Kupang, Ekorantt.com – Upaya Pemerintah Provinsi NTT untuk mengalokasikan Rp600 miliar dari total Rp800 miliar untuk pemberdayaan ekonomi akibat dari dampak Covid-19 di NTT mendapat penolakan dari DPRD NTT.
Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Ince Sayuna meminta Pemerintah Provinsi NTT memprioritaskan anggaran sebesar Rp800 miliar lebih untuk penanganan Covid-19 di Provinsi NTT bukan pada pemberdayaan ekonomi.
Pasalnya, saat ini telah banyak kebijakan atau bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk penanganan dampak ekonomi akibat virus corona ini misalnya, relaksasi kredit, bantuan kementrian keuangan, BLT, dan bantuan dari PKH Kemensos.
“Jadi kita minta itu distribusi akumulasi dari anggaran sebesar Rp800 miliar lebih itu jangan lebih banyak pada pemberdayaan ekonomi. Jadi dewan minta supaya harus difokuskan pada penanganan Covid. Realokasikan segera untuk 60 persen penanganan covid dan 40 persen pemberdayaan ekonomi,” ujar Ince kepada wartawan, Rabu (20/5/2020).
Menurut Ince, penanganan Covid-19 di NTT dengan jumlah pasien positif yang kian hari semakin bertambah butuh alokasi anggaran yang lebih.
Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah kembali mengkaji ulang anggaran sebesar 70 persen pemberdayaan ekonomi dari Rp800 miliar agar dialokasikan lebih pada penaganan Covid-19.
Ince menjelaskan, penanganan Covid-19 di NTT yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah mengalokasikan dana yang cukup kepada masyarakat untuk melakukan tes secara mandiri. Harus ada alokasi anggaran khusus bagi tenaga medis (dokter dan perawat) yang menangani pasien.
“Kita minta juga ada dana subsidi dari pemerintah untuk masyarakat kurang mampu atau terdampak covid yang punya kesadaran sendiri ingin melakukan tes covid secara mandiri. Ada dana insentif khusus lebih kepada perawat atau dokter yang menangani pasien,” tegas Ince.
Hal lainnya, kata Ince, yakni pemberian APD kepada masyarakat berupa masker dan hand sannitizer. Pemberian APD ini harus dibagi dan dimulai dari puskesmas-puskesmas. Untuk pemberian APD ini, pemerintah provinsi harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan masyarakat tidak susah mendapatkan APD.
“Pemerintah harus memastikan masyarakat mendapatkan APD di puskesmas-puskesmas. Jangan hanya pembagian di perkotaan saja tapi juga sampai di puskesmas-puskemas yang ada di desa,” ujarnya.
Dengan jumlah pasien yang kian hari semakin meningkat, dewan, kata ince berharap pemerintah melakukan pemeriksaan massal kepada masyarakat dengan cara mengaktifkan puskesmas-puskesmas untuk mengambil sampel masyarakat untuk selanjutnya diperiksa di Laboratorium milik RSUD Johanes Kupang.
“Kita kan sudah punya alat tes sendiri di Kupang. Jadi tes itu sudah bisa dimulai dari puskesmas-puskesmas untuk masyarakat yang mau periksa secara mandiri,” pungkasnya.
Kontributor: Patrick Padeng
