Maumere, Ekorantt.com – Seorang sopir tua bernama Antonius Yoseph Jogo menggugat Baba Amung.

Baba Amung adalah pemilik Toko Agung yang beralamat di Jalan Don Thomas Nomor 1, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

Antonius menggugat Baba Amung lantaran tidak membayarnya uang pesangon kerja [Uang Penggantian Hak (UPH), Red] paska dirinya mengundurkan diri pada Januari 2019 lalu.

Antonius sendiri bekerja sebagai sopir di Toko Agung selama 13 tahun 5 bulan.

Ia bekerja di sana mulai dari tahun 2005 hingga Mei 2019.

Dalam “Surat Kuasa” yang diterima Redaksi EKORA NTT, pria tua kelahiran Lela, 8 April 1958 ini sudah menunjuk Laurensius S. Welling, S.H. menjadi kuasa hukumnya.

Dalam surat kuasa tersebut, Antonius selaku PEMBERI KUASA memberi kuasa kepada Laurensius S. Weling selaku PENERIMA KUASA untuk mendampingi, membeli, mengurus, dan mengambil tindakan hukum seperti membuat surat-surat, menghadap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan penjabat sipil yang terkait dengan masalah, melakukan mediasi, serta menghadap di muka pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian berkaitan dengan masalah uang pesangon kerja yang tidak dibayar oleh Baba Amung.

Dalam sebuah surat tentang “Permohonan Penyelesaian Uang Pesangon” yang dibuat di Maumere, 2 Agustus 2019, Antonius juga sudah menyurati Presiden Jokowi.

Dalam surat tersebut, Antonius memohon Presiden Jokowi untuk “segera mengambil sikap dalam kasus ini karena ketidakseriusan dalam proses sampai ke Dinas Naketrans Kabupaten Sikka Propinsi Nusa Tenggara Timur.”

Antonius juga meminta Presiden Jokowi untuk “menyampaikan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Nakertrans Propinsi NTT dan Kabupaten Sikka agar saya bisa mendapatkan Uang Pesangon dari Baba Amung Pemilik Toko Agung.”

Tembusan surat itu disampaikan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta, Gubernur NTT di Kupang, Kadis Nakertrans Provinsi NTT di Kupang, Bupati Sikka di Maumere, Kadis Nakertrans Kabupaten Sikka di Maumere, Penasihat Hukum/Advokat, dan para wartawan.

Sehari sebelumnya, yakni pada tanggal 1 Agustus 2019, Laurensius S. Welling selaku Kuasa Hukum Antonius juga menyurati Presiden Jokowi.

Dalam surat itu, Laurensius juga memohon Presiden Jokowi untuk memberitahukan kasus ini kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Gubernur NTT, Dinas Nakertrans Provinsi NTT, Bupati Sikka, dan Dinas Nakertrans Kabupaten Sikka agar menyelesaikan kasus ini.

Kepada Presiden Jokowi, advokat yang beralamat di Jalan Moan Subuh, RT 02 Dusun Nara I, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka ini menyampaikan delapan (8) poin sebagai berikut.

Pertama, Antonius Yoseph Jogo adalah seorang sopir pada Toko Agung milik Baba Amung yang sudah bekerja selama 13 tahun 5 bulan.

Kedua, karena sudah tua, Antonius pun meminta berhenti atau istirahat bekerja sebagai sopir pada Toko Agung milik Baba Amung.

Ketiga, Baba Amung tidak mau membayar uang pesangon kepada Antonius. Ia malah menyuruh Antonius melapor saja kasus itu ke Dinas Nakertrans Kabupaten Sikka.

Keempat, Antonius sudah melaporkan kasus ini ke Dinas Nakertrans Kabupaten Sikka. Namun, sampai sekarang, dinas tidak memberi jawaban yang pasti.

Kelima, diduga, Antonius dan semua pekerja lain di Toko Agung milik Baba Amung tidak pernah menandatangani kontrak kerja dan/atau membuat perjanjian kerja dengan Baba Amung.

Keenam, Baba Amung tidak pernah memberikan kuitansi pembayaran honor atau gaji kepada para pekerja pada saat pemberian uang honor atau gaji.

Ketujuh, para pekerja yang bekerja di Toko Agung diberikan gaji per/minggu.

Kedelapan, Antonius meminta uang pesangon agar bisa menikmati hari tuanya bersama keluarga.

Kronologi

Antonius sendiri menjelaskan kronologi kasusnya tersebut di atas sebagai berikut.

Pada tanggal 9 Januari 2019, dirinya meminta berhenti bekerja dan mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai sopir di Toko Agung Baba Amung.

Dia sudah bekerja selama 13 tahun 5 bulan di Toko Agung.

Sesudah memutuskan berhenti bekerja, dia pun berpamitan dengan Baba Akin atau Rudi di Toko Agung.

Baba Akin  atau Rudi adalah putra Baba Amung.

Alasan dia minta berhenti bekerja karena umur sudah tua. Dia juga mau istirahat.

Dia kemudian minta uang pesangon.

Namun, Baba Amung melalui putranya Baba Akin atau Rudi tidak memenuhi permintaannya tersebut.

Baba Amung malah memintanya melaporkan kasus itu ke Dinas Nakertrans Kabupaten Sikka.

Pada Bulan April 2019, Antonius mengadukan kasusnya ke Dinas Nakertrans Kabupaten Sikka.

Terjadi percakapan berikut ini.

Antonius: “Bagaimana dengan saya kerja sekian tahun saya tidak dapat apa-apa?”

Dinas Nakertrans: “Pamit dengan siapa?”

Antonius: “Dengan anaknya Baba Amung.”

Dinas Nakertrans: “Bapak ke Toko pamit dengan Baba Amung.”

Kemudian, pada tanggal 26 Juni 2019, Antonius menemui Baba Amung.

Namun, Baba Amung berkata kepadanya, “Kau kerja di pelayaran baru kau datang minta uang di saya.”

Baba Amung kemudian menyuruh Antonius untuk melaporkan kasus itu ke Dinas Nakertrans Kabupaten Sikka.

Pada 15 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 WITA, EKORA NTT mencoba menemui Baba Amung di Toko Agung di di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

Namun, kami tidak bisa bertemu langsung Baba Amung.

Kami hanya bisa menemui Baba Akin  atau Rudi, putra kandung Baba Amung.

Baba Akin menerima kami di ruang kerjanya di Toko Agung.

Saat itu, dia sedang duduk dan mencatat sesuatu di meja kerjanya.

Tampak beberapa karyawati Toko Agung sibuk melayani pembeli.

Kami menceritakan kronologi kasus Antonius.

Baba Akin mengatakan, ayahnya, Baba Amung, sedang berada di Surabaya.

Dia berjanji akan menyampaikan kasus Antonius ke ayahnya itu.

“Ini orang kan lagi ke Surabaya. Nanti saya sampaikan saja,” kata dia.

Dia tidak menjawab lebih lanjut lagi pertanyaan-pertanyaan yang coba kami kemukakan.

Dia juga tidak memberi nomor kontaknya kepada kami.   

“Nanti saya sampaikan saja,” pungkasnya mengakhiri wawancara singkat sore itu.

Berikut Redaksi lampirkan upah dan beban kerja Antonius selama.

Berikut Redaksi lampirkan upah dan beban kerja Antonius selama bekerja sebagai sopir di Toko Agung Baba Amung periode 2005 – 2019.

Uang Penggantian Hak

Hasil telusuran EKORA NTT menunjukkan, kasus pengunduran diri karyawan yang dilakukan secara sukarela diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau UU 13/2003 sebagai berikut.

1. Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4).
2. Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
3. Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat: (a) Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri; (b) Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan (c) Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.
4. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Ada pun Pasal 156 Ayat (4) berbunyi: “Uang penggantian hak (UPH) yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;
3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja (UPMK) bagi yang memenuhi syarat;
4. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Sementara itu, Pasal 156 Ayat (1) berbunyi: “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH) yang seharusnya diterima.”

Dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pengunduran diri masuk ke dalam kategori Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sukarela.

Yogyakarta, Ekorantt.com – Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK telah menetapkan sepuluh nama peserta yang lolos yang kemudian memasuki tahap seleksi uji publik dan wawancara. Namun, Jaringan Anti-Korupsi (JAK) Yogyakarta mencatat beberapa permasalahan dari proses seleksi calon pimpinan KPK tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh EKORA NTT, terdapat 4 poin penting yang dikemukakan oleh JAK Yogyakarta berkenaan dengan itu.

Pertama, pansel lagi-lagi tidak mempertimbangkan syarat laporan harta kekayaan calon pimpinan KPK dalam proses seleksi. Ketentuan Pasal 29 angka 11 UU KPK menyebutkan bahwa laporan harta kekayaan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon pimpinan KPK.

Sementara pansel capim KPK justru masih bersikukuh bahwa laporan harta kekayaan calon pimpinan KPK tidak dipersyaratkan dalam seleksi. Langkah pansel yang berencana akan mengganti calon pimpinan KPK jika tidak melaporkan harta kekayaan saat nanti terpilih sangat tidak tepat.

Selain tidak ada mekanisme penggantian calon dalam seleksi pimpinan KPK, tugas pansel selesai saat menyetorkan sepuluh nama hasil seleksi kepada Presiden. Hal ini menunjukan kekeliuran pansel sehingga berpotensi cacat formil, karena tidak sesuai UU KPK.

Kedua, rekam jejak calon pimpinan KPK tidak menjadi pertimbangan penting bagi Pansel. Menurut hasil penelusuran rekam jejak yang disampaikan oleh KPK, masih ada beberapa catatan dari 20 calon pimpinan KPK yang lolos.

Antara lain calon yang tidak taat dalam pelaporan LHKPN, diduga pernah terlibat pelanggaran etik, pernah menghalangi kerja KPK, dan bahkan ada yang diduga pernah menerima gratifikasi. Masukan KPK di atas harusnya menjadi pertimbangan Pansel dalam seleksi.

Akan tetapi Pansel tidak mempertimbangkannya, sehingga masih ada calon dengan banyak catatan yang tetap lolos. KPK perlu terbuka kepada publik mengenai rekam jejak capim KPK. Pansel jika masih punya keraguan terhadap catatan rekam capim dapat mendatangi KPK untuk klarifikasi.

Ketiga, pansel calon pimpinan KPK perlu transparan serta lebih mempertimbangkan masukan publik dalam melakukan proses seleksi. Prinsip transparansi menjadi ketentuan sesuai Pasal 31 UU KPK. Pansel harus menjelaskan kepada masyarakat mengenai kriteria dalam seleksi calon pimpinan KPK. Setelah itu Pansel harus membuka hasil penilaian seleksi.

Keempat, Presiden perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja pansel, sebab banyak kritik dan masukan publik tidak dihiraukan. Presiden harus membuktikan komitmen memperkuat KPK dengan tidak memilih nama-nama capim yang terindikasi bermasalah. Bagaimana pun, hasil kerja pansel menjadi cermin sikap Presiden. Tanpa ketegasan dan kepemimpinan Presiden, pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan berhasil.

Kefamenanu, Ekorantt.com – Kasus dugaan malpraktik yang dilakukan manajemen Rumah Sakit Leona Kefamenanu bikin kesal keluarga korban.

Keluarga korban akan menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan.

Sebelumnya, diberitakan bahwa manajemen Rumah Sakit Leona Kefamenanu diduga lalai menangani pasien atas nama Abraham Mariano Moni.

Abraham sendiri adalah bayi yang baru lahir pada Minggu, 18 Agustus 2019 lalu.

Akibat kelalaian tersebut, putra dari Tonci Piut Albertus Moni itu meninggal dunia pada Minggu, 25 Agustus 2019.

Tonci adalah warga yang berdomisili di Jalan Diponegoro, RT 011, RW 004, Kelurahan Bansone Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU.

Bayi itu meninggal dunia setelah mengalami demam, perut kembung, serta infeksi pada tangan kanan.

Infeksi tersebut diduga akibat luka bekas jarum infus saat mendapat perawatan di Rumah Sakit Leona Kefamenanu.

“Memang ada kelalaian. Seharusnya yang pasang infus itu dokter yang sudah kompeten. Suntikan untuk pasang infus di anak punya tangan itu ada beberapa dan semuanya akhirnya jadi infeksi,” ujar Tonci saat ditemui wartawan di kediamannya, Senin (2/9/2019).

Ia menuturkan, putranya dilahirkan di Rumah Sakit Leona Kefamenanu pada Minggu, 18 Agustus 2019 melalui operasi caesar dengan berat badan 3,1 Kg.

Beberapa waktu pasca kelahiran, Tonci ditelepon pihak Rumah Sakit Leona di lantai 1.

Saat bertemu dengan dokter, ia diberitahu bahwa bayinya menderita kekurangan albumin sehingga harus diinfus.

“Setelah rawat tiga hari dan diperiksa albumin sudah normal, makanya kami langsung keluar hari Rabu itu. Tapi, ternyata kami keluar itu anak bawa penyakit memang. Kami pikir saja bekas infus itu akan hilang satu atau dua hari, tapi malah lebih parah lagi,” kata dia kesal.

Pasca keluar dari Rumah Sakit Leona, Tonci mengaku bayinya tidak bisa tidur.

Pada Kamis, 22 Agustus 2019, kondisi putranya mulai memburuk.

Bayinya mulai mengalami demam tinggi, perut kembung, serta infeksi pada bekas suntikan infus.

Melihat kondisi putranya tersebut, pada Jumat, 23 Agustus 2019, Tonci dan istrinya kembali membawanya ke Rumah Sakit Leona untuk dirawat.

“Bawa sampai Leona itu, kami tidak dapat pelayanan. Dong (pihak RS Leona) alasan ada rapat di atas. Saya punya anak posisi sekarat tidak ada yang turun untuk ambil tindakan medis, tidak ada sama sekali. Anak punya tangan yang infeksi itu saat itu sudah mulai bernanah dan membatu. Infeksi juga sudah mulai menyebar,” ujarnya.

Tonci menuturkan, lantaran tidak mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Leona, dirinya sempat membawa bayinya ke RSUD Kefamenanu pada Jumat, 23 Agustus 2019 malam.

Namun, karena dokter spesialis anak tidak berada di tempat, bayinya baru dibawa kembali ke RSUD Kefamenanu pada Sabtu, 24 Agustus 2019.

Setelah beberapa waktu mendapatkan pelayanan, bayi Tonci akhirnya menghembuskan napas terakhir pada Minggu, 25 Agustus 2019 dini hari.

“Anak kecil begitu pikul 3 penyakit. Infeksi di tangan, perut kembung, kemudian dia punya panas 38 derajat. Panas 38 derajat waktu itu kami masih tes di Leona dulu. Tapi, setelah ditangani, juga tidak turun-turun. Mungkin Tuhan bilang, dari pada lu (kamu) menderita, nah, biar saya ambil pulang sudah,” tuturnya dengan nada sendu.

Tonci menegaskan, terkait persoalan ini, dirinya sudah membuat laporan di Polres TTU.

Ia berkomitmen akan terus menempuh jalur hukum agar putranya yang meninggal dunia bisa mendapatkan keadilan.

“Saya rasa tidak puas. Saya tidak akan mengalah dengan ini kasus. Kalau tidak ada proses hukum, berarti saya akan pakai saya punya cara sendiri,” tegasnya.

Kapolres TTU AKBP Rishian Krisna Budhiaswanto saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan polisi terkait kasus tersebut.

Kapolres Rishian mengaku, saat ini laporan itu sudah ditangani dan sedang dalam proses penyelidikan bagian Reskrim Polres TTU.

“Sudah ada laporan terkait hal tersebut, dan sudah dalam penyelidikan Satreskrim Polres TTU,” ujarnya. (Santos)