Maumere, Ekorantt.com – Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.626.812.060,00 dari total dana Bantuan Presiden (Banpres) Rp20 miliar.
Dana tersebut dialokasikan untuk penanganan pemulihan infrastruktur pendidikan pascagempa di Kabupaten Sikka.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Sikka, Patrisius Pederiko menjelaskan, dana sebesar Rp1,4 miliar digunakan untuk pembangunan delapan paket ruang kelas darurat (RKD) serta fasilitas mebeler.
Delapan paket tersebut tersebar di delapan sekolah, yakni SDN Todang, Kecamatan Bola, SDI Iligetang, Kecamatan Alok Timur, SMP Santo Robertho Biket, Kecamatan Waigete, dan lima sekolah lainnya yang berada di Kecamatan Palue.
“Sebenarnya di Kecamatan Palue tidak hanya lima sekolah. Namun, mengingat pelaksanaan proyek harus selesai dalam tahun anggaran ini dan kondisi wilayah menyulitkan mobilisasi barang, beberapa sekolah tidak bisa diakomodir,” ujar Patrisius saat ditemui Ekora NTT di ruang kerjanya pada Senin, 26 Oktober 2026.
Ia menambahkan, sekolah yang belum diakomodasi akibat kendala waktu di antaranya; SDN Nitung yang kondisinya cukup parah dan sekolah di wilayah Awa.
“Kami mempertimbangkan lokasi yang secara perhitungan teknis benar-benar bisa dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan ini, yakni November dan Desember. Targetnya, 15 Desember 2026 seluruh pekerjaan harus sudah selesai. Pelaksanaan 45 hari,” kata Patrisius.
Untuk mengejar target waktu 45 hari kerja, kata dia, konstruksi ruang kelas darurat akan menggunakan sistem baja ringan, atap seng, dan dinding kasibor.
Berdasarkan perhitungan konsultan perencana, limit waktu yang ada masih bisa dijangkau oleh pihak ketiga. Secara teknis, perhitungan sudah mengakomodasi target yang ditentukan.
Patrisius menjelaskan, proses perencanaan sudah selesai dan penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga dijadwalkan pada 4 November mendatang.
Ia pun meminta komitmen penuh dari pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan tanpa uang muka. Pembayaran baru akan dilakukan secara keseluruhan setelah proyek selesai 100 persen.
“Bagi yang tidak siap secara finansial dan komitmen, kami persilakan mundur, karena kami mencari yang benar-benar siap bekerja cepat,” tegas Patrisius.
Sebelumnya dalam konferensi pers, Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago memastikan penggunaan anggaran akan berjalan sesuai ketentuan.
Pemerintah Kabupaten Sikka juga melibatkan aparat penegak hukum (APH), termasuk pihak kejaksaan, serta Inspektorat untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Sikka menargetkan dana bantuan ini dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya hingga akhir Desember 2026,” kata Juventus sembari menyentil realisasi dana bantuan yang masih berada di angka 11,96 persen.
Ia menegaskan, percepatan pelaksanaan program dan pengawasan penggunaan anggaran dari aparat penegak hukum penting dilakukan, sehingga tidak menimbulkan dampak hukum ke depan, dan bantuan tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat terdampak yang membutuhkan.
