Oleh:  Silvano Keo Bhaghi, Redaktur Ekora NTT

“Akan tetapi, apakah kami anak Flores yang miskin dan rendah ini akan mempersembahkan ke bawah seri Paduka Tuan Besar? Kami malu pada mengingat tanah kami Flores yang semiskin ini” (Raja Sikka, Don Thomas da Silva)

Sebelum sistem pemerintahan kabupaten diberlakukan di Indonesia pada 1958, berdasarkan sistem zelfbeestur pemerintah kolonial Belanda yang membagi wilayah-wilayah provinsi ke dalam onderafdeling dan kemudian swapraja, masyarakat Sikka diperintah oleh para Raja dan Ratu Sikka dari keturunan Lepo Gete atau rumah besar atau istana (E.D. Lewis dan O.P. Mandalangi, Hikayat Kerajaan Sikka, 2008, pp. xv-xxiii).

Menurut catatan tulisan tangan Dominicus D.P. Kondi dan Aleksius B. Pareira tentang sejarah Kerajaan Sikka, kerajaan ini pernah diperintah oleh 14 raja dan 2 ratu dengan Don Alesu sebagai raja Sikka pertama.

Tiga raja yang terakhir adalah Raja Nong Meak da Silva, Raja Don Thomas da Silva, dan Raja Don Paulo Sentis da Silva.

Menurut mitos, nama Sikka diambil dari nama istri Mo’ang Sugi, yaitu Du’a Sikka, seorang gadis cantik pribumi yang dikawini oleh Mo’ang Sugi, putra Nahkoda Kapal, Mo’ang Rae Raja yang kapalnya karam di pantai selatan Flores, Wutung Ni’i, di sebelah timur kampung Sikka sekarang.

Nama Sikka berasal dari kata bahasa Sikka, sikang, artinya mengusir, menunjuk pada turunan Mo’ang Sugi dan Du’a Sikka yang mengusir orang Hokor di pantai selatan Flores untuk dijadikan tempat bermukim.

Pada 14 Desember 1958, Wakil Gubernur Nusa Tenggara, A.S Pello yang berkedudukan di Singaraja, Bali menyerahkan salinan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur kepada Penjabat Sementara Kepala Daerah Swatantra Sikka, Raja Don Paulus Centis Ximenes da Silva yang berkedudukan di Kupang.

Menurut Sejarahwan Lokal, Eugenio Pacelli da Gomez, itulah hari lahir Kabupaten Sikka (Ekora NTT, 15/12). Jadi, menurut versi ini, Kabupaten Sikka rayakan HUT Ke-60 pada Jumat, 14 Desember 2018.

Tentu penentuan hari jadi ini masih menuai kontroversi di tengah masyarakat. Wikipedia, misalnya, menulis, daerah swapraja Sikka resmi berdiri menjadi Daerah Tingkat II pada tanggal 1 Maret 1958 dengan ibu kota Maumere dan kepala daerah pertama Raja Don Paulus Centis Ximenes da Silva.

Penulis berpendapat, kontroversi hari lahir bisa membangkitkan diskursus yang sehat tentang sejarah Kabupaten Sikka dan relevansinya untuk pembangunan Kabupaten Sikka dewasa ini.

Bagaimana pun juga, diskursus tentang sejarah lahir kabupaten perlu diwacanakan agar pembangunan di daerah ini tidak berkarakter ahistoris. Pembangunan yang ahistoris berarti pembangunan yang tidak memperhatikan dan buta terhadap sejarah masa lalu suatu daerah.

Akibatnya, pembangunan dari suatu masa kepemimpinan terputus dari pembangunan pada masa sebelumnya. Prestasi kepemimpinan suatu periode tidak bisa dicontoh di satu sisi dan kebodohan kepemimpinan suatu periode akan diulangi lagi oleh rezim sekarang di sisi lain.

Sejak 1958, sudah ada 11 bupati yang menahkodai wilayah dengan luas daratan 1.731,91 Km2 dan luas lautan 5.883,24 Km2 yang terdiri atas 21 kecamatan, 147 desa, 13 kelurahan, dan 34 desa persiapan ini.

Lamanya masa jabatan bervariasi: mulai dari 2, 5, hingga 10 tahun masa kepemimpinan. Kepemimpinan setiap kepala daerah punya plus minus masing-masing.

Ada yang lekang di ingatan masyarakat karena diabadikan menjadi nama stadion, pelabuhan, dan jalan. Tetapi, ada pula yang samar bahkan hilang dari ingatan masyarakat karena satu dan lain sebab.

Dengan visi “Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Menuju Sikka Bahagia 2023”, misi “Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas dan Reformasi Birokrasi”, dan beberapa terobosan kebijakan seperti dana pendidikan, ambulans gratis, rumah sakit tanpa kelas, industri kelapa, dan wisata religi, duet Robby-Romanus (2018-2023) optimis selesaikan masalah masih rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, belum adilnya perekonomian masyarakat, serta belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Selain itu, ROMA juga mesti berjibaku atasi masalah masalah klasik yang membelit NTT pada umumnya dan Sikka pada khususnya, yaitu kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi. Pada 2017, jumlah penduduk miskin di Sikka 14,20% dengan Gini Ratio 0,274 (Dokumen RPJMD Sikka, 2018).

Hari jadi Kabupaten Sikka ke-60 jadi momen refleksi bagi masyarakat sipil dan Pemerintah Kabupaten Sikka untuk naikkan indeks pembangunan manusia, indeks kebahagiaan, indeks pendidikan, indeks reformasi birokrasi, angka harapan hidup, indeks gini, dan indeks kepuasan masyarakat.

Tentu seperti pidato Raja Don Thomas da Silva ketika menyambut kunjungan Gubernur Jenderal Andries Cornelis Dirk de Graeff di Ende, kita perlu merasa malu dengan masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi di negeri nyiur melambai ini.

Dirgahayu Kabupaten Sikka ke-60! Amapu Benjer!