Oleh Eka Putra Nggalu*
Near dan Karna Su Sayang menjadi sangat viral dan sempat mendapat penghargaan dari google karena menjadi konten yang paling banyak dicari oleh netizen. Ia seolah mengulang kesuksesan Gemu Fa Mi Re garapan Nyong Franco yang kerap jadi lagu wajib di acara-acara hiburan di berbagai kota di nusantara, mulai dari pesta nikah hingga senam para aparat militer.
Belakangan, Miu Mai, film garapan anak-anak muda nian tana meraih best form content untuk film di regio Indonesia dalam Asian Academy Creative Awardsyang berlangsung di Singapura.
Sementara itu terjadi, sanggar-sanggar dan rumah-rumah budaya seperti Sutra Holak, Bliran Sina, dan Lepo Lorun kian aktif menjalankan konservasi praktik dan produk-produk budaya. Mulai dari kain tenun, ritual-ritual tradisional, sistem pengolahan kebun, dan kehidupan masyarakat adat yang organik hidup dan berusaha dilangsungkan di sanggar-sanggar ini.
Lepo-lepo didirikan, kampung ditata. Meski tidak sepenuhnya memadai, kehadiran lepo-lepo dan kampung adat yang diusahakan oleh sanggar ini sedikit memberikan referensi visual-material yang bisa dirujuk, ketika muncul pertanyaan-pertanyaan tentang seperti apa arsitektur, fashion, dan tata kampung tradisional di Kabupaten Sikka?
Kebudayaan kontemporer di Kabupaten Sikka seolah terbentang dalam spektrum situasi yang masing-masing spesifik, sembari bergerak dengan arah yang saling bertolak belakang, atau bahkan kemana-mana.
Yang satu berkelana mengikuti arus zaman dan teknologi yang berkembang yang lain berusaha kembali ke akar, terus menggali atau bahkan tetap tinggal atas nama tradisi. Semuanya berlangsung dalam serba keterbatasan: keterbatasan infrastruktur, keterbatasan ekosistem dan pasar, keterbatasan perhatian dan apresiasi dari masyarakat, hingga keterbatasan pelaku yang menghidupinya. Namun, demikianlah karya kreatif. Kreasi tetaplah selalu perihal melampaui batasan-batasan.
Berhadapan dengan fenomena-fenomena ini, kita tentu perlu bertanya: di manakah posisi pemerintah? Sejauh mana pemerintah mengidentifikasi kebudayaan sebagai sesuatu yang penting dilibatkan dalam keseluruhan proses pembangunan? Bagaimana sikap pemerintah terhadap para penggiat dan aktivis kebudayaan?
Amatan dan pengalaman dari para penggiat kebudayaan umumnya menilai pemerintah tidak punya visi yang jelas tentang pengembangan kebudayaan. Beberapa alasan dilontarkan.
Pertama, pemerintah tidak punya definisi yang utuh mengenai kebudayaan Kabupaten Sikka, dan kalaupun ada, itu tidak disosialisasikan kepada publik apalagi diejawantahkan secara maksimal dalam program-program dan aktivitas yang integral dengan seluruh proses pembangunan: misalnya dalam proses pendidikan generasi masa kini.
Kedua, perbincangan mengenai kebudayaan kerap berubah sensitif manakala menyinggung sejarah kolonialisme di Sikka. Kolonialisme melalui bangsa kolonial (Portugis dan Belanda), Gereja, sistem monarki (kerajaan-kerajaan di Sikka) yang terus berlangsung hingga Orde Baru menyebabkan lemahnya lembaga dan komunitas adat.
Sejak lama hegemoni politik kebudayaan Sikka berlangsung dan meminggirkan kebudayaan-kebudayaan lain yang ada bersama di bumi nian tana. Hal itu secara otomatis melemahkan pelestarian apalagi pewarisan budaya dari generasi ke generasi.
Kabupaten Sikka memikul beban kebudayaan yang besar. Dengan demikian rekonsiliasi atau apapun istilahnya yang lebih halus, sudah selayaknya dilakukan.
Ketiga, agakya logika pembangunan kebudayaan Sikka lebih bersifat profit dari pada benefit. Pariwisata ditempatkan sebagai tujuan dari pada akibat. Sehingga penggalian, penghidupan dan transfer kebudayaan disepelekan, sementara keuntungan finansial diutamakan.
Sanggar-sanggar baru aktif jika ada turis dan berubah seperti pekuburan yang sepi ketika tak ada pengunjung. Mungkinkah logika seperti ini diubah?
Keempat, implementasi dari visi dan logika yang rancu tersebut tertuang dalam gambaran umum RPJMD di bidang kebudayaan. Pemerintah memberi prioritas pada inventarisasi sanggar-sanggar dan komunitas kreatif, perhelatan festival budaya, pembangunan gedung kesenian, dan pelestarian cagar-cagar budaya.
Tak ada satupun item yang secara tegas berbicara mengenai rencana penguatan kapasitas sumber daya manusia yang mungkin nyata dalam diri para pelajar, mahasiswa, hingga pelaku seni dan penggiat budaya.
Seperti kata Nyong Franco, kita sibuk membangun senjata, tetapi lupa peluru dan siapa yang akan mengendalikannya.
* Redaktur EKORA NTT
