislasi ini. Kejadian ini pun seakan mengulang langkah keliru Presiden saat proses pemilihan Pimpinan KPK yang lalu. Harus diingat bahwa Presiden bukan hanya kepala pemerintahan, namun juga kepala negara yang mesti memastikan lembaga negara seperti KPK tidak dilemahkan oleh pihak-pihak manapun.

Ketiga, Presiden ingkar janji tentang penguatan KPK dan keberpihakan pada isu anti korupsi. Tegas disebutkan pada poin 4 Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Dengan Presiden menyepakati revisi UU KPK usulan dari DPR ini rasanya Nawa Cita Presiden sama sekali tidak terlihat.

Keempat, Presiden mengabaikan prosedur formil dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 UU No 12 Tahun 2011 telah mensyaratkan bahwa revisi UU harus masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, dalam tata tertib Pasal 112 (1) jo Pasal 113 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa rancangan undang-undang sebagaimana disisin berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan. Jika melihat faktanya, revisi UU KPK tidak masuk dalam prolegnas prioritas.

Rasanya masih jelas di ingatan publik sosok dari Presiden Joko Widodo yang sempat menerima Bung Hatta Anti Corruption Award pada tahun 2010 yang lalu. Tentu ekspektasi publik amat besar pada Presiden untuk terus menguatkan KPK dan pemberantasan korupsi. Dengan kejadian seperti ini rasanya wajar jika akhirnya publik meragukan komitmen anti korupsi dari Presiden dan pemerintah.

Patut untuk diingat bahwa Joko Widodo terpilih menjadi Presiden karena janji-janji yang telah diutarakan saat kampanye yang lalu sehingga masyarakat memilihnya. Lalu, jika saat ini Presiden tidak menepati janji untuk memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi maka sudah barang tentu barisan pendukung Presiden akan semakin berkurang drastis. Hal ini akan berimplikasi serius pada kepercayaan publik pada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Kritik ini bukan tanpa dasar. Sebab memang keseluruhan Pasal dalam revisi UU KPK justru diprediksi akan melucuti kewenangan lembaga anti korupsi itu. Mulai dari pembentukan Dewan Pengawas yang justru menimbulkan sangkaan akan adanya intervensi dari eksekutif dan legislatif pada penindakan KPK. Lain dari itu terkait penyadapan yang harus melalui izin dari Dewan Pengawas. Sampai pada kewenangan KPK memberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang mana sebenarnya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Lagi pun harusnya Presiden memahami bahwa narasi penguatan KPK yang kerap diutarakan oleh DPR tidak pernah terbukti, dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak digulirkan revisi ini pada tahun 2010 hampir keseluruhan naskah yang beredar selalu diisi oleh pelemahan-pelemahan pada KPK.

Oleh karena itu, Presiden dan DPR harus membuka mata, telinga, dan menggunakan hati nurani agar dapat mendengarkan aspirasi masyarakat. Kemudian, masyarakat harus menyerukan penolakan dan bersama-sama merapatkan barisan untuk melawan pelemahan KPK.

Borong, Ekorantt.com – Bupati Manggarai Timur (Matim) Agas Andreas, SH, M.Hum menjemput lima belas jemaah haji asal Kabupaten Manggarai Timur di Bandara Frans Sales Leda, Ruteng pada Kamis, (12/09/2019). Dari bandara, rombongan penjemputan diarahkan ke aula mini Kantor Kementerian Agama Manggarai di Ruteng untuk seremoni lanjutan.

Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, SH,M.Hum dalam sambutanya menjelaskan,  ibadah haji merupakan suatu kerinduan bagi semua umat Islam. Ibadah haji adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam baik laki-laki pun perempuan. Akan tetapi, tidak semua umat Islam dapat menunaikan ibadah Haji.  Ibadah haji hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang mampu secara ekonomi.

Bupati Agas juga menjelaskan, menunaikan ibadah haji juga merupakan implementasi dari sikap takwa kepada perintah Allah Subhahannahuwatta’allah, Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan sabda yang tertulis dalam Al Quran.

Menurut Bupati Agas, sikap takwa sangat mudah diucapkan, terlalu ringan untuk diteriakan, dan terlalu asyik untuk didendangkan. Namun, tidak semua orang lulus untuk mencapainya. Tidak  setiap orang tahan ujian untuk mencapai derajat takwa itu.

“Saya yakin bahwa selama di tanah suci, jemaah haji mengalami berbagai hambatan dan tantangan terutama perubahan iklim dan cuaca yang tidak sama dengan keadaan alam sehari-hari di daerah asal. Akan tetapi, oleh karena tekad, niat, dan harapan yang begitu besar kepada Allah Subhahannahuwatta’allah Tuhan Yang Maha Esa maka semua halangan itu dapat dijauhkan dan pada saat ini jemaah haji dapat kembali ke tanah air, ke daerah asal masing-masing dalam keadaan sehat walafiat”, tutur Agas

Kepada para jemaah haji, Bupati Agas menegaskan, menjadi seorang haji adalah suatu pilihan yang mulia. Predikat haji yang telah disandang mengandung tanggung jawab sosial yang amat besar.

“Tunjukan keteladanan yang baik dalam sikap, perilaku, tutur kata dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari dalam rumah tangga atau keluarga sampai pada lingkungan masyarakat luas”, ungkap Bupati Agas.

Di akhir sambutannya, Bupati Agas mengucapkan proficiat dan selamat datang kepada segenap jemaah haji yang telah menunaikan ibadah suci di tanah Mekah.

Adeputra Moses

Yogyakarta, Ekorantt.com – Sepanjang tahun 2010 hingga Agustus 2019, tercatat ada sebanyak 162 kasus tindak kekerasan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang melibatkan warga sipil, aparat keamanan, dan kelompok kriminal bersenjata.

Pengajar Departemen Manajemen Kebijakan Publik UGM yang juga terlibat aktif dalam Gugus Tugas Papua UGM, Dr. Gabriel Lele, mengutarakan bahwa konflik yang terjadi di Papua merupakan pertemuan dari berbagai kepentingan yang berbeda.

“Papua hanya arena di mana konflik terjadi yang mempertemukan berbagai kepentingan,” tuturnya dalam Diskusi Papua dan Kebangsaan, Jumat (6/9) di Digilib Cafe FISIPOL UGM.

Dilansir dari laman ugm.ac.id, dalam sesi diskusi ini, ia memaparkan data-data terkait kasus kekerasan di Papua yang menunjukkan bahwa jumlah korban tindak kekerasan pada tahun 2010 hingga Agustus 2019 mencapai 1.488 jiwa, 205 di antaranya meninggal dunia dan sisanya mengalami luka-luka. Sebagian besar kasus tindak kekerasan di Provinsi Papua maupun Papua Barat, imbuhnya, disebabkan oleh kelompok kriminal bersenjata.

Gabriel juga menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di Papua, yang mungkin berkaitan dengan berkembangnya konflik. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah sangat gencar mengerjakan pembangunan di Papua, baik berupa jalan raya, jembatan, dan prasarana lainnya. Meski memberi pengaruh yang signifikan, pembangunan ini menurutnya belum mampu menjadikan Papua setara dengan daerah-daerah lain yang telah lebih dulu berkembang.

“Ada progres, ada perubahan signifikan dari tahun ke tahun, tapi kalau dibandingkan dengan dearah lain itu masih di bawah,” ucapnya

Menjawab pertanyaan yang kerap muncul terkait mengapa masih banyak terjadi konflik di Papua meski pembangunan dari pemerintah sudah begitu masif, ia memaparkan 3 tesis yang berbeda. Tesis pertama yang bersifat ideologis, ujarnya, adalah pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara pembangunan dengan konflik. Sebesar apa pun pembangunan, kaum ideologis menyatakan ingin tetap memisahkan diri.

“Ketika pemerintah melakukan pembangunan, itu dianggap akan memberikan potential loss of support, maka kita bisa melihat orang yang melakukan pembangunan itu justru diserang,” tuturnya.

Tesis kedua yang ia sebutkan adalah dari kaum developmentalis yang menyatakan bahwa pesatnya pembangunan gagal menjawab kebutuhan masyarakat karena yang menikmati semakin terbukanya isolasi justru bukan orang asli Papua.

Sementara itu, tesis ketiga melihat dari sudut pandang ekonomi politik, di mana muncul anggapan bahwa ada bisnis konflik di balik peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi.

Senada dengan Gabriel, Dosen Jurusan Hubungan Internasional, Prof. Dr. Mohtar Mas’oed, menyebut ketimpangan antar pelaku ekonomi sebagai salah satu kemungkinan penyebab munculnya konflik. Kerusakan akibat proses akumulasi kapital yang tidak peka terhadap kondisi lokal, ujarnya, juga tampak dalam kompetisi tidak sehat antara pelaku usaha besar versus usaha kecil-mikro.

“Ketegangan seperti ini mudah sekali mendorong terjadinya konflik, kalau ada peluangnya,” ungkapnya.

Subsidiaritas dan solidaritas ia anggap menjadi dua jalan yang harus dilakukan untuk mengatasi konflik yang terus bergulir. Pemerintah pusat, menurutnya, perlu menjalankan fungsi subsider, atau hanya mengurusi fungsi-fungsi yang tidak bisa dijalankan oleh pemerintah daerah, dan dengan demikian meningkatkan peluang warga negara untuk mengembangkan kepentingan serta terlibat dalam urusan publik. Di samping itu, di kalangan warga negara, perlu ada praktik solidaritas dengan berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika dan bukan homogenitas.

“Kesatuan nasional sangat esensial demi mempertahankan masyarakat yang harmonis dan fungsional,” ucapnya. 

Yenny Wahid Datangi Kantor GTP UGM

Pada Jumat (6/9) sore tersebut, Yenny Wahid juga menyambangi kantor Gugus Tugas Papua UGM. Tujuan kedatangannya untuk berdiskusi terkait perkembangan isu Papua saat ini. Kesempatan tersebut juga sekaligus menjadi inisiasi awal kerja sama antara GTP UGM dengan Wahid Institute untuk bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan Papua yang makin mengindonesia, dan Indonesia yang lebih kuat dan hangat merangkul Papua.

Kedatangan Yenny Wahid disambut langsung oleh Ketua GTP UGM Bambang Purwoko, Sekretaris Dr. Gabriel Lele, dan para peneliti GTP UGM dari berbagai disiplin keilmuan.

Dalam diskusi intensif yang berlangsung hampir dua jam tersebut telah dibahas beberapa hal yang menjadi fokus perhatian bersama, diantaranya GTP UGM bersama Wahid Institute mendorong semua pihak untuk turut serta mewujudkan perdamaian di seluruh Indonesia. Terkait dengan beredarnya berbagai informasi menyesatkan yang menimbulkan rasa tidak aman bagi mahasiswa dan pelajar Papua, sangat penting bagi pemerintah dan aparat keamanan beserta eleman masyarakat lain untu membuat deklarasi bersama untuk memberikan jaminan keamanan bagi semua warga Papua yang berada di luar Papua.

Baik GTP maupun Wahid Institute juga mendorong agar permasalahan yang terjadi di Papua diselesaikan dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan harus memiliki kesepakatan tentang road-map (peta jalan) penyelesaian permasalahan Papua yang meliputi semua aspek dan melibatkan semua pelaku.

Kefamenanu, Ekorantt.com – Demi meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 132/BS membantu proses pembangunan rumah milik masyarakat di Desa Nainaban, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara NTT, pada Selasa, (10/09/2019).

Sertu Hendri Saputra selaku Danpos Baen (Komandan Pos) bersama  empat orang prajurit lain terlihat turut ambil bagian dalam pengerjaan pembangunan pondasi rumah masyarakat setempat.

Saat ditemui Ekorantt.com, Danpos Baen Sertu Hendri Saputra mengatakan, aktivitas tersebut adalah salah satu cara Pamtas RI-RDTL Yonif 132/BS berbaur dan  memperkenalkan diri kepada masyarakat setelah adanya pergantian tugas yang sebelumnya dijalankan oleh Yonif Mekanis 741/GN.

“Selain membantu masyarakat, kami sekaligus memperkenalkan diri kepada masyarakat karena karena kami adalah pasukan yang baru menggantikan Satgas lama yaitu Yonif Mekanis 741/GN setelah bertugas 9 bulan di daerah perbatasan,” ujar Saputra.

Tokoh Adat Desa Baen, Ansel Mona dalam sambutannya mengatakan, masyarakat pun sangat menerima kehadiran Satgas Pamtas Yonif 132/BS ini. Masyarakat juga menyampaikan terimakasih banyak atas bantuan prajurit Yonif 132/BS yang sudah mau membantu masyarakat yang berada di perbatasan.

“Kami sangat senang atas kehadiran bapak-bapak semua. Mau Satgas mana pun yang hadir di sini, menurut kami semua TNI sama selalu di hati karena selalu mau membantu masyarakat. Kita semua di sini bersaudara”, jelas Mona.

Sebelumnya, pada Sabtu pekan lalu, dilakukan serah terima tugas dari Komandan Yonif Mekanis 741/GN, Mayor Inf. Hendra Saputra kepada Mayor Inf. Wisyudha Utama selaku Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL sektor barat dari  Yonif 132/BS yang akan mengawasi perbatasan Indonesia-Timor Leste selama 9 bulan ke depan.

Santos

Direktur Rumah Sakit RS Leona Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Rizki Anugrah Dewati diperiksa penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Utara (TTU) terkait dugaan malpraktik yang terjadi di RS Leona Kefamenanu beberapa waktu lalu. Malpraktik tersebut menyebabkan bayi Abraham meninggal dunia.

Kasat Reskrim Polres TTU, Tatang Prajitno Panjaitan, Selasa, (10/09/2019) membenarkan jika pihaknya telah melakukan penyidikan terhadap direktur RS Leona Kefamenanu dan akan melakukan pemeriksaan terhadap para dokter serta tenaga perawat yang menangani Almarhum Abraham Mariano Moni, bayi yang meninggal dunia setelah memperoleh perawatan medis di RS Leona Kefamenanu.

“Menindaklanjuti laporan polisi yang diterima dari pelapor Tonci Pius Albertus Moni, ayah almarhum Abraham Mariano Moni, bahwa bayi meninggal dunia setelah memperoleh perawatan medis di RS Leona, penyidik Polres TTU telah melakukan serangkaian penyelidikan di antaranya, memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Direktur RS Leona, Rizki Anugrah Dewati”, ujarnya.

Penyidik sedang menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah tenaga medis yang diketahui berperan dalam menangani baik operasi caesar ibu korban maupun perawatan almarhum Abraham di RS Leona. Ketiga tenaga medis itu yakni, dokter Gina, dokter Lusi dan seorang tenaga perawat atas nama Rista Faunseka.

Jika tak ada halangan, penyidik akan menggelar pemeriksaan terhadap ketiga tenaga medis tersebut pada Rabu (11/9) ini. Pemeriksaan akan dilakukan secara rutin berdasarkan tahap demi tahap guna menuntaskan kasus tersebut.

“Kita akan rutin melakukan pemeriksaan tahap demi tahap. Sebelumnya, pemeriksaan sudah dilakukan kepada Direktur RS Leona dan dua orang dokter dari RSUD Kefamenanu. Kedua dokter RSUD Kefamenanu diperiksa karena setelah tidak mendapat perawatan medis di RS Leona, almarhum dibawa ke RSUD Kefamenanu. Selanjutnya pada hari Rabu, akan diperiksa dua orang dokter dan satu orang perawat dari RS Leona,” jelas Panjaitan.

Pemeriksaan ini juga menindaklanjuti perintah Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten TTU untuk membentuk tim guna menelusuri kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis RS Leona Kefamenanu yang berujung pada kematian bayi Abraham Mariano Moni.

Tim tersebut akan melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten TTU, RSUD Kefamenanu, dan dokter pemerintah. Penelusuran dilakukan untuk membuktikan apakah kematian bayi Abraham Mariano Moni diakibatkan oleh kelalaian manajemen dan tenaga medis RS Leona ataukah karena faktor klinis yang dialami bayi yang bersangkutan. Apabila dalam penelusuran tim menemukan indikasi malpraktik maka Pemerintah Daerah akan mengambil tindakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.

Instruksi Bupati Fernandes kemudian ditindaklanjuti oleh Fransiskus Tilis, Penjabat Sekda Kabupaten TTU yang juga merupakan Ketua Tim Penelusur, bersama Direktur RSUD Kefamenanu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kefamenanu, Dinkes TTU dan dokter spesialis anak dari RSUD Kefamenanu.

Dalam klarifikasi Tim Penelusur terkuak fakta bahwa penanganan terhadap bayi Abraham Mariano Moni dilakukan oleh salah seorang dokter umum di Rumah Sakit Leona.

Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh Direktur RS Leona, almarhum dilahirkan melalui operasi caesar karena letaknya sungsang. Setelah dilahirkan, kadar albumin bayi Abraham diketahui hanya 2,2 g/dL dan harus dilakukan tindakan medis. Saat itu, dokter spesialis anak yang bertugas di RS Leona tengah berada di Kupang. Penanganan terhadap bayi Abraham dilakukan oleh dokter umum di rumah sakit tersebut. Tindakan medis yang dilakukan merupakan hasil konsultasi dengan dokter spesialis anak melalui telepon.

Santos