Ruteng, Ekorantt.com – Wakil Bupati Manggarai, Fabianus Abu mengatakan, pembangunan inklusif bukan soal belas kasihan, melainkan tentang keadilan dan hak asasi.
“Ini soal keadilan dan hak asasi. Hak untuk belajar,” kata Abu saat buka kegiatan workshop penguatan kapasitas Tim Koordinasi Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas di Kabupaten Manggarai yang berlangsung di Aula Sekolah Luar Biasa (SLB) Karya Murni pada Selasa, 24 Februari 2026.
Hak yang dimaksud meliputi hak untuk bekerja, mengakses layanan publik, dan hak untuk dihormati sebagai warga negara yang bermartabat.
Ia menekankan, prinsip yang berpihak inklusif mesti masuk secara nyata dalam dokumen perencanaan daerah, penganggaran, serta indikator dalam kerja setiap perangkat daerah.
“Tidak boleh lagi ada program pemberdayaan tanpa mempertimbangkan partisipasi penyandang disabilitas,” tutur Abu.
Ia mengapresiasi mitra yang menunjukkan komitmen dalam pemberdayaan anak dan remaja dengan disabilitas, termasuk anak yang down syndrome dan penyintas kusta.
Ukuran keberhasilan pembangunan, tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan ekonomi ataupun panjang jalan yang dibangun, kata Abu.
Akan tetapi, ukuran sejatinya pada sejauh mana kelompok yang paling rentan merasakan perubahan.
“Hal yang perlu diingatkan jika penyandang disabilitas masih tertinggal, pembangunan kita belum selesai,” kata Abu.
Selain itu, kata Abu, apabila anak disabilitas masih kesulitan bersekolah, maka sistem pendidikan belum sepenuhnya adil.
Demikian pula dengan fasilitas publik yang belum dapat diakses oleh semua, maka pelayanan pun belum sepenuhnya setara.
“Karena itu saya berharap workshop ini menghasilkan lebih dari sekadar rekomendasi di atas kertas. Saya ingin pembagian peran yang jelas. Ada rencana aksi yang terukur,” tandasnya.
Ia juga menginginkan bahwa workshop harus punya target nyata dan berkembang, kemudian ada mekanisme monitoring untuk memastikan bahwa komitmen benar-benar dijalankan.
“Manggarai yang inklusif bukanlah perjalanan yang singkat. Ini adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran, keteguhan, dan konsisten,” ucapnya.
Abu mengajak agar memastikan kebijakan yang dibuat dapat memperhatikan martabat manusia sebagai pusatnya
“Sebuah tim tidak hanya ada dalam struktur, ia harus hidup dalam koordinasi yang aktif. Iya juga harus terlibat dalam perencanaan yang responsif.”
Namun yang paling penting juga harus berdampak nyata bagi masyarakat.
Abu menekankan bahwa data yang dimiliki harus terpadu dan akurat, program pendidikan inklusif, kesehatan inklusif, pemberdayaan sosial ekonomi serta layanan administrasi kependudukan harus sudah benar-benar menyentuh sasaran
Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapperida Kabupaten Manggarai, Bonevantura Dedi Hendrian Dugis dalam laporan kegiatannya berkata, Kabupaten Manggarai terdapat 3.911 penyandang disabilitas, dengan sekitar 1.000 di antaranya adalah anak.
Dari jumlah tersebut, kata dia, 30 persen anak hidup dengan kondisi disabilitas berat, sehingga masih bergantung penuh pada orang lain.
“Sementara 62 persen anak usia sekolah belum memperoleh akses pendidikan,” sebut Dedi.
Ia berkata, fakta ini menegaskan perlunya perhatian serius lintas sektor agar hak dasar anak dengan disabilitas termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang layak dapat terjamin.
Sebagai bentuk komitmennya, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui surat keputusan Bupati Nomor HK/154/2022 telah membentuk tim koordinasi pembangunan inklusif penyandang disabilitas yang secara ex officio berada di bawah pimpinan Kepala Badan perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah Kabupaten Manggarai.
Ia bilang, tim ini bertugas merumuskan strategi, kebijakan dan program, serta mempercepat langkah konkret pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai.
“Untuk memastikan efektivitas kerja tim, diperlukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan lima program prioritas.”
Program prioritas yang dikatakannya antara lain pelayanan kesehatan inklusif, pendidikan inklusif, pemberdayaan sosial ekonomi inklusif, fasilitas publik dan layanan dasar yang inklusif, dan pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, para camat, koperasi kredit, remaja disabilitas serta perwakilan dari beberapa lembaga lainnya.
