Kefamenanu, Ekorantt.com – Berkas perkara kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Sunkaen Siprianus Kolo dinyatakan P-21 atau lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kabupaten TTU.

Penyidik Polres TTU telah melimpahkan berkas tahap dua, berupa pelimpahan tersangka dan barang bukti.

Sesuai jadwal, pelimpahan berkas tahap dua tersebut akan dilaksanakan pekan depan.

Penyidik pun akan terus mengembangkan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

Ada potensi penambahan tersangka baru dalam kasus asusila ini.

Kasubag Humas Polres TTU Iptu Ansel Pera didampingi Penyidik PPA Brigpol Arsi Kartiningsih dalam konferensi pers di Mapolres TTU, Kamis (29/8/2019) mengatakan, berkas perkara kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Sunkaen Siprianus Kolo dinyatakan P-21 oleh JPU Kejaksaan Negeri Kabupaten TTU.

Pernyataan P-21 diberikan setelah pihak JPU meneliti berkas perkara kasus tersebut.

Pelimpahan berkas perkara tahap pertama  dilakukan pada bulan Juli lalu setelah pihaknya merampungkan pemeriksaan terhadap para saksi, pelaku, dan korban.

Menurut Ansel, pihaknya telah melakukan pelimpahan tahap dua terhadap tersangka dan barang bukti.

Saat ini, tersangka Siprianus Kolo masih dikenai wajib lapor.

Pihaknya akan terlebih dahulu menahan tersangka guna kepentingan pelimpahan tahap dua.

“Berkas perkara ini sudah P21. Artinya, semua petunjuk jaksa sudah dipenuhi. Tinggal pelimpahan tersangka dan barang bukti. Status tersangka saat ini masih kita kenakan wajib lapor. Karena minggu depan pelimpahan tahap dua, maka hari ini kita akan lakukan penahanan. Dari kejaksaan menjadwalkan pekan depan. Namun, belum ada kepastian terkait hari dan tanggal pelimpahan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus mengembangkan penyelidikan terhadap kasus tersebut karena berpotensi adanya penambahan tersangka baru.

Pasalnya, lebih dari satu orang terlibat melakukan tindakan aborsi terhadap bayi hasil persetubuhan tersangka dengan korban yang masih di bawah umur.

Dua pihak yang terlibat adalah istri tersangka dan dukun pelaku aborsi.

Meski demikian, istri tersangka belum bisa diperiksa sebagai tersangka karena belum ada bukti yang cukup.

Dugaan keterlibatan istri tersangka dalam tindakan aborsi tersebut hanya diperoleh dari keterangan para saksi.

Sementara itu, dukun pelaku aborsi belum bisa dimintai keterangan dan ditahan lantaran saat ini tengah menjalani masa tahanan di Rutan Klas II B Atambua atas kasus serupa.

“Kita lakukan pengembangan terhadap kasus ini karena dalam keterangan tambahan para saksi disebutkan bahwa ada pihak lain yang turut serta melakukan tindakan aborsi. Istri tersangka dan dukun pelaku aborsi menunggu sampai selesai menjalani hukuman di atambua. Keduanya kan satu tindakan. Istri tersangka juga belum bisa diperiksa sebagai tersangka karena tidak cukup bukti kalau keterangan hanya dari saksi. Ini masih pengembangan dan jelas berpotensi ada tersangka baru,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolres TTU AKBP Rishian Krisna Budhiaswanto mengatakan, pihaknya telah melakukan pelimpahan tahap pertama berkas perkara kasus persetubuhan anak yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Sungkaen Siprianus Kolo kepada JPU Kejari Kabupaten TTU.

Pihaknya telah merampungkan pemeriksaan terhadap para saksi, pelaku, dan korban dalam kasus tersebut.

Pihak penyidik pun bekerja maksimal melengkapi syarat formil dan materil berdasarkan petunjuk Kejari TTU untuk merampungkan berkas perkara tersebut.

Menurutnya, berkas perkara tersebut akan diteliti oleh JPU. Apabila JPU menyatakan berkas perkara yang dilimpahkan lengkap atau P21, maka penyidik Polres TTU akan melakukan pelimpahan tahap dua.

Ia meyakini, penyidik Polres TTU telah melengkapi semua berkas perkara sesuai petunjuk.

Menurut dia, seharusnya kejaksaan sudah menyatakan P-21 dan layak dilimpahkan ke pengadilan.

“Kita sudah limpahkan berkas perkara itu. Kita masih menanti proses penelitian terhadap berkas oleh JPU. Kalau jaksa sudah nyatakan P-21, kita lakukan pelimpahan tahap kedua,” pungkasnya. (Santos)

Kupang, Ekorantt.com – Kerja sama bilateral antara Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Negara Timor Leste diklaim berkembang signifikan.

Signifikansi perkembangan kerja sama bilateral itu dinilai dapat beri keuntungan bagi kedua belah pihak.

Asisten III Setda Provinsi NTT Cosmas D. Lana, SH, Msi, saat mewakili Gubernur NTT dalam membuka kegiatan Bakohumas di Hotel Papa Jhons, Kamis (29/8/2019) mengatakan, setiap warga Negara harus memiliki semangat kekuatan bela Negara yang tinggi, terutama mereka yang mendiami daerah perbatasan antarnegara.

“Semangat kekuatan bela Negara sangat dibutuhkan oleh kita semua, tidak terkecuali teman-teman kita yang mendiami daerah perbatasan antarnegara. Salah satu cara agar semangat ini dapat tumbuh, maka mereka harus dilibatkan dan diberdayakan dalam menjalin hubungan bilateral antarnegara,” kata Cosmas.

Cosmas mengatakan, dalam hal hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste, NTT sangat berperan dan sangat diuntungkan karena merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.

Namun, menurutnya, hal ini dapat menjadi bumerang bagi NTT apabila tidak menaati  batas-batas teritorial antarnegara. 

“Oleh karena itu, saya minta agar kedua Negara ini harus sering memberikan sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya yang berada langsung di daerah perbatasan,” sambung Cosmas.

Mantan Kadis Koperasi ini mengharapkan, kegiatan ini dapat menjadi platform suksesnya hubungan kerja sama antara kedua negara ini.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT Dr. Jelamu Ardu Marius, Msi dalam paparannya mengatakan, hubungan bilateral ini sudah terjadi sejak lama.

Menurut dia, saat ini, hubungan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste sudah memasuki tahun ketujuh.

Pada tahun 2012 silam sudah dilakukan penandatanganan kerja sama 3 Negara, yakni Indonesia, Timor Leste, dan Australia.

Kerja sama 3 Negara itu membangun skema segitiga pembangunan yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan pertahanan keamanan,” jelas Marius.

Mantan Kadis Pariwisata ini menjelaskan kemungkinan jalur transportasi udara dari dan ke NTT yang menopang hubungan trilateral.

Menurut dia, saat ini, ada 4 bandara internasional di Pulau Timor, yakni di Kupang, Sooai, Oekusi, dan Dili.

Jika tidak ada halangan, maka akhir tahun 2020 ini, Bandara Labuan Bajo akan menjadi bandara internasional.

Menurut dia, hal ini akan semakin memudahkan jalur penerbangan dari luar negeri ke NTT.

“Bisa saja Darwin – Labuan Bajo – Dili atau Singapura – Kupang – Oekusi, atau banyak pilihan lain. Tentunya hal ini sangat menguntungkan dari segi ekonomi,” sambung Marius.

Marius juga menjelaskan pelabuhan laut.

Menurut dia, pada Bulan september ini, akan ada penandatanganan MoU dengan Bank Dunia berkaitan dengan pembangunan Pelabuhan Tenau Kupang menjadi pelabuhan internasional.

“Tentunya dampak ini akan sangat baik bagi kita semua dalam menjaga keharmonisan hubungan trilateral ini. Tidak lama lagi juga akan ada pelayaran internasional dari Alor menuju Dili,” ungkap Marius.

Menurut Marius, dengan kuota ekspor yang dimiliki oleh Timor Leste, maka  akan memudahkan NTT dalam mengekspor barang ke luar negeri. Hal ini juga akan menguntungkan pihak Timor Leste. Sebab, walaupun barang ekspornya dari NTT, tetapi  benderanya adalah Timor Leste.

“Saya pastikan, kalau hubungan bilateral ini berjalan baik, maka ke depan Pulau Timor akan menjadi pulau yang perkembangannya sangat luar bisa hebat. Karena dalam pulau ini terdapat 2 Negara yang mendiaminya, sehingga spirit NTT Bangkit NTT Sejahtera yang sering didengungkan oleh pemimpin NTT, Bapak Viktor dan Bapak Josef akan segera terwujud,” lanjut Marius.

Sementara itu, Gusti Made Yuda yang mewakili pihak Manajemen Angkasa Pura menjelaskan keadaan Bandara El Tari Kupang yang siap mendukung kerja sama trilateral ini.

“Saat ini, ada pembangunan perluasan terminal dan landasan di Bandara El Tari Kupang. Tentunya hal ini adalah salah satu bentuk dukungan dari pihak Angkasa Pura dalam menyukseskan setiap kegiatan di NTT, terutama dalam hal kerja sama trilateral ini,” kata Gusti.

Sementara itu, dalam laporan panitia yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Pelmas dan Hubungan Kelembagaan pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT France A. Tiran, SS, menjelaskan, saat ini, hubungan kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTT dan Negara Timor Leste menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Salah satu perkembangan itu adalah peresmian Bandara Internasional de Oecusse Rota do Sandalo di Palaban Distrik Oecusse RDTL pada 18 Juni 2019 silam.

Acara peresmian bandara internasional tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.

Turut hadir pada kegiatan ini perwakilan dari Consulado RDTL Kupang, yaitu Abel do Santos, Emilia de Jesus, George de Araujo dan Maria Kolin, perwakilan dari unsur Forkopimda Provinsi NTT serta rekan pers.

Kefamenanu, Ekorantt.com – Puluhan mahasiswa Universitas Negeri Timor (Unimor), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mengelar aksi damai menolak rasisme atas mahasiswa Papua  di Malang, Jawa Timur, Rabu (28/8/2019).

Mereka mendesak Kapolri Tito Karnavian mencopot Kapolda Jawa Timur dan oknum anggota Polri yang terlibat dalam rasisme itu.

Mereka juga mendesak Presiden Jokowi melakukan rekonsiliasi atas rasisme yang telah terjadi.

Seperti Pembaca ketahui, kejadian rasisme atas mahasiswa Papua di Malang itu berujung pada aksi pembakaran asrama mahasiswa Papua pada 15 Agustus 2019 lalu.

Para mahasiswa menggelar aksi dengan jalan kaki mulai dari Kampus Universitas Negeri Timor hingga Bundaran Kefamenanu. Mereka membawa serta bendera merah putih.

Aksi damai yang disponsori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Badan Legislatif Mahasiswa(BLM)  Unimor ini juga membawa tulisan berupa tuntutan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ketua BEM Unimor Yasintus Bria dalam orasinya mengatakan, para mahasiswa turun ke jalan karena prihatin dengan kasus rasisme yang menimpa mahasiswa Papua di Malang.

Menurut dia, rasisme dapat memecah belah kesatuan Negara Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, dan suku.

“Tidak boleh membedakan, suku, agama, bahasa, dan ras. Harusnya tidak ada perbedaan [perlakuan berbeda atau diskriminasi, red] dalam Negara ini. Tidak boleh ada perbedaan [perbedaan perlakuan, red] terhadap warna kulit yang dapat memecahbelahkan persaudaraan dan kesatuan Negara,” ujarnya.

Yasintus Bria menyayangkan keterlibatan aparat keamanan khususnya anggota Polri yang turut berlaku rasis terhadap mahasiswa Papua di Malang.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk segera memecat Kapolda Jawa Timur dan anggota Polri yang melakukan perbuatan rasisme tersebut.

“Kami mendesak Kapolri untuk segera mencari dan menemukan dalang di balik kasus rasisme dan menghukum anggota Polri yang terlibat. Kami juga mendesak Kapolri segera menertibkan kembali tugas pokok dari pada Kepolisian RI yaitu melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat sesuai undang-undang,” tegasnya.

Ketua BLM Unimor Rofin Berkanis mendesak Presiden Joko Widodo menindaklanjuti program revolusi mental.

Dia juga meminta Jokowi mengintruksikan lembaga-lembaga pendidikan untuk memberikan pendidikan karakter yang berjiwa pancasilais.

“Kami minta Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara kembali menanamkan jiwa Pancasila lewat program revolusi mental di lembaga-lembaga pendidikan,” tandasnya.

“Kita berharap, warga Indonesia selalu mengedepankan sikap toleransi antar umat beragama, suku, budaya, dan ras dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berpedoman pada Pancasila,” ujar salah satu peserta aksi yang tidak mau namanya dikorankan. (Santos)

Kupang, Ekorantt.com – Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi melantik lima (5) komisioner Komisi Informasi Perwakilan (KIP) Provinsi NTT Periode 2019-2023 di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT, Rabu (28/8) sore.

5 Komisioner KIP NTT yang dilantik itu adalah Pius Rengka, Maryanti Hermina Adoe, Daniel Tonu, Agustinus Lede Bole Baja, dan Ichsan Arman Pua Upa.

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 287/KEP/HK/2019 Tanggal 16 Agustus 2019 tentang Anggota Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2019-2023.

“Sudah saatnya untuk tidak menutup diri terhadap publik, di mana kita harus melayani berbagai harapan dan permohonan publik terhadap apa yang kita rencanakan, apa yang kita kerjakan dan apa hasil yang dicapai,” kata Wagub Nae Soi dalam sambutannya.

Nae Soi berharap, para komisioner KIP NTT dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Salah satunya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa informasi publik adalah hak asasi yang harus dipenuhi oleh badan publik sesuai amanat Pasal 28 F UUD 1945.

“Selain memiliki peran strategis, yakni sebagai lembaga mandiri yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutuskan Sengketa Informasi Publik, saya juga berharap Komisi Informasi Provinsi NTT dapat melaksanakan peran kemitraan dalam proses advokasi, edukasi, dan literasi tentang Keterbukaan Informasi Publik dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NTT,” tambah Wagub Josef.

Lebih lanjut, Mantan Staf Khusus Kementerian Hukum dan HAM itu mengimbau setiap Pimpinan Perangkat Daerah melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada masing-masing perangkat daerah untuk menyiapkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

“Kepada pimpinan perangkat daerah agar segera menyiapkan informasi publik antara lain berupa profil badan publik, rencana kerja, dan capaian kinerja serta informasi lain sesuai peraturan perundangan. Saya akan terus memantau kepatuhan pimpinan perangkat daerah dalam menyediakan informasi publik sesuai Tupoksi masing-masing,” jelas Wagub Nae Soi.

Hadir pada kesempatan tersebut Komisioner Komisi Informasi Pusat Romanus Ndau Lendong, pimpinan perangkat daerah lingkup Provinsi NTT, pers, serta undangan lainnya.