Ende, Ekorantt.com – Tim Satuan Kerja (Satker) Pusat Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia melakukan evaluasi dan monitoring di Kabupaten Ende pada Senin (14/9/2020). Evaluasi dilakukan untuk mengoptimalisasi peran pendamping profesional dalam mendorong perencanaan dan penyaluran dana desa.
Dalam evaluasi, kerja pendampingan desa dirasakan belum maksimal karena masih kurangnya tenaga pendamping desa di Kabupaten Ende. Demikian dijelaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ende, Albert Yani dalam sambutannya.
“Masih sangat kurang. Akan lebih efektif satu desa satu orang pendamping. Sekarang satu pendamping harus melayani tiga sampai empat desa. Harus di tambah,” kata Yani.
Selain tambahan tenaga, Yani berharap adanya tambahan biaya operasional bagi pendamping desa mengingat kondisi geografis di Kabupaten Ende sangat sulit.
“Yah, uang Rp1.700.000 itu sangat kecil untuk melayani tiga sampai empat desa. Kita minta pihak Satker pusat untuk tambahkan,” ungkap Yani.
Sementara Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar Propinsi NTT, Albert Magnus mengharapkan terjalinnya sinergisitas antara pendamping dan pemerintah daerah.
“Kita berharap para pendamping lebih giat dalam mendorong inovasi desa. Sebaliknya, pemerintah desa wajib memanfaatkan tenaga pendamping desa,” ujar Magnus.
Menurut Magnus, ada kecenderungan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya menggunakan tenaga pendamping desa.
“Dalam beberapa evaluasi kita temukan itu. Tenaga pendamping belum sepenuhnya diterima. Kita terus mendorong kolaborasi kinerja agar terjadi percepatan dalam pengelolaan dana desa,” tandas Magnus.
Dadang Kuswara, selaku HRD Satker Pusat, menjelaskan bahwa evaluasi dan monitoring diarahkan untuk mengkaji masalah dan mempercepat perencanaan dana desa.
“Akan dibahas di pusat segala masukan dan temuan di lapangan,” tutup Dadang.
