Jurnalis Karel Pandu (kedua dari kiri) sedang diwawancarai para awak media usai sidang mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Maumere, Kamis (3/10). YOPI/EKORANTT

Maumere, Ekorantt.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Maumere memutuskan, Wartawan Media Lintasnews.com Karel Pandu dan Pemimpin Redaksi (Pemred) Lintasnews.com Boli Brani terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap General Manager Koperasi Kredit (Kopdit) Obor Mas Ferdiyanto terkait berita tentang mangkraknya proyek pembangunan perumahan Kopdit Obor Mas di Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka.

Berdasarkan keputusan tersebut, Karel Pandu dan Ambrosius Boli Brani harus membayar dua (2) macam denda, yaitu denda material dan denda imaterial.

Denda material berupa uang senilai Rp100 Juta rupiah yang dibayar secara tanggung renteng. Denda atau hukuman imaterial ditanggung dengan cara membuat permohonan maaf kepada Kopdit Obor Mas melalui Surat Kabar Flores Pos dan Pos Kupang serta melalui media sosial pada salah satu grup Facebook di Kabupaten Sikka, yakni Gerakan Membangun Nian Sikka (Gerbang Sikka).

Putusan majelis hakim itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim PN Maumere Consilia Ina L. Palang Ama, S.H., dalam sidang di PN Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, Rabu (19/2/20).

Putusan diambil paska majelis hakim menolak semua alasan atau eksepsi yang diberikan tergugat selama persidangan.

Ajukan Banding

Alfonsus Hilarius Ase, S.H., M.H.

Menanggapi putusan tersebut, Alfonsus Hilarius Ase, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Karel Pandu (Tergugat II) dan Ambrosius Boli Brani (Tergugat III) mengatakan, pihaknya akan mengajukan banding terhadap putusan hakim.

Menurut dia, materi pokok perkara ini adalah pemberitaan yang dibuat Karel Pandu dalam kapasitasnya sebagai Wartawan Lintasnews.com berdasarkan hasil wawancara dengan Mantan Pengawas Kopdit Obor Mas Anton Gesa Kedang (Tergugat I). Berdasarkan hasil wawancara itu, Karel Pandu kemudian membuat berita dengan judul “Diduga.”

“Jadi, tidak ada dari judul berita tersebut kemudian langsung menjustifikasi penggugat melakukan kebohongan,” kata Alfons.

Menurut Alfons, dalam menjalankan pekerjaan pers, wartawan dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang tentang Pers. Apabila dalam pemberitaan terdapat pihak lain yang merasa dirugikan, maka UU Pers memberi ruang berupa hak jawab. Berdasarkan hak jawab, redaksi mempunyai kewajiban memberikan klarifikasi tentang pemberitaan.

“Kalau kita bicara tentang pekerjaan pers, maka kita tidak bisa keluar dari Undang-Undang Pers,” kata Alfons.

Alfons berpendapat, putusan majelis hakim mencederai Undang-Undang Pers. Menurut dia, perkara ini menjadi preseden buruk bagi Pers dan para pekerja Pers.

AWAS Mengutuk Keras

Sekretaris Aliansi Wartawan Sikka (AWAS) Edward Lodovic da Gomez saat dimintai komentar terkait putusan majelis hakim mengutuk keras segala tindakan hukum yang melanggar Undang-Undang Pers.

“Apa pun kesalahan wartawan dalam menulis berita, ada ruang untuk pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan hak jawab. Dalam kasus ini kan hak jawab diabaikan begitu saja oleh majelis hakim. Ini tanda-tanda pembungkaman terhadap kebebasan. Karena itu, sebagai Sekretaris AWAS, kita mengutuk keras tindakan-tindakan hukum yang melanggar UU Pers,” kata Wartawan Suara Sikka.com ini.

Karel Pandu (Tergugat II) kepada Ekora NTT mengatakan, dirinya didampingi kuasa hukum akan mengajukan banding.

“Dalam putusan yang dibacakan itu sungguh-sungguh mencederai, merusak, dan mengkriminalisasi UU Pers. Hakim sendiri merendahkan UU Pers,” pungkas pria yang sudah puluhan tahun menjalani profesi wartawan ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here