Waingapu, Ekorantt.com – Isu nasib ribuan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sorotan utama dalam kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan di Sumba Timur, Kamis 12 Maret 2026.
Aspirasi penolakan terhadap rencana rasionalisasi atau pemberhentian PPPK disuarakan kuat oleh ratusan warga yang hadir mengikuti reses yang diselenggarakan Anggota DPRD NTT, Antonius Landi di Sekretariat DPC PDIP Sumba Timur.
Warga menyampaikan kekhawatiran terhadap wacana pemberhentian sekitar 9.000 tenaga PPPK di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
Anggota DPRD NTT, Antonius Landi, menegaskan sikap Fraksi PDI Perjuangan yang menolak kebijakan rasionalisasi tersebut. Menurutnya, tenaga PPPK bukan sekadar angka dalam perhitungan anggaran, melainkan tulang punggung pelayanan publik di daerah.
“PDI Perjuangan secara ideologis berpihak pada wong cilik. Kita tidak boleh melihat 9.000 PPPK ini hanya sebagai beban fiskal. Mereka adalah tenaga kesehatan, guru, dan aparat administrasi yang menjaga layanan publik tetap berjalan,” ujarnya di hadapan warga.
Ia menjelaskan, kekhawatiran muncul setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian drastis terhadap jumlah pegawai.
Namun demikian, Antonius menekankan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh mengorbankan kepastian kerja masyarakat yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.
Ia menyampaikan tiga langkah yang akan diperjuangkan DPRD NTT. Pertama, mendorong pemerintah untuk meminta masa transisi atau perlakuan khusus kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah.
Kedua, pemerintah daerah didorong meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif agar ruang fiskal semakin luas tanpa harus mengurangi jumlah tenaga kerja. Ketiga, Sekretariat DPC PDI Perjuangan Sumba Timur ditegaskan sebagai rumah aspirasi bagi masyarakat, termasuk tenaga PPPK, untuk menyampaikan keluhan dan mencari solusi bersama.
Antonius bilang, DPRD NTT akan terus mengawal persoalan ini agar kebijakan anggaran tidak justru menjadi ancaman bagi kehidupan rakyat.
“Tugas kami memastikan hukum dan anggaran hadir untuk melindungi masyarakat. Perjuangan untuk ribuan PPPK ini akan terus kami bawa dan kawal di meja sidang,” pungkasnya.
