Oleh

dr. Erwin Yudhistira Y. Indrarto*

Pada tanggal 17 Agustus tahun ini, rakyat Indonesia merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke – 74. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka berarti bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya.

Namun, di bidang kesehatan, Indonesia tampaknya masih belum dapat bebas dari masalah gizi yang menjadi perhatian utama saat ini, yaitu stunting.

Apa yang perlu kita ketahui bersama?

Mengutip Pusat Data dan Informasi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, stunting (kerdil) adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari Organisasi Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO).

Stunting dapat terjadi sejak janin masih dalam kandungan dan baru tampak saat anak berusia dua tahun. Stunting termasuk masalah gizi kronis yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi.

Dari data WHO, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan jumlah keseluruhan kasus (prevalensi) balita stunting tertinggi di regional Asia Tenggara/South-East Asia Regional (SEAR). Berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG) selama tiga tahun terakhir, stunting memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk. Sedangkan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia sebesar 37,2 % dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki prevalensi tertinggi sebesar 51,7%. Kemudian pada tahun 2018, prevalensi stunting di Indonesia turun menjadi 30,8%, dan di NTT juga turun menjadi 42,6%, tetapi tetap berada di posisi teratas.

Proses terjadinya stunting dimulai bila seorang remaja yang nantinya menjadi ibu mengalami kurang gizi dan kurang sel darah merah (anemia). Hal ini diperparah dengan asupan gizi yang tidak mencukupi kebutuhan dan hidup di lingkungan dengan sanitasi kurang memadai. Remaja putri di Indonesia berusia 15-19 tahun memiliki risiko kurang energi kronis (KEK) sebesar 46,6% tahun 2013. Ketika hamil, ada 24,2% Wanita Usia Subur (WUS) berusia 15-49 tahun dengan risiko KEK, dan anemia sebesar 37,1%. Kemudian dilihat dari asupan makanan, ibu hamil pada umumnya kurang energi dan protein. Hasil Survei Nasional Konsumsi Makanan Individu (SKMI) tahun 2014 menunjukkan, sebagian besar ibu hamil (di kota dan desa) bermasalah untuk asupan makanan, baik energi dan protein.

Kondisi-kondisi di atas bila disertai dengan tinggi badan pendek (<150 cm), berdampak pada bayi yang dilahirkan mengalami kurang gizi, dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan juga panjang badan kurang dari 48 cm. Bayi BBLR memengaruhi sekitar 20% dari terjadinya stunting. Setelah bayi lahir dengan kondisi tersebut, dilanjutkan dengan rendahnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) memicu rendahnya menyusui eksklusif sampai 6 bulan, dan tidak memadainya pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI). Data SKMI 2014 juga menunjukkan, asupan anak > 6 bulan cenderung mengonsumsi 95% dari kelompok serealia (karbohidrat), sedangkan kelompok protein, buah, dan sayur masih sangat kurang.

Menurut WHO, dampak yang ditimbulkan stunting dapat dibagi menjadi dampak jangka pendek dan jangka panjang.

Dampak jangka pendek mencakup terjadinya peningkatan kejadian kesakitan dan kematian; perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak menjadi tidak optimal; dan peningkatan biaya kesehatan.

Sedangkan dampak jangka panjang mencakup postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa (lebih pendek dibandingkan pada umumnya); meningkatkan risiko obesitas, kencing manis, penyakit jantung dan lainnya; menurunnya kesehatan reproduksi; kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah; serta produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal.

Dampak lain dari stunting menurut Bank Dunia tahun 2016, yaitu berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi mencapai 11% Produk Domestik Bruto (PDB), mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%, mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup, dan meningkatkan kemiskinan antargenerasi.

Untuk mencegah dan mengurangi prevalensi stunting, pemerintah Indonesia telah membuat kerangka intervensi stunting yang dibagi menjadi dua, yaitu intervensi gizi spesifik (langsung) dan intervensi gizi sensitif (tidak langsung).

Kerangka pertama merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan berkontribusi pada 30% penurunan stunting. Kerangka ini umumnya dilakukan pada sektor kesehatan. Kerangka ini meliputi (1) Intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil dengan memberikan makanan tambahan (PMT) untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis, mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat, mengatasi kekurangan iodium, mengatasi kecacingan pada ibu hamil serta melindungi ibu hamil dari malaria, (2) Intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan dengan cara mendorong IMD terutama melalui pemberian ASI kolostrum serta mendorong pemberian ASI eksklusif, (3) Intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan dengan cara mendorong penerusan pemberian ASI hingga anak berusia 23 bulan. Setelah bayi berusia diatas 6 bulan diberikan MP-ASI, menyediakan obat cacing, menyediakan suplementasi zink, melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan, memberikan perlindungan terhadap malaria, memberikan imunisasi lengkap, serta melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

Kerangka kedua dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan secara lintas kementerian dan lembaga.

Ada 12 kegiatan yang dapat berkontribusi pada penurunan stunting yaitu sebagai berikut (1) Menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih, (2) Menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi, (3) Melakukan fortifikasi bahan pangan, (4) Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB), (5) Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), (6) Menyediakan Jaminan Persalinan (Jampersal), (7) Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua, (8) Memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universal, (9) Memberikan pendidikan gizi masyarakat, (10) Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja, (11) Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin, dan (12) Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

Stunting juga merupakan salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs) yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2, yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk mal-nutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Target yang ditetapkan adalah menurunkan angka stunting hingga 40% pada tahun 2025. Dengan kerja keras dan kerja sama semua pihak bersama peran serta masyarakat, bukan tidak mungkin target tersebut dapat tercapai, bahkan Indonesia dapat bebas dari stunting.

Sudahkah Anda terlibat?

* Dokter Umum di Puskesmas Watubaing, Kabupaten Sikka, NTT

Oleh

Pater Dr. Otto Gusti Nd. Madung, SVD*

Ketika agama direduksi kepada ritualisme atau dokrin kosong minus keterlibatan sosial dan perjuangan untuk masyarakat terpinggirkan, agama-agama sibuk mengejar kuasa kesalehan dalam selubung terminologi penodaan agama dan lain-lain.

Kondisi masyarakat post-sekular merupakan peluang bagi agama-agama dan terutama Gereja dalam menjawabi kecenderungan sekularisme dan masyarakat modern yang mendomestifikasi agama atau bahkan Allah di ruang privat. Allah yang dikurung di ruang privat adalah Allah yang tidak diberi kemungkinan untuk mengganggu atau menggugat kemapanan dan kenyamanan pribadi. Di sini, beriman atau hidup menggereja dipandang sebagai urusan personal semata tanpa memperhatikan relevansi sosio-politis.

Spiritualitas direduksi menjadi kesalehan ritualistik personal minus keterlibatan dan pertanggungjawaban sosial. Maka, fenomena paradoksal berikut pun bermunculan dan tak terlalu mengherankan: rajin beribadah dan pada saat yang sama korup, ziarah ke tanah suci atau memberikan sumbangan untuk pembangunan rumah ibadat dengan menggunakan uang hasil korupsi atau keuntungan usaha tambang tanpa NWPP dan yang merusak lingkungan hidup.

Gereja atau agama akhirnya tak lebih dari obat penghibur batin seperti ditulis teolog J.B. Metz: “Agama seperti ini tidak lebih dari sekadar nama untuk impian akan kebahagiaan tanpa penderitaan, obsesi mistis jiwa atau khayalan psikologis-estetis tentang ketidakbernodaan manusia.”

Hal senada juga diserukan oleh Paus Fransiskus untuk umat Katolik sejagad dalam seruan apostolik berjudul Evangelii Gaudium. Paus menekankan pentingnya aspek politis dan keterlibatan sosial dari iman. Keterlibatan tersebut harus lahir dari relasi pribadi dengan Allah yang diperoleh dari hidup doa.

Tentang pentingnya hidup doa, Paus Fransiskus menulis, “Gereja sungguh-sungguh membutuhkan nafas doa yang dalam, dan saya sungguh bersukacita karena di semua lembaga Gereja berkembanglah kelompok-kelompok doa, kelompok-kelompok para pemohon, kelompok-kelompok pembaca sabda Allah dalam suasana doa dan adorasi abadi Ekaristi.”

Akan tetapi doa hanyalah satu aspek dari kehidupan spiritual. Dia harus diwujudnyatakan dalam tindakan kasih.

“Selalu ada risiko bahwa saat-saat doa bisa menjadi alasan untuk tidak mempersembahkan hidup pribadi bagi perutusan. Gaya hidup yang menekankan lingkup privat dapat mendorong umat kristiani untuk lari ke dalam spiritualitas palsu.”

Hidup doa tanpa tindakan kasih dan keterlibatan sosial adalah sebuah bentuk pelarian. Karena itu, Paus menggarisbawahi pentingnya aspek politis iman. Politik dalam arti perjuangan untuk mewujudkan Kerajaan Allah yang membebaskan.

Gereja tidak boleh menarik diri dari dunia, tetapi harus masuk ke tengah dunia. Gereja harus menjadi Gereja misioner. Itu berarti, Gereja harus mewartakan Sabda Allah yang membebaskan. Ia harus mampu mendengarkan jeritan para tawanan, menyembuhkan yang sakit, mengadvokasi para korban yang dirampas hak-haknya, dan menurunkan semua yang congkak dari singgasana kekuasaan termasuk singgasana imperium ekonomi yang dibangun di atas piramida kurban manusia.

Gereja yang misioner dan terlibat memiliki basis teologis pada peristiwa inkarnasi, peristiwa Allah menjadi manusia dan mengambil bagian dalam sejarah hidup manusia. Dalam peristiwa inkarnasi, Allah menunjukkan radikalitas solidaritasNya dengan manusia dan terutama dengan orang-orang miskin dan para korban yang terpinggirkan. Ia meninggalkan kebesaran dan masuk ke dalam kerapuhan sejarah manusia yang fana. Keterlibatan Allah dalam sejarah manusia bertujuan untuk mengangkat martabat manusia dan memancarkan sinar pengharapan.

Dimensi politis iman berakar pada solidaritas Allah dalam diri Yesus. Solidaritas ini harus menjadi basis solidaritas Gereja terhadap kaum miskin. Kaum miskin dan terpinggirkan mendapat prioritas bukan karena mereka benar, tetapi karena mereka menderita. Secara etis, yang menderita sudah sepatutnya mendapat perhatian khusus.

Paus Fransiskus menekankan pentingnya keberpihakan Gereja untuk orang-orang miskin. Bukan saja karena orang-orang miskin membutuhkan bantuan, tetapi juga terutama karena orang-orang miskin mampu menobatkan Gereja dari Gereja yang triumfalistik menuju Gereja yang melayani dan dialogal. Oleh karena itu, bagi Gereja, orang miskin pada tempat pertama merupakan sebuah kategori teologis, baru pada tahap berikutnya dipandang sebagai kategori sosiologis dan politis.

“Karena itu, saya mencita-citakan sebuah Gereja yang miskin untuk orang-orang miskin.”

Setiap komunitas dalam Gereja yang melupakan kaum miskin akan berada dalam bahaya menghancurkan dirinya sendiri. Sebab, tanpa keberpihakan pada kaum miskin, kegiatan religius tidak menghasilkan buah dan akan mabuk sempoyongan dalam candu spirituality of well–being.

*Pastor Katolik, Dosen Filsafat Politik di STFK Ledalero