Kupang, Ekorantt.com – Pemerintah Kota Kupang memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang memengaruhi berbagai sektor pembangunan, mulai dari lingkungan, kebencanaan, perlindungan sosial, pendidikan, perikanan hingga infrastruktur.
Penguatan koordinasi tersebut dilakukan melalui kegiatan “Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Koordinasi Kelompok Kerja Teknis Perubahan Iklim Tingkat Kota” yang digelar Catholic Relief Services (CRS) Indonesia melalui program CAPACities – Kemitraan Aksi Iklim di Kota-Kota Asia di Hotel NEO Kupang, Kamis, 17 September 2026.
Kegiatan itu diarahkan untuk memperkuat peran Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim Kota Kupang sekaligus memastikan agenda adaptasi perubahan iklim tidak berhenti pada dokumen perencanaan.
Sekretaris Bappeda Kota Kupang, Imelda Fongi berkata, penguatan koordinasi diperlukan agar program adaptasi dapat diterjemahkan menjadi aksi yang dilaksanakan secara bersama oleh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
“Penguatan koordinasi menjadi penting agar upaya adaptasi perubahan iklim tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata yang dilaksanakan bersama oleh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya,” ujar Imelda.
Dalam kegiatan tersebut, anggota Pokja Perubahan Iklim meninjau kembali prioritas Rencana Aksi Daerah Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Kota Kupang.
Pembahasan juga mencakup pembagian peran antarpihak serta langkah tindak lanjut yang dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Melalui mekanisme koordinasi yang diperkuat, Pokja diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai forum komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi juga menjadi wadah untuk menetapkan prioritas bersama, menjalankan aksi, serta melakukan pemantauan dan tindak lanjut.
Kegiatan tersebut menargetkan teridentifikasinya prioritas tindak lanjut Rencana Aksi Daerah Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di tingkat kota serta implementasi satu hingga dua aksi prioritas yang melibatkan perangkat daerah terkait secara terkoordinasi.
Perkembangan pelaksanaan aksi tersebut selanjutnya akan didokumentasikan dan ditinjau melalui mekanisme Pokja Perubahan Iklim.
Dukungan program CAPACities menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola perubahan iklim yang inklusif sekaligus meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merespons risiko iklim. (Adv)
