Gempur “Stunting” dengan Gerobak Cinta

Redaksi Ekorantt.com
-
0
Gempur “Stunting” dengan Gerobak Cinta

Larantuka, Ekorantt.com – Pemerintah Kabupaten Flores Timur bertekad menggempur masalah stunting dari hulu sampai ke hilir. Tekad ini sudah dinyatakan dalam deklarasil bersama sejak November tahun lalu. Masalah stunting memang jadi perhatian Pemerintah Pusat untuk meningkatkan taraf hidup generasi Indonesia menjadi lebih sehat.

Menjawabi upaya untuk memberantas stunting ini Pemerintah Kabupaten Flores Timur bekerjasama dengan Yayasan Pengakjian dan Pengembangan Sosial (YPPS) Flotim dan Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) menggelar Deklarasi Flores Timur Gempur Stunting.

“Kita gemparkan Flores Timur untuk gempur Stunting,” pekik Anton Hadjon penuh semangat.Targetnya adalah  Flotim bebas stunting tahun 2023.

Menurut Anton Hadjon, jumlah kasus stunting di Flotim sebanyak 29,09 persen. Ini lebih rendah dibandingkan dengan angka stunting tingkat Provinsi NTT, namun masih tinggi dibandingkan dengan target nasional.

“Masih tingginya angka stunting di Flores Timur dapat menghambat misi pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk selamatkan orang muda pada 10-20 tahun ke depan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Flores Timur terus bekerja keras memperbaiki pangan dan gizi. Salah satu target adalah menurunkan angka stunting,” lanjut Anton Hadjon.

Lebih lanjut Ia mengajak seluruh masyarakat Flotim untuk sama-sama bergerak menggempur stunting dari hulu ke hilir.

Direktur Gizi Masyarakat Kemenkes RI, Ir. Doddy Izwardy, MA, mengatakan bahwa stunting masih menjadi masalah serius yang selalu dibicarakan di tingkat nasional. Angka stunting di Provinsi NTT masih menjadi yang tertinggi, yakni 37,2 % sejak tahun 2013.

Menurutnya, ada 3 persoalan pokok dalam mengatasi stunting yakni pangan, gizi dan kesehatan.

“Jika ketersediaan pangan kita cukup tetapi masih ada masalah pada gizi dan kesehatan di masyarakat maka akan berpengaruh pada sulitnya kita menggempur stunting. Sementara masalah kesehatan yang masih kita alami adalah angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kesakitan balita,” terangnya.

Gerobak Cinta

Menjawabi upaya penanganan stunting setiap desa di kabupaten Flores Timur diarahkan untuk menunjukan perhatian yang serius. Di desa Boru upaya penggempuran masalah stunting dikenalkan dengan program Gerobak Cinta.

Siti Hayon, Ketua PKK Desa Boru menjelaskan bahwa pihaknya memang menjalankan secara maksimal. Belum genap satu tahun berjalan masalah stunting di desa Boru pun langsung menurun drastis. Sisa bayi yang mengalami stunting tinggal delapan orang, demikian tutur Siti.

Menurut Siti, gerobak cinta yang dinamakan untuk menggempur masalah stunting mengandung spirit pelayanan kepada anak-anak penderita stunting. Jadi kami menyiapkan aneka menu mulai dari nasi, lauk segar sampai dengan jus kelor dan buah-buahan segar yang wajib dikonsumsi.

Aneka menu makanan ini dimasak oleh tim dari PKK dan dihantar dengan semangat cinta kepada anak-anak yang mengalami stunting. Kami menemani makan bersama si penderita stunting. Semuanya kami lakukan dengan penuh kasih. Jadi kami menamkannya dengan Gerobak Cinta. Urai Siti dengan bangga.  

Menurut Siti Gerobak Cinta ini memang sungguh sangat membahan gemanya sejak dideklarasikan pada penghujung 2018 tersebut, pihak Pemda Flotim lalu melakukan intervensi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada sekitar 2000-an anak (stunting) dibawa 2 tahun, dan ibu hamil, 3 kali sehari selama 90 hari.

Pelayanan kasih penuh cinta itu lah yang dinamakan Gerobak Cinta. Sementara intervensi lainnya masuk dalam Rembuk Stunting itu.

Kuliah Umum Perdana di IKTL Waibalun, Bupati Anton Hadjon Tantang Mahasiswa Berwirausaha Sambil Kuliah

Sutomo Hurint
-
0
Kuliah Umum Perdana di IKTL Waibalun, Bupati Anton Hadjon Tantang Mahasiswa Berwirausaha Sambil Kuliah

Larantuka, Ekorantt.com – Bupati Kabupaten Flores Timur, Antonius Hubertus G. Hadjon menantang mahasiswa Institut Teknologi (IKTL)Waibalun berwirausaha sambil kuliah dengan mengelolah potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di Flores Timur. Tantangan ini disampaikannya ketika memberikan kuliah umum perdana tahun akademik  2019/2020 di IKTL Waibalun dengan tema “Generasi Mileneal yang Unggul dan Berjiwa Entrepreneur di Era Revolusi Industri” pada Rabu (14/8/2019).

Anton Hadjon mengatakan, saat ini tenaga kontrak ataupun honor terkhusus guru sangat terbatas, oleh karenanya untuk menyiapkan mahasiswa yang mampu menghadapi realitas usai kuliah, Pemerintah Kabupaten Flores Timur memberikan ruang kepada mahasiswa yang kuliah di Flores Timur untuk belajar berekspresi mengembangkan potensi-potensi yang ada di Flores Timur dengan memaksimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi.

“Sumber Daya Alam kita di Flores Timur sangat melimpah namun hingga saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Seorang mahasiswa sebagai agen perubahan harus berani berwirausaha untuk mengembangkan potensi yang ada dengan memaksialkan potensi teknologi yang ada,”kata Anton Hadjon.

Bupati Anton Hadjon menjelaskan hampir setiap kebutuhan masyarakat di Flores Timur selalu datang dari luar Flores Timur, padahal Flores Timur memiliki bahan baku yang berlimpah dan orang muda Flores Timur bisa mengelolanya dengan standar produksi yang baik. Ditegaskan Anton Hadjon, mahasiswa sebagai agen perubahan harus mampu memuliakan potensi SDA Flores Timur dengan mengelola potensi yang ada disekitar tempat tinggalnya.

“Banyak mahasiswa IKTL berangkat dari orang tua petani. Mulailah dari dari apa yang kita miliki. Mulailah dari potensi yang ada di dekat kita.  Kita punyak kebun kelapa tapi kita hanya buat sebatas kopra, mengapa kita tidak bisa memastikan diri kita untuk berhenti mengonsumsi minyak goreng dari luar? Solusinya, kita harus buat minyak kelapa yang lebih banyak dengan kualitas yang bagus? Kita punya kelor, kita punya sorgum namun kita belum mampu mengolah menjadi suatu produk sereal dengan kemasan yang bagus untuk menggempur Stunting di Flores Timur,” urai Anton Hadjon.

Mengusung tema “Generasi Mileneal yang Unggul dan Berjiwa Entrepreneur di Era Revolusi Industri”, Bupati Anton menantang mahasiswa IKTL untuk berwirausaha sambil kuliah. Mahasiswa sebagai generasi mileneal yang unggul, harus mampu menghadapi tantangan realitas dengan memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk peningkatan Produktifitas produksi dan management pemasaran yang lebih baik.

“Saya sebenarnya ingin menantang mahasiswa IKTL untuk berwirausaha. Jika ada mahasiswa yang sudah sudah sampai pada tingkatan melaksanakan, bagaimana meningkatkan produktifitas kebun dan mampu meningkatkan standar produktifitas hasil kebun yang dimiliki orangtuanya, maka segera daftarkan diri ke Pemda, supaya kita sama-sama berdiskusi. Saya,akan membangun langkah pendampingan terhadap usahanya. Supaya Orang Muda ini, setelah habis kuliah dari sini bisa membuat lapangan pekerjaan baru untuk mempercepat pembangunan Flores Timur yang sejahtera,”paparnya.

Sepakati Ranperda tentang Bantuan Dana Pendidikan, DPRD Sikka Diapresiasi Bupati Robby

Petrus Popi
-
0
Sepakati Ranperda tentang Bantuan Dana Pendidikan, DPRD Sikka Diapresiasi Bupati Robby

Maumere, Ekorantt.com – Bupati Sikka Fransiskus Robertus Diogo Idong menyampaikan apresiasi kepada 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka yang telah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Bantuan Dana Pendidikan. Sebelumnya, para anggota dewan sempat menolak Ranperda itu.

“Kita semua patut mengucapkan limpah terima kasih kepada segenap bapak ibu pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sikka yang telah menerima Ranperda pendidikan tersebut untuk dibahas dan disempurnakan. Kita percaya, para wakil rakyat kita menaruh kepedulian luar biasa bagi pendidikan tinggi anak-anak dari keluarga miskin. Sehingga semua keluarga miskin bisa menyekolahkan anak-anak setinggi-tingginya. Saya mohon kita mengapresiasi bapak ibu wakil rakyat kita ini,” ungkap Bupati Robby dalam amanat peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-74 di Lapangan Umum Kota Baru Maumere, Flores, Sabtu (17/8).

Bupati Sikka ini mengatakan, setelah pelantikan, dia dan Romanus Woga sudah menuangkan visi, misi, dan program pembangunan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

RPJMD itu telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka pada awal tahun 2019.

Bupati Robby menambahkan, berdasarkan dokumen RPJMD, berbagai Ranperda sebagai landasan hukum operasional untuk merealisasikan visi, misi, dan program-program tersebut sudah diturunkan.

“Beberapa Ranperda sekarang sedang dibahas oleh DPRD Kabupaten Sikka. Salah satunya adalah Ranperda tentang Pendidikan yang di dalamnya memuat tentang pemberian hibah atau beasiswa kepada para mahasiswa dari keluarga miskin,” kata Bupati Robby.

Robby Idong menyampaikan, salah satu prinsip tata kelola pemerintahan adalah berkelanjutan. Oleh karena itu, sambil menyiapkan berbagai dokumen dan peraturan yang diwajibkan undang-undang, pemerintah tetap melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam APBD 2018 dan APBD 2019.

“Kita patut berbangga karena LKPD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2018 mendapat penilaian tiga kali berturut-turut BPK RI dengan predikat terbaik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkapnya. 

Sementara itu, dalam bidang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Kabupaten Sikka sudah empat kali meraih penghargaan sebagai kabupaten peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang diumumkan pada bulan September 2018 lalu.

“Untuk itu, saya mohon kepada kita semua memberikan aplaus untuk Bapak Drs. Yoseph Ansar Rera dan Bapak Paulus Nong Susar bersama dengan segenap pemerintah dan anggota DPRD Kabupaten Sikka. Sebagai penerus, tahun depan kita akan mempertahankan prestasi itu,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Robi Idong juga menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian para anggota DPRD Kabupaten Sikka periode 2014-2019 yang sebentar lagi akan mengakhiri masa baktinya sebagai wakil rakyat.

Angkat Sosok Moan Teka-Iku, Bupati Sikka Berjanji Bangun SDM Unggul di Sikka

Petrus Popi
-
0
Angkat Sosok Moan Teka-Iku, Bupati Sikka Berjanji Bangun SDM Unggul di Sikka

Maumere, Ekorantt.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-74, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sikka melaksanakan apel bendera di lapangan Umum Kota Baru Maumere, Flores, Sabtu (17/8).

Dalam amanatnya, Bupati Sikka Fransiskus Robertus Diogo Idong menyampaikan, HUT Kemerdekaan RI ke-74 ini menjadi momen mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Sikka agar tampil unggul untuk Indonesia yang lebih maju.

Bupati Robby menyampaikan, “SDM Unggul Indonesia Maju” adalah prioritas utama dan strategi pembangunan Indonesia ke depan.

Prioritas dan strategi pembangunan itu diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia serta menjawab tantangan global.

Dengan membangun SDM yang unggul, bangsa Indonesia bisa menjadi Negara yang maju dan sejajar dengan bangsa lainnya di dunia pada tahun 2045 mendatang.

Menurut Bupati Robby, perjuangan merebut kemerdekaan selain dilakukan oleh para pahlawan nasional, juga dilakukan oleh para pahlawan di daerah masing-masing di seluruh pelosok Tanah Air.

Misalnya, Moan Teka Iku, pahlawan dari Kabupaten Sikka.

Dengan semangat nasionalisme yang membara di dada, dia mampu mengobarkan perjuangan masyarakat Kabupaten Sikka melawan kolonialisme Belanda.

Motto perjuangan Moan Teka Iku adalah “A’u Teka Iku Rebu Bait” (Akulah Teka Iku Pahit Bagaikan Besi), “Rebu Natan Kena Ngang” (Besi Retak Jenis Baja), “Damar Jawa Daan Dadin” (Menghijau Bagai Daun Damar), dan “Nora Lelan Sampe Daran Segar” (Menghijau Sepanjang Tahun).

Motto perang Teka Iku ini membakar semangat para pengikutnya untuk berperang melawan penjajah.

Moan Teka dan Moan Iku adalah satu dan tak terpisahkan. Mereka dikenal sebagai Dwi Tunggal Teka Iku.

Perang melawan penjajah bermula dari protes terhadap ketidakadilan ekonomis.

Moan Teka Iku melawan kolonial Belanda dalam sebuah perang yang dikenal dengan nama perang “Nuhu Teka” pada tahun 1901-1904.

Robby mengatakan, kemerdekaan itu bukan sebuah hadiah, melainkan hasil tebusan nyawa banyak martir pahlawan. Jadi, kemerdekaan Indonesia itu mahal.

Robi memaparkan, Ir. Soekarno, Mohamad Hatta, dan beberapa tokoh pendiri bangsa telah merumuskan tujuan kemerdekaan dalam pembukaan UUD 45.

Kemerdekaan adalah gerbang emas melayani segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 

“Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa diberikan kekuatan, kemampuan, keyakinan. Mari sama-sama terus berjuang meneruskan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita dalam membangun Kabupaten Sikka ini dengan kerja keras dan kerja sama,” ungkapnya.

KPP Kampung Deru Gelar Nobar Film

Redaksi Ekorantt.com
-
0
KPP Kampung Deru Gelar Nobar Film

Borong, Ekorantt.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komunitas Persatuan Pelajar Kampung Deru (KPPKD) Desa Mokel, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur-NTT melaksanakan kegiatan nobar (nonton bareng) film.

Kegiatan nobar tersebut  berlangsung di tengah lapangan kampung Deru pada Sabtu, (17/08/2019) malam. Kegiatan nobar ini mengusung tema Perjuangan, Pendidikan, dan Kehidupan Sosial.

Selain dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan nobar juga dirancang sebagai media edukasi bagi Komunitas Persatuan Pelajar Kampung Deru. Tujuannya untuk terus mengikat tali persaudaraan serta memperkuat rasa solidaritas sosial di kalangan para pelajar yang tergabung dalam Komunitas Persatuan Pelajar Kampung Deru.

Herland Kamang salah seorang tokoh muda sekaligus penggagas kegiatan ini menjelaskan, kegiatan sederhana tersebut juga sungguh menghibur seluruh masyarakat kampung Deru, selain para pelajar anggota KPPKD.

“Saya berterimakasih kepada seluruh teman-teman karena sudah membantu dan bekerja sama menyukseskan kegiatan ini”, ungkapnya.

Herland berharap, dengan adanya kegiatan nonton bareng ini, semangat gotong royong, solidaritas sosial, serta persatuan dan kesatuan di kalangang pelajar KPPKD tetap terjaga.

Ia menambahkan, pemanfaatan media-media edukasi seperti ini dapat juga menjadi contoh yang bisa diterapkan oleh generasi-generasi penerus, khususnya kaum pelajar kampung Deru.

Diwawancarai secara terpisah, Monika Intan salah satu siswi SMA di kampung Deru menjelaskan, dirinya merasa sangat bangga dan senang karena dapat melihat dan menyaksikan film yang begitu luar biasa dan mengandung berbagai pesan positif.

“Saya senang sekali nonton film ini. Banyak sekali pesan dan kesan positif yang menggugah perasaan. Ini sangat luar biasa”, ungkapnya sembari tersenyum.

Menurutnya, tema yang diangkat dalam pemutaran film ini juga sangat luar biasa.  Film yang diputar membantu para penonton memaknai nilai-nilai perjuangan, pendidikan, dan hidup sosial.

“Semoga makna pemutaran film ini dapat dihayati dan selanjutnya menciptakan semangat perjuangan, semangat belajar, dan kerukunan hidup sosial ditengah masyarakat,” harap Intan.

Mulia Donan

Hironimus, Si Petani Cengkih di Wolomasi

Redaksi Ekorantt.com
-
0
Hironimus, Si Petani Cengkih di Wolomasi

Wolomasi, Ekorantt.com – Hironimus (62) hidup di Desa Wolomasi, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende. Sebuah desa dengan jarak 25 Km dari Kota Ende.

Hironimus seorang petani cengkih. Sebagai petani cengkih, Hironimus punya kebun cengkih yang cukup luas. Jaraknya cukup jauh dari perkampungan.

Malam itu, kami, Hironimus, istri, dan anak-anaknya, duduk bersama di rumahnya di Wolomasi. Kami bercerita sambil membersihkan cengkih yang baru dipanen.

Hironimus cerita banyak tentang kehidupannya sebagai petani cengkih.

Setiap tahun, ia memanen cengkih sekitar 400-500 Kg dan menjualnya di Kota Ende dengan harga paling tinggi Rp110.000,00 dan paling rendah Rp75.000,00. Menurut Hironimus, setiap pohon cengkih bisa menghasilkan 25 Kg kalau buahnya sedikit dan 30-35 Kg kalau banyak buahnya.

Umur cengkih siap panen biasanya 6 tahun. Namun, sekarang, usia matang cengkih mencapai 7-8 tahun.

Pada bulan Januari, cengkih sudah mulai berbunga. Pada Juli-Agustus, cengkih sudah mulai bisa dipanen. Pada saat musim panen, Hironimus dan istrinya akan berangkat pagi-pagi sekitar pukul 06.30 WITA menuju kebun. Mereka jalan kaki. Mereka biasa makan siang, yang menunya sudah disiapkan istrinya, di kebun cengkih. Mereka baru akan pulang ke rumah pada sore hari sekitar pukul 16.00 WITA. 

Cengkih dipetik dan diisi dalam dua karung beras berukuran 50 Kg. Cengkih dipetik dengan alat bantu tangga yang terbuat dari bambu berukuran 10 meter dari tanah. Ukuran tangga disiapkan bervariasi mengikuti tinggi atau rendahnya pohon cengkih. 

Jika tinggi pohon melebihi 10 meter, maka tangga akan menjadi lebih tinggi dari 10 meter. Dengan demikian, usaha memetik cengkih butuh keberanian naik tangga.

Hironimus sendiri biasa menggunakan tangan kosong untuk memetik cengkih. “Saya biasa pakai tangan saja untuk petik. Ada orang yang pakai sabit,” ungkapnya.

Selanjutnya, cengkih dimuat oleh putranya menggunakan sepeda motor.

Di rumah, pada malam hari, bersama istri dan anak-anaknya, Hironimus akan membersihkan cengkih yang sudah dipetik itu. Mereka memisahkan biji cengkih dari tangkai. 

Setelah dipilah-pilah, keesokan harinya, biji dan tangkai cengkih dijemur terpisah sampai benar-benar kering. Proses pengeringan cengkih butuh waktu sekitar tiga sampai empat hari. Kalau sedang musim cengkih, maka di halaman rumah akan bertaburan cengkih dengan aroma harum yang menusuk hidung.

Selain biji, tangkai cengkih juga dijual dengan harga Rp5.000,00 per/kilo. Hasil dari penjualan cengkih digunakan untuk membayar biaya kuliah anak. Sebagiannya ditabung.

“Kami kerja untuk ongkos kami punya anak-anak. Mereka harus sekolah,” ucap istri Hironimus di sela-sela cerita kami.

Hironimus adalah sosok yang sederhana dan pekerja keras. Beliau punya prinsip, untuk menghasilkan uang, tidak perlu keluar dari kampung atau merantau. Kampung halaman selalu beri rejeki berlimpah kalau kita tekun bekerja dan bersyukur kepada Sang Pemberi serta ikhlas berbagi kepada orang-orang kecil.

“Kalau ada susu dan madu di tanah sendiri, untuk apa pergi ke tanah orang?” ungkap Hironimus mengakhiri cerita kami.

Hironimus menghabiskan tegukan terakhir kopi di gelasnya. 

Milla Lolong, Mahasiswi Uniflor, Kontributor

34 Anggota DPRD Sikka Dilantik, Rakyat: Jangan “Main Mata” dengan Pemerintah!

Redaksi Ekorantt.com
-
0
34 Anggota DPRD Sikka Dilantik, Rakyat: Jangan “Main Mata” dengan Pemerintah!

Maumere, Ekorantt.com – Pada Senin, 26 Agustus 2019, 34 anggota DPRD Sikka terpilih periode 2019 – 2024 dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere Johnicol R. Frans Sine, S.H. di gedung DPRD Sikka.

Satu (1) anggota DPRD Sikka terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) John Ragaimu belum dilantik karena jatuh sakit pada saat gladi resik pelantikan anggota DPRD Sikka di ruang utama gedung DPRD Sikka, Sabtu (24/8).

Dia masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) T.C. Hillers Maumere.

34 anggota DPRD Sikka ini dilantik dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang Tahun 2019 DPRD Kabupaten Sikka yang dipimpin Ketua DPRD Sikka Gorgonius Nago Bapa, S.E.

Usai pelantikan, pimpinan dewan sementara ditetapkan berdasarkan presentase perolehan suara terbanyak.

Pimpinan dewan sementara terpilih adalah Donatus David, S.H., Gorgonius Nago Bapa, S.E., dan Yoseph Karmianto Eri, S. Fil.

Ketua DPRD Sikka Donatus David dalam sambutannya menyampaikan proficiat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sikka yang  telah berkontribusi positif dengan memilih para wakilnya duduk di gedung parlemen.

“Kita hadir dan berkarya di sini atas pilihan cerdas yang matang dari rakyat Nian Sikka Tanah Alok yang satu dan kokoh dalam mengusung misi menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjunjung nilai kebhinekaan masyarakat tanpa memarginalkan siapa pun di Nian Sikka Tanah Alok,” ungkapnya.

Ia mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Skka periode 2014-2019 yang telah berjuang membangun Nian Tanah Sikka.

“Semoga janji bakti untuk membangun Nian Sikka Tanah Alok dapat terus kita lanjutkan karena rakyat sudah menaruh harapan besar di pundak kita,” ujarnya.

Politisi dari PDI-P ini mengajak anggota DPRD Sikka yang baru untuk melakukan berbagai upaya perbaikan dalam kinerja para legislator. Dengan demikian, cita-cita “Sikka Bahagia” 2023 dapat terwujud. 

“Jangan cederai masyarakat kita, apalagi mencederai kepercayaan mereka, karena harapan besar mereka itu sudah terpatri di pundak kita. Tinggal bagaimana kita mengaktualisasikannya di Lepo Kula Babong yang terhormat ini,” pungkasnya.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat dalam sambutan tertulis yang dibacakan Bupati Sikka Fransiskus Robertus Diogo Idong mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Sikka yang telah memberikan kontribusi penting dalam pesta demokrasi ini.

Gubernur Viktor berharap, para anggota DPRD Sikka yang baru dilantik dapat membangun hubungan kerja sama, meningkatkan peran dan tanggungjawab dalam pengembangan hidup berdemokrasi, melaksanakan fungsi dan kewenangan, serta meningkatkan kreativitas dan kinerja kerja demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Hadir dalam acara itu Bupati Sikka Robby Idong, Sekretaris Daerah Sikka, Kapolres Sikka, Dandim Sikka, Danlanal Sikka, Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya.

Mantan Bupati Sikka Periode 2003 – 2008 Alexander Longginus saat dimintai tanggapannya menyampaikan proficiat atas pelantikan anggota DPRD Sikka yang baru.

Dia meminta para anggota DPRD Sikka itu untuk bekerja serius dan berkomitmen membela kepentingan rakyat.

Dia menekankan tiga (3) fungsi utama DPRD, yakni fungsi anggaran atau budgeting, pengawasan atau control, dan pembuatan undang-undang atau legislation.

Menurut mantan Ketua PDI-P Sikka selama 20 tahun ini, pelaksanaan tiga (3) fungsi DPRD ini dalam periode masa bakti anggota DPRD Sikka sebelumnya sangat fatal.

Salah satu contohnya adalah penundaan penetapan APBD Perubahan 2019 oleh Bupati Sikka Robby Idong.

Dia mengaku pesimis kalau APBD Perubahan itu bisa dijalankan.

Sebab, para anggota DPRD Sikka baru efektif bekerja setelah tiga (3) bulan dilantik.

Dalam waktu-waktu ini, mereka masih akan membahas tata tertib (Tatib) dewan.

Setelah pembahasan Tatib, mereka akan membentuk alat kelengkapan dewan seperti komisi, badan legislasi, dan badan anggaran.

Usai pembentukan alat kelengkapan dewan, mereka akan mereka menetapkan program kerja dan jadwal kegiatan DPRD.

Setelah itu, mereka baru membahas APBD Perubahan, APBD Induk, dan program kerja pemerintah lainnya.

Alex menegaskan, segala bentuk pengeluaran di luar APBD Induk adalah pengeluaran ilegal.

Dalam kaitannya dengan fungsi legislasi, para anggota DPRD dan pemerintah bertugas menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang berpihak pada rakyat.

Sementara itu, terkait dengan fungsi pengawasan, dia menegaskan, para anggota DPRD tidak boleh bermain mata dengan pemerintah.

“Mereka harus bersikap tegas kawal program pemerintah,” pungkasnya.

Pastor Katolik di Ledalero, Pater Dr. Otto Gusti Nd. Madung, SVD saat dimintai tanggapannya menyampaikan proficiat untuk para anggota DPRD Sikka yang dilantik hari ini.

“Anda adalah wakil rakyat dan karena itu bekerjalah untuk kepentingan rakyat yang empunya kedaulatan itu,” katanya.

Ketua STFK Ledalero ini berpendapat, bekerja untuk rakyat adalah cara kampanye paling efektif dan murah dalam politik elektoral.

Saat ditanya tentang apa hal utama yang mesti diperhatikan seorang wakil rakyat di Sikka dalam masa bakti lima (5) tahun ke depan, Pater Otto menjawab, para anggota DPRD Sikka itu mesti mengurangi anggaran untuk kepentingan ekonomi politik anggota DPRD itu sendiri.

Misalnya, mereka harus mengurangi anggaran perumahan dan transportasi anggota dewan dan mengalihkannya untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Tokoh Masyarakat di Napung Langir, Yos Lasar saat dimintai komentarnya tentang acara pelantikan ini menyoroti persoalan tentang Perda di Kabupaten Sikka yang tidak laku-laku.

Menurut dia, Perda di Sikka tidak laku-laku karena boleh jadi para anggota DPRD Sikka tidak belajar dan tidak memahami hukum, filsafat, dan sosiologi-antropologi dengan baik.

Sebab, menurut pensiunan guru seni budaya ini, sebuah Perda bisa laku di masyarakat jika pertama, punya landasan yuridis yang bisa dipelajari dalam mata kuliah pengantar hukum, kedua, punya landasan filosofis yang bisa dipelajari dalam mata kuliah pengantar filsafat, dan ketiga, punya landasan sosiologis yang dipelajari dalam mata kuliah sosiologi-antropologi.

“Pertanyaannya adalah apakah anggota DPRD kita pernah menyentuh tiga mata kuliah ini?” ungkapnya.

Berikut adalah nama-nama dari 35 anggota DPRD Sikka periode 2019 – 2024.

Dari 35 anggota DPRD Sikka di atas, 19 anggota adalah wajah baru, sedangkan 16 lainnya adalah pendatang baru.

16 pendatang baru ini menggantikan 16 anggota wajah lama.

16 anggota DPRD wajah lama yang terpental itu adalah Adelbertus Kesar, Germanus Yosep dan Beatus Djogo (Gerindra), Ferdinandus Yan (Golkar), Paskalia Laban, Marsel Sawa dan Sunardin (Hanura), Heni Doing, Okto Gleko dan Pankrantius N. Tonce (Demokrat).

Diikuti Markus Melo (PAN), Faustinus Vasco dan Laurens Meak (PKPI), Yani Making (NasDem), Syarifudin (PKB), dan H. Aludin (PPP).

Ada juga satu anggota DPRD partai NasDem yang mencalonkan diri sebagai Caleg Propinsi NTT yakni, Siflan Angi. Siflan Angi juga gagal melenggang masuk ke gedung DPRD Provinsi NTT. (yop/aty/eka/sil)

Terima Kasih, Ustad Abdul Somad!

Redaksi Ekorantt.com
-
0
Terima Kasih, Ustad Abdul Somad!

“Dengan penghargaan Gereja memandang juga umat Islam, yang menyembah Allah yang Mahaesa, Yang hidup dan ada, Yang Mahapengasih dan Mahakuasa, Pencipta langit dan bumi, Yang telah berbicara kepada manusia. Keputusan-Nya yang rahasia, mereka usahakan supaya ditaati, seperti Ibrahim telah tunduk kepada Allah, Ibrahim kepada siapa iman Islam rela mengacu. Meskipun tidak mengakui Yesus sebagai Allah, mereka toh menghormati-Nya sebagai Nabi. Ibu-Nya perawan Maria mereka hormati dan kadang-kadang bantuannya mereka mohonkan dengan khusuk. Selanjutnya mereka menantikan hari pengadilan, di saat mana Allah akan mengganjar semua orang yang dibangkitkan. Oleh sebab itu mereka menghargai kehidupan moral dan menyembah Allah terutama dalam sembahyang, sedekah, dan puasa. Mengingat bahwa dalam peredaran jaman, telah timbul pertikaian dan permusuhan yang tidak sedikit antara orang Kristen dan Islam, maka Konsili Suci mengajak semua pihak untuk melupakan yang sudah-sudah, dan mengusahakan dengan jujur saling pengertian dan melindungi lagi memajukan bersama-sama keadilan sosial, nilai-nilai moral serta perdamaian dan kebebasan untuk semua orang” (Dr. J. Riberu, Tonggak Sejarah Pedoman Arah: Dokumen Konsili Vatikan II, 1983, p. 289).

Kalimat yang sedang Saudara baca adalah kutipan langsung dari salah satu pasal Nostra Aetate.

Nostra Aetate, dalam bahasa Indonesia secara rekomendatif diterjemahkan “Dewasa Kita”, adalah salah satu dokumen Konsili Vatikan II yang membicarakan “Deklarasi tentang Sikap Gereja terhadap Agama-Agama Bukan Kristen.”

Sikap positif Gereja Katolik terhadap Islam memiliki dasar umum pada doktrin kebebasan beragama.

Dalam Dignitatis Humanae, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan secara rekomendatif menjadi “Martabat Manusia”, yaitu salah satu dokumen Konsili Vatikan II yang membicarakan “Deklarasi tentang Kebebasan Beragama”, “Konsili ini menegaskan bahwa pribadi manusia mempunyai hak atas kebebasan beragama” (Ibid., p. 353).

Selanjutnya, “Konsili Suci menyatakan bahwa hak atas kebebasan beragama, sesungguhnya berdasarkan martabat pribadi manusia itu sendiri, sebagaimana diketahui baik dari Sabda Allah yang diwahyukan maupun dari akal budi sendiri” (Ibid., p. 354).

Kami berpendapat, salah satu implikasi tafsiran atas dua dokumen deklarasi di atas adalah pengakuan atas kemungkinan kebenaran doktrin agama lain.

Jika jin kafir di salib dan patung Yesus Kristus adalah benar-benar merupakan isi doktrin agama Islam, maka Gereja Katolik mesti berpendapat bahwa mungkin ada se-iota kebenaran dalam doktrin itu.

Jika berita kasus “Tiga Anak Calon Penerima Komuni di Nagekeo Diusir dari Gereja” lantaran orang tuanya belum lunas bayar utang iuran sebesar Rp300 Ribu benar, maka itu adalah salah satu tanda bahwa Gereja Katolik sudah tidak lagi menjadi Gereja orang miskin (https://voxntt.com/2019/08/23/tiga-anak-calon-penerima-komuni-di-nagekeo-diusir-dari-gereja/50424/).

Dalam kasus ini, sakramen pengakuan dikomodifikasi, dijadikan komoditas, untuk mendulang rupiah.

Komodifikasi merupakan salah satu watak khas kapitalisme. Para kapitalis mengkomodifikasi suatu barang dan/atau jasa untuk mendulang nilai lebih atau laba. Nilai lebih itu kemudian diakumulasi, disentralisasi, dan dikonsentrasi menjadi suatu kekuatan kapital yang berlipat-lipat. Akumulasi nilai lebih menjadikan kapitalis semakin kaya raya dan sebaliknya memiskinkan kelas pekerja.

Oh, betapa Gereja Katolik menjadi lebih jahat dari jin kafir jika akumulasi nilai lebih itu diperoleh melalui cara komodifikasi sakramen atau perampasan remah-remah rupiah dari kantong orang miskin di Flores demi pelayanan sakramen!

Jin kafir masuk ke dalam tubuh Gereja Katolik manakala Mempelai Perempuan Yesus Kristus itu tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada orang miskin.

Jin kafir merasuk tatkala Gereja tidak menjadi Gereja orang miskin.

Dengan alur tafsiran seperti ini, maka kami berpendapat, kontroversi ceramah Ustadz Abdul Somad (UAS) adalah kritik profetis bagi Gereja Katolik di satu sisi dan kritik konstruktif bagi Negara Pancasila di sisi lain.

Di satu sisi, Gereja Katolik di Indonesia harus segera bertobat dari Gereja kapitalis menuju Gereja orang miskin.

Gereja Katolik di Flores, misalnya, harus jadi miskin karena mayoritas umat Katolik di sini miskin.

Jika tidak, Gereja Katolik akan terus merampas nilai lebih dari kantong-kantong orang miskin di Flores.

Akibatnya, akan semakin banyak gedung gereja megah di Flores, plus gaya hidup klerus a la kelas menengah ke atas, di tengah kemiskinan orang Flores.

Di lain sisi, sudah saatnya Negara Pancasila menghapus Undang-Undang tentang Penistaan Agama.

Undang-undang itu bertentangan dengan demokrasi, HAM, dan hukum.

Dia hanya melanggengkan arogansi penganut agama mayoritas atas penganut agama minoritas.

Ahok dipenjara 2 tahun bukan karena dia telah menista agama, melainkan karena mobokrasi atau desakkan massa 212 bahwa dia memang harus telah menista agama dan karena itu harus dipenjara.

Demikian pun UAS seharusnya tidak perlu dipidana karena sesungguhnya dia tidak pernah menista agama Katolik.

Cukup Ahok yang dipenjara karena ucapannya. Jangan lagi UAS!

Sebab, agama tidak pernah bisa dinista dengan ucapan. Agama hanya bisa dinista dengan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti korupsi, pelanggaran HAM, penjualan sakramen, etc. Oleh karena itu, penistaan agama tidak bisa diproses secara hukum positif.

Negara Pancasila tidak punya kompetensi untuk menentukan apakah suatu agama telah dinista atau bukan. Jika mau mengadili tindakan penistaan agama, apa indikator hakim atau jaksa untuk menentukan suatu agama telah dinista atau bukan?

Pada titik ini, kita, Gereja Katolik di Indonesia dan Negara Pancasila, harus mengucapkan, “Terima kasih, UAS!”

Sebab, UAS telah mengkritik Gereja Katolik di Indonesia untuk menjadi Gereja orang miskin sekaligus mengkritik Negara Pancasila agar menghapus saja UU Penistaan Agama sebagai salah satu akar ketidakadilan di negeri ini.

Bikin Kekuasaan Tersinggung Itu Tugas Utama Pers: Refleksi tentang Media dan Politik di NTT

Redaksi Ekorantt.com
-
0
Bikin Kekuasaan Tersinggung Itu Tugas Utama Pers: Refleksi tentang Media dan Politik di NTT

Plt. Bupati Ende Djafar Achmad lontarkan kata “Kuper”, akronim dari kurang pergaulan. Kata itu ditujukan kepada para penjabat publik di Ende yang bersikap alergi dengan dan tidak mau dikonfirmasi oleh para jurnalis atau pers.

Pengganti Mendiang Ir. Marsel Petu itu kemudian melakukan berbagai kebijakan terkait pers. Kebijakan itu adalah pertama, melakukan pertemuan atau audiensi rutin dengan para jurnalis tiga bulan sekali, kedua, menyediakan fasilitas publik bagi para jurnalis seperti press room atau kamar pers plus Wi-fi dan mobil operasional jurnalis.

Pernyataan dan kebijakan Djafar Achmad menerbitkan diskursus tentang media dan politik di NTT.

Pertanyaannya adalah apa keadaan sebenarnya dan bagaimana seharusnya hubungan antara media dan politik?

Di satu sisi, Isidorus Lilijawa dalam buku “Perempuan, Media, dan Politik” (2010) berpendapat, “Ada benang merah antara pers dan pemerintah. Dalam kancah politik, pers kerap berfungsi sebagai filter komunikasi politik antara elit politik dan rakyat. Pers juga adalah wahana penting untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah…” (pp. 138-139).

Dalam bukunya itu, Lilijawa mempromosikan antara lain jurnalisme positif, jurnalisme bermartabat, dan jurnalisme sastrawi.

Jurnalisme positif adalah “konsep pemikiran tentang bagaimana aktivitas jurnalistik dijalankan dengan baik dan benar sesuai kaidah jurnalistik dan asas kemanusiaan agar berita yang disajikan tidak saja objektif dan bermakna, tetapi juga menumbuhkan optimisme dan perilaku positif pada pembaca” (p. 124).

Jurnalisme bermartabat adalah “jurnalisme yang konsisten melayani kepentingan publik” (p. 138).

Akhirnya, jurnalisme sastrawi adalah “satu dari setidaknya tiga nama buat genre tertentu dalam jurnalisme yang berkembang di Amerika Serikat, di mana reportase dikerjakan dengan mendalam, penulisan dilakukan dengan gaya sastrawi, sehingga hasilnya enak dibaca” (p. 185) dengan tujuh (7) pertimbangan pokok, yakni fakta, konflik, karakter, akses, emosi, perjalanan waktu, dan unsur kebaruan (p. 187).

Di lain sisi, jika kita selidiki sejarah relasi pers dan politik baik di kancah global di dunia maupun di kancah lokal di NTT, maka kita akan temukan dialektika hubungan antara pers dan politik.

Pada suatu zaman, pers benar-benar mengabdi dari, oleh, dan untuk rakyat. Pada zaman lainnya, pers sungguh-sungguh mengabdi untuk kepentingan kelas penguasa.

Pada zaman batu, rakyat bebas mengekspresikan diri melalui lukisan-lukisan di dinding-dinding batu di gua-gua. Semua suku bangsa di dunia ini pasti punya sejarah tentang lukisan pertama di bumi manusia versi mereka masing-masing. Namun, poinnya adalah rakyat punya semacam kebebasan asali untuk ungkapkan kepentingannya sesuka-sesuka dia. Via media apapun.

Pada zaman Romawi, terutama pada masa pemerintahan Kaiser Julius Caesar, penguasa politik dan oligark atau orang-orang kaya mempekerjakan para diurnarius, budak pencari berita, untuk mencari informasi di acta diurna di forum romanum.

Selanjutnya, manusia-manusia tercerahkan pada masa Renaissance dan Fajar Budi, dengan diawali oleh Revolusi Prancis berslogan “liberte, egalite, fraternite”, menggunakan pena antara lain untuk meruntuhkan hegemoni penguasa politik dan agama. Akan tetapi, tatkala Guttenberg menemukan mesin cetak, kapitalisme cetak bertumbuh makin subur di Eropa.

Di Hindia Belanda, Tirto Adhi Soerjo manfaatkan kapitalisme cetak untuk menjadi “suara rakyat terperintah” melawan kolonialisme Belanda. Benedict Anderson tak ragu menyebut kapitalisme cetak main peran penting dalam menumbuhkan nasionalisme Indonesia sebagai komunitas bangsa yang terbayang.

Paska Reformasi, terutama dengan semakin masifnya penetrasi internet, kapitalisme cetak terdesak oleh kapitalisme digital.

Menurut Ross Tapsell (2016), hal ini mengakibatkan dua hal, yakni pertama, para oligark dan konglomerat media semakin punya kedudukan ekonomi politik yang kuat, tetapi kedua, rakyat biasa, terutama warga melek internet, dapat menunggangi media digital untuk melabrak kekuasaan para oligark, konglomerat, dan politisi.

Di NTT, pers sejak awal dapat pengaruh besar dari Gereja Katolik. Di Flores, Flores Pos, koran milik Tarekat Misi SVD, jadi referensi utama pembaca. Dalam skala yang lebih luas, Pos Kupang, bagian dari grup Kompas yang juga dikendalikan oleh orang-orang Katolik, juga jadi referensi. Di samping itu, ada Victory News, Timor Express, dan EKORA NTT, koran cetak milik swasta dan koperasi.

Namun, akhir-akhir ini, hegemoni kapitalisme cetak di NTT mulai diganggu dengan kehadiran media-media digital. Koran-koran cetak, dengan kekuatan modal padanya, juga melebarkan ekspansi ke ranah digital. Poskupang.com, Florespos.co, dan Ekorantt.com adalah adaptasi dari kapitalisme cetak ke kapitalisme digital.

Akan tetapi, pertanyaannya tidak berubah, kepada siapa media cetak dan digital ini menghamba? Penguasa politik? Penguasa agama? Penguasa modal? Rakyat jelata?

Di balik kata “kuper” Djafar Achmad, tersembunyi borok birokrasi dan lembaga politik di Ende. Kata itu dikeluarkan karena memang ada penjabat di Ende yang alergi pers.

Pada suatu masa, antara pertengahan 2016 sampai akhir 2017, saya pernah rasakan betapa tidak enaknya jadi jurnalis Flores Pos di tengah sikap para penjabat publik di Ende yang alergi pers, terutama Flores Pos.

Para penjabat di sana merasa alergi karena hampir setiap hari, terutama melalui kolom Bentara, Flores Pos melancarkan kritik pedas terhadap Pemda Ende di bawah kemudi Mendiang Bupati Marsel Petu.

Jika benar ada yang alergi, maka pers di Ende patut diduga sudah jalankan fungsi kontrol dengan baik. Sebab, bikin kekuasaan tersinggung dan tingkat tertingginya alergi adalah tugas utama dan terpenting dari pers. Jika para pemegang kuasa nyaman-nyaman saja di bilik kuasa, maka ada yang tidak beres dengan kerja pers.

Oleh karena itu, kami sekali lagi berpendapat, kenyamanan fasilitas yang ditawarkan Pemda Ende tidak pernah boleh meninabobokan para jurnalis di Ende di ranjang kekuasaan. Posisi yang kian intim dengan kekuasaan mestinya bikin pers tambah keras kritik kekuasaan.

Namun, ini harapan yang terlalu muluk. Sebab, independensi hanya dapat dijaga jika pers berjarak dengan kekuasaan. Tapi, kita lihat saja.

Beri Jurnalis Fasilitas Mobil Sampai Wi-fi Gratis, Plt. Bupati Ende Sebut Penjabat di Ende yang Tidak Ramah Pers “Kuper”

Ansel Kaise
-
0
Beri Jurnalis Fasilitas Mobil Sampai Wi-fi Gratis, Plt. Bupati Ende Sebut Penjabat di Ende yang Tidak Ramah Pers “Kuper”

“Saya akan perintahkan kepada seluruh pimpinan OPD untuk tidak alergi dengan rekan–rekan wartawan. Yah, kalau ada yang tidak mau dikonfirmasi, berarti itu tandanya kuper” (Djafar Achmad, Plt. Bupati Ende)

Ende, Ekorantt.com – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Ende Djafar H. Achmad mengimbau para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) senantiasa terbuka berkomunikasi dengan pers sehingga berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Ende terpublikasi dengan baik kepada masyarakat.

Djafar menyampaikan hal ini saat melakukan audiensi dengan para wartawan cetak dan elektronik di Café Raba Beach Nangaba, Ende, Minggu (4/8/2019).

Djafar mengatakan, peran media di era keterbukaan informasi publik saat ini sangat membantu pemerintah daerah.

Selain mempublikasi berbagai program dan kegiatan pembangunan kepada masyarakat, pers juga menjadi alat kontrol bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut dia, segala sesuatu yang akan, sedang, dan sudah dikerjakan oleh seluruh OPD Kabupaten Ende wajib diketahui masyarakat melalui media massa.

“Saya akan perintahkan kepada seluruh pimpinan OPD untuk tidak alergi dengan rekan-rekan wartawan. Yah, kalau ada yang tidak mau dikonfirmasi, berarti itu tandanya kuper,” ujarnya.

Djafar berharap, media menjadi mitra dan alat pemersatu untuk membangun Kabupaten Ende.

Media diharapkan bekerja sama menggali potensi daerah agar dapat dikelola untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Ende.

Menurut Djafar, peran media sebagai alat kontrol sosial sangat penting agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Ende bekerja sungguh-sungguh melayani masyarakat.

Namun, menurutnya, kritik media harus disertai pikiran-pikiran yang konstruktif untuk membangun Ende.

Djafar meminta dukungan media karena saat ini dirinya kehilangan seorang bupati yang telah lima tahun bergandeng tangan membangun Ende.

“Saya percaya, jika Setda dan pimpinan OPD kuat, kita pasti bisa tuntaskan program MJ (Marsel-Djafar, red) di periode kedua ini sampai 2024. Saya ini tidak ambisi jadi bupati. Saya hanya mau kerja dan kerja untuk Ende. Saya merasa kehilangan dengan meninggalnya Ari (Adik, red) Marsel. Namun, Tuhan sudah panggil dan kita mesti kuat sehingga saya butuh teman-teman wartawan, kita gandeng tangan bangun Ende,” ungkapnya.

Djafar berjanji akan menggelar pertemuan atau audiensi rutin setiap tiga (3) bulan sekali dengan para wartawan.

Audiensi bisa dilangsungkan di desa atau di mana saja.

“Bisa langsung di desa. Di atas kapal. Jadi, tidak resmi,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende dr. Muna Fatma kepada EKORA NTT mengatakan, instansi yang dipimpinnya siap mendukung kerja-kerja jurnalistik.

Dirinya mengaku, selama ini, instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Ende sangat terbuka dengan para wartawan yang datang mencari data dan keterangan tentang kesehatan.

“Kami tidak alergi dan selalu membuka ruang komunikasi dengan semua wartawan baik langsung maupun via telepon. Asal datanya ada, kami pasti berikan,” ungkapnya.

Kasatpol PP Kabupaten Ende Abraham Badu mengaku tidak ada masalah dengan pernyataan dan kebijakan Plt. Bupati Ende tentang penjabat publik dan wartawan.

Bahkan, menurut dia, dalam setiap operasi penertiban penyakit sosial, instansinya selalu melibatkan wartawan.

Dedi Wolo, jurnalis dari Suara Nusa Bunga, mengapresiasi sikap Plt. Bupati Ende menggandeng media untuk bekerja sama membangun Ende.

Menurut dia, pers memainkan fungsi kontrol.

Pers juga memberi masukan kepada pemerintah daerah tentang persoalan publik yang mesti segera ditanggulangi.

Dosen Komunikasi UNIPA Maumere Dr. Gerry Gobang saat dimintai komentarnya berpendapat, pejabat publik harus membangun komunikasi yang baik dengan pers.

Sebab, pers adalah subjek pengontrol kebijakan dan distributor informasi pembangunan bagi rakyat.

Oleh karena itu, menurut dia, pejabat publik tidak boleh alergi dengan pers jika ingin sukses dalam kerja nyata bagi masyarakat.

“Transparansi dan akuntabilitas dari seluruh tugas publik adalah conditio sine qua non dari demokratisasi dalam bergeraknya roda pembangunan di berbagai tempat dan Negara!” kata dia.

Djafar menggagas acara audiensi ini melalui Bagian Humas Setda Ende.

Tujuannya adalah mendengar masukan para wartawan yang bertugas di Kabupaten Ende terkait informasi publik sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan.

Hadir dalam acara itu, Sekda Ende Agustinus Ngasu, Asisten II Nyo Kosmas, Kepala Dinas PUPR Frans Lewang, Kepala Dinas Kesehatan Munafatma, dan Kabag Humas Gabriel Dala.

Sementara itu, dari unsur media, hadir antara lain Romualdus Pius (Pos Kupang), Son Bara (Victory News), Heri Epu, Wili Sumardin, Karolin Woda Mosa, Suiman (RRI Ende), Alex R.S. (Timex), Ansel Kaise (EKORA NTT), Wily Aran (Flores Pos), Dedi Wolo (Suara Nusa Bunga), Djolan Rinda (Kumparan.com), Patrik Padeng (TVRI), Elton Rete (NTT Today), Ian Bala (Vox NTT), Ignas Dao (KPK News), Agustinus Rae, Rian Laka  (Ende.id), dan Rian Nulangi (Radar NTT).

Untuk diketahui, sebagai wujud konkret komitmen, Pemda Ende telah menyediakan satu ruangan pers atau press room di sebelah ruangan Bagian Humas Setda Ende.

Ruangan itu dilengkapi dengan fasilitas Wi-fi.

Pemda Ende juga menyiapkan mobil operasional khusus bagi para wartawan.

Jika ada kegiatan pemerintah di kecamatan-kecamatan, para jurnalis dapat memanfaatkan fasilitas mobil itu. (ansel/sil)

1...1,1651,1661,167...1,231Halaman 1,166 dari 1,231