Maumere, Ekorantt.com – Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XV Kupang, NTT mendukung transformasi status IKIP Muhammadiyah Maumere menjadi universitas.
“Dukungan ini kami berikan agar IKIP Muhammadiyah Maumere dapat bertransformasi memberikan kontribusi yang lebih besar dalam hal penyiapan human capital atau modal manusia yang berkualitas untuk mendukung pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” ujar Kepala Bagian Umum LLDikti Wilayah XV Kupang, Abdurrahman Abdullah saat melakukan visitasi ke kampus IKIP Muhammadiyah Maumere pada Rabu, 10 Mei 2023.
Secara hukum, jelas Abdullah, perubahan bentuk PTS akan berakibat antara lain, izin pendirian PTS yang diterbitkan Pemerintah (Depdikbud, Depdiknas, Kemdiknas, Kemdikbud, atau Kemristekdikti) harus diubah dari izin yang diberikan kepada Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan suatu bentuk PTS menjadi bentuk baru PTS.
Selain itu, Abdullah bilang, keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi dari PTS dengan bentuk lama harus dimohonkan perubahannya kepada BAN-PT atau LAM dengan bentuk baru PTS.
Ia menambahkan, data dan informasi di dalam pangkalan data pendidikan tinggi harus diubah dari data dan informasi tentang PTS bentuk lama menjadi data dan informasi tentang PTS dengan bentuk baru.
Sebelum Mendikbudristek menerbitkan keputusan tentang perubahan izin yang berisi perubahan bentuk PTS, sambung Abdullah, Direktorat Kelembagaan Dikti akan mengevaluasi permohonan izin perubahan bentuk PTS yang diajukan Badan Penyelenggara PTS tersebut.
“Hari ini dilakukan visitasi lapangan usul perubahan bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Maumere menjadi Universitas Muhammadiyah Maumere yang diajukan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah,” kata Abdullah.
Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, lanjut Abdullah, Mendikbudristek akan menerbitkan keputusan tentang perubahan bentuk lama PTS dengan bentuk baru PTS.
Abdullah berharap IKIP Muhammadiyah Maumere mempersiapkan dokumen asli sesuai dokumen yang telah diunggah melalui SIAGA.
“Kami juga berharap IKIP Muhammadiyah Maumere agar memberikan penjelasan terkait fasilitas, sarana dan prasarana pendukung untuk program studi baru. Penjelasan terkait rencana pengembangan dan progres pekerjaan sampai sekarang. Laporan keuangan terkait pengelolaan program studi yang baru agar dapat dijelaskan dengan sebaik-baiknya. Progres laporan PDDIKTI untuk periode ganjil 2022/2023 diharapkan sudah 100 persen,” kata Abdullah.
Upaya perubahan bentuk IKIP Muhammadiyah Maumere menjadi Universitas Muhammadiyah Maumere diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program kampus merdeka.
“Dengan telah tersedianya berbagai macam program studi, sesuai dengan semangat kampus merdeka, para mahasiswa akan bisa mengambil berbagai macam kompetensi, tidak hanya dari satu bidang keilmuan saja. Itu tentu memperkuat kompetensi mahasiswa, kalaupun akan menjadi guru, karena sudah mendapat tambahan keilmuan dari yang lain, ini akan memperkuat kompetensinya,” jelasnya.
Kepada seluruh civitas akademika, Abdullah berpesan agar senantiasa menjaga kualitas, relevansi keilmuan, dan menjalankan tata kelola yang baik dalam pengelolaan kampus.
“Dalam pengembangan perguruan tinggi, kualitas harus terus dijaga, utamanya kualitas pembelajaran mahasiswa. Kemudian juga sangat penting menjaga relevansi, apa yang diajarkan harus relevan dengan kebutuhan saat ini dan masa depan,” tandas Abdullah.
Rektor IKIP Muhammadiyah Maumere, Erwin Prasetiyo pun berterima kasih kepada LLDikti wilayah XV NTT karena mendukung pendirian tiga Prodi dan peralihan status kampus yang ia pimpin menjadi universitas.
“Beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait proses evaluasi lapangan perubahan bentuk institusi IKIP Muhammadiyah Maumere menjadi Universitas Muhammadiyah Maumere, yakni, Pengajuan perubahan bentuk PTS diajukan melalui SIAGA per tanggal 23 Desember 2022. Usulan prodi yang diajukan adalah Prodi Bisnis Digital, Administrasi Kesehatan dan Informatika. Program studi yang sudah ada sebelumnya adalah delapan Prodi,” kata Erwin.
Erwin juga meminta dukungan dari masyarakat Kabupaten Sikka terkait peraihan status kampus IKIP Muhammadiyah menjadi universitas.
“Kita lakukan agar pelayanan pendidikan tinggi kita terhadap masyarakat bisa lebih luas lagi. Ini adalah amanah UU Dasar 45 bahwa kita ikut serta membantu pemerintah untuk ikut mencerdaskan bangsa,” ujarnya.
Erwin juga menyampaikan terima kasih kepada anggota DPR RI, Andreas Hugo Parera (AHP) yang telah mendukung upaya peralihan status IKIP Muhammadiyah menjadi universitas.
Tidak hanya itu, kata Erwin, AHP juga telah membantu IKIP Muhammadiyah melalui bantuan beasiswa dan pengembangan kelembagaan.
